Tuntaskan Kasus TKI
Jakarta - Pemerintah Malaysia harus menepati janjinya untuk mengungkap kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia.
Pemerintah Malaysia kerap mengingkari janji untuk segera mengungkapkan kasus hukum di mana WNI menjadi korban.
Hari Kamis (17/6), Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Sri Anifah Aman berjanji melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus penembakan tiga tenaga kerja Indonesia. Ketiga WNI yakni Musdi (36), Muchlish (25), dan Abdul Sunu (30) tewas ditembak karena dituduh merampok.
Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia yang telah memeriksa saksi-saksi rekan korban menyebutkan, ketiga WNI asal Madura itu tidak terlibat dalam pencurian mobil seperti yang dituduhkan polisi Malaysia.
Usai bertemu Menlu Marty Natalegawa, Aman menegaskan pemerintah Malaysia akan memberlakukan semua warga negara sama menurut hukum. “Kita tidak membedakan rakyat Indonesia dan Malaysia... when it’s a crime it’s a crime, saya akan menjamin apa jua yang berlaku Insya Allah, pemerintah kerajaan Malaysia akan melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan supaya penjahat yang membuat perkara begitu menyedihkan ini bisa dibawa ke pengadilan,” kata Aman.
Menurut Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, aktivis pembela buruh migran, janji saja tidak cukup. “Malaysia selalu mengingkari janjinya, dalam setiap kasus hukum,” kata Anis saat dihubungi SH, Jumat (18/6).
Dia menyebut contoh kasus Ceriyati. Saat kasus tersebut menyita perhatian publik, Duta Besar Malaysia di Jakarta kala itu berjanji segera menuntaskan kasus hukum. “Tapi ini sudah tiga tahun, tidak ada kemajuan,” kata Anis. Dia menyebut kasus Kunarsih yang disiksa majikan hingga meninggal dunia. “Apalagi yang sudah mati disiksa, susah kan saksi korbannya. Yang hidup saja begitu,” katanya.
Dalam kasus penembakan tiga WNI, berulang kali nota diplomatik yang dikirim pemerintah tidak dibalas, atau dibalas terlambat. Kasus ini, baru ada penyelidikan dua kali dan sangat lambat. Rekonstruksi terakhir dilakukan bulan Mei lalu. “Hanya merekonstruksi bagaimana tiga TKI itu diambil dari warnet, saat bersama-sama melihat pertandingan bola dari internet. Kemudian datang sepuluh petugas, padahal ketiganya membawa dokumen lengkap, tapi ditangkap, dibawa ke belakang, dinaikkan ke mobil,” kata Anis.
Revitalisasi Komisi Bersama
Pertemuan Menlu RI dan Malaysia, Kamis, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan ketujuh konsultasi tahunan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Putrajaya, 18 Mei 2010.
Selain mengidentifikasi langkah tindak lanjut hasil pertemuan kedua kepala negara, kedua menlu juga membahas revitalisasi empat kelompok kerja di bawah payung pertemuan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral di tingkat Menlu. Keempat bidang tersebut adalah bidang politik, keamanan dan perbatasan, bidang ekonomi, sosial budaya dan ketenagakerjaan. Kedua menlu juga sepakat untuk mengadakan pertemuan komisi bersama pada September-November 2010. Disepakati pula untuk menyelesaikan masalah perbatasan wilayah kedua negara secepatnya, dan kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas.
Soal ketenagakerjaan, kedua menlu sepakat agar revisi nota kesepahaman (MoU) soal rekrutmen dan penempatan TKI segera diselesaikan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi WNI, khususnya TKI di Malaysia. Dalam pertemuan, Menlu Aman mengakui pentingnya TKI dalam pembangunan negaranya. “Berkat tenaga kerja indonesia, Malaysia bisa membangun negara,” katanya.
Dibahas pula tindak lanjut upaya pemerintah RI untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak TKI, khususnya di wilayah Sabah dan pembentukan pusat kegiatan belajar-mengajar bagi TKI di Malaysia. Kedua menlu juga membahas masalah Gaza dan proses perdamaian Timur Tengah. n
dipublikasikan Sinar Harapan, Jumat 18 Juni 2010
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/pemerintah-malaysia-kerap-ingkar-janji/?tx_ttnews%5Byears%5D=2010&tx_ttnews%5Bmonths%5D=06&tx_ttnews%5Bdays%5D=18&cHash=bb0f306ccf
Menurut Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, aktivis pembela buruh migran, janji saja tidak cukup. “Malaysia selalu mengingkari janjinya, dalam setiap kasus hukum,” kata Anis saat dihubungi SH, Jumat (18/6).
Dia menyebut contoh kasus Ceriyati. Saat kasus tersebut menyita perhatian publik, Duta Besar Malaysia di Jakarta kala itu berjanji segera menuntaskan kasus hukum. “Tapi ini sudah tiga tahun, tidak ada kemajuan,” kata Anis. Dia menyebut kasus Kunarsih yang disiksa majikan hingga meninggal dunia. “Apalagi yang sudah mati disiksa, susah kan saksi korbannya. Yang hidup saja begitu,” katanya.
Dalam kasus penembakan tiga WNI, berulang kali nota diplomatik yang dikirim pemerintah tidak dibalas, atau dibalas terlambat. Kasus ini, baru ada penyelidikan dua kali dan sangat lambat. Rekonstruksi terakhir dilakukan bulan Mei lalu. “Hanya merekonstruksi bagaimana tiga TKI itu diambil dari warnet, saat bersama-sama melihat pertandingan bola dari internet. Kemudian datang sepuluh petugas, padahal ketiganya membawa dokumen lengkap, tapi ditangkap, dibawa ke belakang, dinaikkan ke mobil,” kata Anis.
Revitalisasi Komisi Bersama
Pertemuan Menlu RI dan Malaysia, Kamis, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan ketujuh konsultasi tahunan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Putrajaya, 18 Mei 2010.
Selain mengidentifikasi langkah tindak lanjut hasil pertemuan kedua kepala negara, kedua menlu juga membahas revitalisasi empat kelompok kerja di bawah payung pertemuan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral di tingkat Menlu. Keempat bidang tersebut adalah bidang politik, keamanan dan perbatasan, bidang ekonomi, sosial budaya dan ketenagakerjaan. Kedua menlu juga sepakat untuk mengadakan pertemuan komisi bersama pada September-November 2010. Disepakati pula untuk menyelesaikan masalah perbatasan wilayah kedua negara secepatnya, dan kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas.
Soal ketenagakerjaan, kedua menlu sepakat agar revisi nota kesepahaman (MoU) soal rekrutmen dan penempatan TKI segera diselesaikan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi WNI, khususnya TKI di Malaysia. Dalam pertemuan, Menlu Aman mengakui pentingnya TKI dalam pembangunan negaranya. “Berkat tenaga kerja indonesia, Malaysia bisa membangun negara,” katanya.
Dibahas pula tindak lanjut upaya pemerintah RI untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak TKI, khususnya di wilayah Sabah dan pembentukan pusat kegiatan belajar-mengajar bagi TKI di Malaysia. Kedua menlu juga membahas masalah Gaza dan proses perdamaian Timur Tengah. n
dipublikasikan Sinar Harapan, Jumat 18 Juni 2010
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/pemerintah-malaysia-kerap-ingkar-janji/?tx_ttnews%5Byears%5D=2010&tx_ttnews%5Bmonths%5D=06&tx_ttnews%5Bdays%5D=18&cHash=bb0f306ccf
No comments:
Post a Comment