Jakarta - Bahasa Indonesia yang digunakan lebih 231 juta orang bisa diajukan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Permintaan itu dapat diajukan pemerintah Indonesia kepada PBB. Demikian salah satu gagasan yang terungkap dalam wawancara eksklusif Sinar Harapan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kiyotaka Akasaka yang tengah berkunjung ke Jakarta, Jumat (28/5).
Saat mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 250 juta, Akasaka mengatakan pemerintah Indonesia bisa mengajukan permohonan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB.
“Anda harus mempromosikannya, agar mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota (PBB, Red),” kata mantan duta besar Jepang untuk PBB ini.
Saat ini, PBB memiliki enam bahasa resmi. Pada awalnya, hanya lima yakni Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa resmi PBB keenam. “Jika pemerintah Indonesia memberi bantuan dana, kami juga bisa memproduksi radio berbahasa Indonesia,” katanya. Saat ini, pihaknya mendapat bantuan sehingga bisa menyiarkan program radio berbahasa Portugis dan Kiswahili.
Rakyat Indonesia, menurut jajak pendapat yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika Serikat, Pew Research Center, memiliki pandangan positif terhadap aktivitas yang dilakukan PBB, yakni sebesar 79 persen atau yang tertinggi di dunia bersama dengan Korea Selatan.
Saat disebut SH, bahwa rakyat Indonesia melihat PBB lemah dalam isu-isu Israel-Palestina atau Iran, dia menyatakan hal itu merupakan kesalahpahaman pandangan soal mandat PBB dengan masalah politik. Meski demikian, dia menegaskan perlunya reformasi DK PBB agar lebih efektif dan kredibel.
Keputusan apa pun yang diambil DK PBB harus sesuai dengan kemampuan dukungan negara anggota. “Keputusan apa pun yang dibuat dalam DK PBB harus didukung dengan sumber dana, dan negara-negara dengan kemampuan menyediakan dana, bisa ditambahkan ke dalam keanggotaan DK PBB. Itu antara lain masalah yang sedang dibahas,” katanya.
Dia menambahkan isu reformasi DK PBB tidak boleh dikaitkan langsung dengan masalah-masalah yang sekarang ini ada, seperti masalah Timur Tengah. “Masalah itu tidak hanya pada struktur DK PBB, tetapi masalah politik. Apakah ada DK PBB atau tidak masalah politik itu tetap ada, selama Israel dan Palestina tidak duduk bersama di meja negosiasi,” kata mantan wakil Sekjen Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) tersebut.
Peran Indonesia
Menurut Akasaka, Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PBB. Jumlah pasukan perdamaian hingga mencapai kontingen ke-17, menempati peringkat 20 teratas. Selain memainkan peranan vital dalam perdamaian dan keamanan, Indonesia juga memberi contoh dengan kemajuan besar dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). “Indonesia berperan secara politis, politik dan keamanan, pembangunan ekonomi dan soal lingkungan,” kata Akasaka sambil menyebut peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat wawancara tengah berada di Norwegia mengikuti konferensi lingkungan hidup.
Saat ditanya apakah dengan pencapaian itu Indonesia layak menjadi anggota tetap DK PBB, Akasaka tidak mau berkomentar. “Sekretariat PBB tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut. Jika Indonesia memintanya, hal itu harus dinegosiasikan dengan negara anggota. Kami tidak bisa berkomentar,” katanya.
Pada lawatannya, Akasaka juga bertemu dengan para mantan anggota pasukan perdamaian PBB. Di antara mereka ada yang telah menulis buku perihal pengalamannya sebagai polisi di Sudan.
“Saya terkesan, buku pasti akan berguna bagi banyak orang,” katanya sambil menambahkan buku itu akan diperbanyak oleh kantor informasi PBB di Jakarta agar lebih banyak lagi orang memahami peran Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB.
Dia juga menyarankan agar pasukan Indonesia membuat video dan disampaikan kepada UN You Tube agar dapat disaksikan di seluruh dunia. n
dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juni 2010
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/bahasa-indonesia-bisa-jadi-bahasa-resmi-pbb/
Saat mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 250 juta, Akasaka mengatakan pemerintah Indonesia bisa mengajukan permohonan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB.
“Anda harus mempromosikannya, agar mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota (PBB, Red),” kata mantan duta besar Jepang untuk PBB ini.
Saat ini, PBB memiliki enam bahasa resmi. Pada awalnya, hanya lima yakni Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa resmi PBB keenam. “Jika pemerintah Indonesia memberi bantuan dana, kami juga bisa memproduksi radio berbahasa Indonesia,” katanya. Saat ini, pihaknya mendapat bantuan sehingga bisa menyiarkan program radio berbahasa Portugis dan Kiswahili.
Rakyat Indonesia, menurut jajak pendapat yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika Serikat, Pew Research Center, memiliki pandangan positif terhadap aktivitas yang dilakukan PBB, yakni sebesar 79 persen atau yang tertinggi di dunia bersama dengan Korea Selatan.
Saat disebut SH, bahwa rakyat Indonesia melihat PBB lemah dalam isu-isu Israel-Palestina atau Iran, dia menyatakan hal itu merupakan kesalahpahaman pandangan soal mandat PBB dengan masalah politik. Meski demikian, dia menegaskan perlunya reformasi DK PBB agar lebih efektif dan kredibel.
Keputusan apa pun yang diambil DK PBB harus sesuai dengan kemampuan dukungan negara anggota. “Keputusan apa pun yang dibuat dalam DK PBB harus didukung dengan sumber dana, dan negara-negara dengan kemampuan menyediakan dana, bisa ditambahkan ke dalam keanggotaan DK PBB. Itu antara lain masalah yang sedang dibahas,” katanya.
Dia menambahkan isu reformasi DK PBB tidak boleh dikaitkan langsung dengan masalah-masalah yang sekarang ini ada, seperti masalah Timur Tengah. “Masalah itu tidak hanya pada struktur DK PBB, tetapi masalah politik. Apakah ada DK PBB atau tidak masalah politik itu tetap ada, selama Israel dan Palestina tidak duduk bersama di meja negosiasi,” kata mantan wakil Sekjen Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) tersebut.
Peran Indonesia
Menurut Akasaka, Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PBB. Jumlah pasukan perdamaian hingga mencapai kontingen ke-17, menempati peringkat 20 teratas. Selain memainkan peranan vital dalam perdamaian dan keamanan, Indonesia juga memberi contoh dengan kemajuan besar dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). “Indonesia berperan secara politis, politik dan keamanan, pembangunan ekonomi dan soal lingkungan,” kata Akasaka sambil menyebut peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat wawancara tengah berada di Norwegia mengikuti konferensi lingkungan hidup.
Saat ditanya apakah dengan pencapaian itu Indonesia layak menjadi anggota tetap DK PBB, Akasaka tidak mau berkomentar. “Sekretariat PBB tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut. Jika Indonesia memintanya, hal itu harus dinegosiasikan dengan negara anggota. Kami tidak bisa berkomentar,” katanya.
Pada lawatannya, Akasaka juga bertemu dengan para mantan anggota pasukan perdamaian PBB. Di antara mereka ada yang telah menulis buku perihal pengalamannya sebagai polisi di Sudan.
“Saya terkesan, buku pasti akan berguna bagi banyak orang,” katanya sambil menambahkan buku itu akan diperbanyak oleh kantor informasi PBB di Jakarta agar lebih banyak lagi orang memahami peran Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB.
Dia juga menyarankan agar pasukan Indonesia membuat video dan disampaikan kepada UN You Tube agar dapat disaksikan di seluruh dunia. n
dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juni 2010
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/bahasa-indonesia-bisa-jadi-bahasa-resmi-pbb/
No comments:
Post a Comment