Natalia Santi: Bahasa Indonesia Bisa Jadi Bahasa Resmi PBB

Jakarta - Bahasa Indonesia yang digunakan lebih 231 juta orang bisa diajukan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Permintaan itu dapat diajukan pemerintah Indonesia kepada PBB. Demikian salah satu gagasan yang terungkap dalam wawancara eksklusif Sinar Harapan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kiyotaka Akasaka yang tengah berkunjung ke Jakarta, Jumat (28/5).

Saat mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 250 juta, Akasaka mengatakan pemerintah Indonesia bisa mengajukan permohonan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB.

“Anda harus mempromosikannya, agar mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota (PBB, Red),” kata mantan duta besar Jepang untuk PBB ini.

Saat ini, PBB memiliki enam bahasa resmi. Pada awalnya, hanya lima yakni Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa resmi PBB keenam. “Jika pemerintah Indonesia memberi bantuan dana, kami juga bisa memproduksi radio berbahasa Indonesia,” katanya. Saat ini, pihaknya mendapat bantuan sehingga bisa menyiarkan program radio berbahasa Portugis dan Kiswahili.

Rakyat Indonesia, menurut jajak pendapat yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika Serikat, Pew Research Center, memiliki pandangan positif terhadap aktivitas yang dilakukan PBB, yakni sebesar 79 persen atau yang tertinggi di dunia bersama dengan Korea Selatan.

Saat disebut SH, bahwa rakyat Indonesia melihat PBB lemah dalam isu-isu Israel-Palestina atau Iran, dia menyatakan hal itu merupakan kesalahpahaman pandangan soal mandat PBB dengan masalah politik. Meski demikian, dia menegaskan perlunya reformasi DK PBB agar lebih efektif dan kredibel.

Keputusan apa pun yang diambil DK PBB harus sesuai dengan kemampuan dukungan negara anggota. “Keputusan apa pun yang dibuat dalam DK PBB harus didukung de­ngan sumber dana, dan negara-negara dengan kemampuan menyediakan dana, bisa ditambahkan ke dalam keanggotaan DK PBB. Itu antara lain masalah yang sedang dibahas,” katanya.

Dia menambahkan isu reformasi DK PBB tidak boleh dikaitkan langsung dengan masalah-masalah yang sekarang ini ada, seperti masalah Timur Tengah. “Masalah itu tidak hanya pada struktur DK PBB, tetapi masalah politik. Apakah ada DK PBB atau tidak masalah politik itu tetap ada, selama Israel dan Palestina tidak duduk bersama di meja negosiasi,” kata mantan wakil Sekjen Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) tersebut.

Peran Indonesia
Menurut Akasaka, Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PBB. Jumlah pasukan perdamaian hingga mencapai kontingen ke-17, menempati peringkat 20 teratas. Selain memainkan peranan vital dalam perdamaian dan keamanan, Indonesia juga memberi contoh de­ngan kemajuan besar dalam pencapai­an Millenium Development Goals (MDGs). “Indonesia berperan secara politis, politik dan keamanan, pembangunan ekonomi dan soal lingkungan­,” kata Akasaka sambil menyebut peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat wawancara tengah berada di Norwegia mengikuti konferensi lingkungan hidup.

Saat ditanya apakah dengan pencapaian itu Indonesia layak menjadi anggota tetap DK PBB, Akasaka tidak mau berkomentar. “Sekretariat PBB tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut. Jika Indonesia memintanya, hal itu harus dinegosiasikan dengan negara anggota. Kami tidak bisa berkomentar,” katanya.

Pada lawatannya, Akasaka juga bertemu dengan para mantan anggota pasukan perdamaian PBB. Di antara mereka ada yang telah menulis buku perihal pengalamannya sebagai polisi di Sudan.
“Saya terkesan, buku pasti akan berguna bagi banyak orang,” katanya sambil menambahkan buku itu akan diperbanyak oleh kantor informasi PBB di Jakarta agar lebih banyak lagi orang memahami peran Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB.

Dia juga menyarankan agar pasukan Indonesia membuat video dan disampaikan kepada UN You Tube agar dapat disaksikan di seluruh dunia. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juni 2010
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/bahasa-indonesia-bisa-jadi-bahasa-resmi-pbb/

Robert Einhorn: Masalah Iran dan Israel Berbeda

Jakarta – Israel dan Iran adalah dua negara yang sama-sama mengembangkan teknologi nuklir.

Iran bagi Barat adalah ancaman karena dianggap tak bisa dipercaya soal komitmen. Begitu pula Israel bagi kawasan Timur Tengah.

Robert Einhorn, staf khusus soal perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir Amerika Serikat yang mengunjungi Indonesia akhir pekan lalu, mengatakan masalah Iran dan Israel berbeda.

Catatan Iran sebagai anggota NPT tidak bagus, kata Einhorn.

“Ini bukan AS yang menyatakannya, tetapi internasional, Badan Atom Internasional IAEA yang menyatakannya.”

Menurut dia, tahun 2002 terungkap Iran memiliki fasilitas pengayaan uranium bawah tanah. Penyelidikan oleh IAEA mengungkapkan sejumlah pelanggaran oleh Iran atas komitmennya terhadap IAEA.

Ia mengatakan Dewan Gubernur IAEA dan DK PBB mengeluarkan empat resolusi yang menya takan Iran tidak patuh dan meminta Iran menghentikan pengayaan uranium. “Iran terus membandel,” katanya.

Akhir September lalu, Presiden Obama, Presiden Prancis dan PM Inggris dalam pertemuan di Pittsburgh meng ungkapkan Iran memiliki fasili tas nuklir kedua yang dirahasiakan, hal ini diungkap agen intelijen AS, Inggris dan Prancis.

Menurut Einhorn, pengungkapan fasilitas pengayaan nuklir ini tidak hanya mengejutkan negara-negara yang menentang Iran, tapi juga negara-negara yang mendukung Iran seperti Rusia dan China.

“Namun, pemerintahan Obama membuat kebijakan untuk melibatkan diri dengan Iran, berbicara langsung dengan Iran untuk menemukan solusi masalah yang memisahkan negara kami selama bertahun-tahun. Presiden kami menulis dua surat kepada pemimpin Iran untuk mencoba membangun hubungan lebih baik. Tapi, Iran tidak menanggapinya dengan resiprokal,” katanya.

Einhorn menyatakan ia menghadiri pertemuan dengan Iran di Jenewa, 1 Oktober lalu. Menurut dia, ada kesepakatan, tapi dalam waktu hanya sebulan saja tidak dipatuhi Iran. Banyak orang mengira AS meragukan Iran karena masalah penyanderaan (kasus penyanderaan di Kedubes AS di Teheran tahun 1981, Red.).

Einhorn mengakui sikap AS dan Indonesia kerap berbeda dalam menyikapi masalah nuklir Iran. “Kami punya lebih banyak pandangan negatif tentang Iran ketimbang IAEA. Tapi IAEA mengeluh, El Baradei mengeluh karena kurang kerja samanya Iran. Akibatnya dia sendiri tidak mampu memutuskan apakah Iran punya program nuklir tersembunyi, apakah Iran sudah menunjukkan kemajuan dalam kepatuhannya terhadap komitmen yang dibuat dengan IAEA. Menurut kami kekhawatiran kami soal Iran bukan cuma AS, tapi masyarakat internasional.”

Soal Israel, kata Einhorn, memang ada kekhawatiran soal standar ganda. “Tapi ini berbeda. Iran enggan me matuhi komitmennya, namun tidak ada yang mengklaim Israel tidak mematuhi kewajibannya. Israel bukan anggota NPT. Tidak pernah join NPT,” katanya.

Menurut Einhorn, Israel ingin tetap membiarkan opsi terbuka sepanjang tidak ada perdamaian di kawasan antara Israel dengan negara-negara tetangganya. Israel tidak melanggar kewajiban. “Tapi Iran-lah. AS juga ingin melihat Timur Tengah yang bebas nuklir dan senjata pemusnah massal. Proposal yang lama di ajukan Presiden Mubarak Mesir yang didukung AS. Kami ingin Israel pada akhirnya bergabung dengan NPT. Kami ingin melihat Israel join zona bebas nuklir Timur Tengah. Kami dukung itu dan kami mendukung pembahasan itu antara Israel dengan tetangganya,” katanya.

Einhorn menyatakan pembentukan zona semacam itu sulit sepanjang tidak ada perdamaian di kawasan. Israel memiliki kesepakatan perdamaian hanya dengan Mesir dan Yordania, tapi tidak dengan lainnya. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, 13 November 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/masalah-iran-dan-israel-berbeda/?tx_ttnews[years]=2009&tx_ttnews[months]=11&tx_ttnews[days]=13&cHash=999efd3145