Search This Blog

Monday, March 16, 2009

Arsip Tulisan: Masalah LTTE Hambat Pengembangan Hubungan


LAPORAN KHUSUS

Masalah LTTE Hambat Pengembangan Hubungan

Jakarta – Indonesia senantiasa mencari peluang dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pemerintah Sri Lanka. Namun karena perhatian pemerintah Sri Lanka masih tercurah untuk mengatasi pemberontakan Macan Tamil (LTTE), banyak potensi yang belum dapat dikembangkan. ”Kita mempunyai goodwill untuk tetap mencari peluang dan mempertahankan hubungan baik kedua negara,” kata Mohamad Asruchin, Direktur Asia Selatan dan Tengah, Departemen Luar Negeri, kepada SH beberapa waktu lalu.
Masalah yang telah berlangsung sejak tahun 1983 telah menguras tenaga pemerintah Sri Lanka sehingga semua daya dan tenaga praktis terkonsentrasi dengan masalah itu. Tidak hanya dengan Indonesia tapi dengan semua negara.
Hubungan perdagangan dengan Indonesia secara riil jauh di bawah potensi yang sebenarnya ada. Sementara dalam hubungan politik, kedua negara saling menghormati. Indonesia mengakui kedaulatan dan kesatuan wilayah Sri Lanka dan sebaliknya mereka juga mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.
”Kita mengakui satu negara kesatuan Sri Lanka, dan menganggap masalah itu sebagai masalah dalam negeri. Kita mengharapkan masalah itu bisa diselesaikan secara damai, peacefully,” katanya.
Menurut Asruchin, jika diminta oleh pihak-pihak yang bertikai, Indonesia selalu siap untuk memberikan jasa baiknya. Sesuai dengan tujuan negara yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk turut membantu menciptakan perdamaian di dunia.
”Untuk masalah Tamil pun, kalau Indonesia diminta, kita akan siap untuk memberikan jasa baik, asalkan memang kedua pihak menerima Indonesia sebagai mediator,” katanya.
Hingga kini, Indonesia terus mengikuti perkembangan masalah tersebut. Di wilayah timur yang sudah dikuasai pemerintah kini telah dibentuk Dewan Provinsi, semacam otonomi daerah. Kepala pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat sedangkan masalah pertahanan dipegang pusat. Kepolisian, pemerintahan daerah, pendidikan dan ekonomi dikuasakan kepada pemerintah daerah. Hal yang serupa akan diterapkan jika wilayah utara sudah berhasil dikuasai pemerintah Sri Lanka.
Untuk memayungi seluruh kerja sama bilateral, kedua negara telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Pembentukan Komisi Bersama RI-Srilanka pada pertemuan kedua menlu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-62 di New York, 1 Oktober 2007.
”Pertemuanya belum berlangsung, sudah direncanakan tapi karena suatu hal tahun lalu diundur dan diharapkan mudah-mudahan tahun 2009 ini bisa berlangsung,” kata Asruchin. Dia menambahkan, jika wilayah sudah kondusif dan aman, Sri Lanka bisa menjadi pintu gerbang untuk memasukkan komoditas Indonesia ke negara-negara sekitarnya seperti India dan Pakistan.
Saat ini produk Indonesia yang paling banyak diekspor ke Sri Lanka antara lain, aneka produk kertas, bahan baku tekstil seperti yarn, denim dan fabric, ban kendaraan bermotor, semen dan produk dari plastik, kaca, teh, minyak sawit, margarin, produk perikanan, makanan ternak, produk kimia dan lain-lain. Namun total angka perdagangan Januari-Agustus 2008 baru mencapai US$ 265 juta. (natalia santi)

dimuat di Sinar Harapan, Jumat, 20 Februari 2009http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/20/sh09.html

No comments: