Sudan Pertahankan Bantuan PBB

Jakarta – Pemerintah Sudan tetap mengakui PBB sebagai pemberi bantuan kemanusiaan terbesar dan terus melakukan kegiatannya. Beberapa organisasi internasional lain diusir karena dianggap telah melanggar perjanjian yang disepakati dengan pemerintah Sudan.

“Organisasi-organisasi internasional yang diusir hanya sebagian kecil dari seluruh bantuan kemanusiaan yang ada. Bantuan terbesar berasal dari PBB dan kerja sama akan terus berlangsung,” kata Duta Besar Sudan untuk Indonesia Ibrahim Bushra Mohamed Ali kepada SH di kantornya, Kamis (19/3).
Pemerintah Sudan mengusir 13 badan bantuan kemanusiaan tak lama setelah Mahkamah Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Omar al-Bashir. Menurut Ibrahim, organisasi-organisasi tersebut terbukti terkait dengan keputusan ICC untuk menangkap Bashir. Kekosongan yang ditinggalkan 13 organisasi yang diusir tersebut akan diisi oleh lembaga sosial setempat maupun dari Uni Afrika dan Liga Arab.
Dia menambahkan saat ini masih terdapat 138 organisasi kemanusiaan di Sudan. Pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh organisasi internasional sekaligus misi diplomatik yang tetap melakukan kegiatan sesuai mandat dan tidak ikut campur dalam masalah internal.
Saat ditanya mengenai penunjukkan Scott Gration sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk masalah Sudan, Ibrahim menyatakan pemerintahnya masih menunggu dan mengamati perkembangan.
“Kita menunggu sambil melihat (wait and see), namun kita mengharapkan utusan tersebut akan menyampaikan realitas sebenarnya yang terjadi di Sudan,” katanya.
Pemerintah Sudan menganggap resolusi Dewan Keamanan PBB yang membawa kasus Darfur ke ICC tidak memiliki bukti yang cukup dan merupakan tindakan sepihak. Tuntutan yang diarahkan kepada Bashir dianggap bersifat politis dan tidak adil.
Ketua Asosiasi Pengacara Sudan Fathi Khalil menyatakan negaranya tidak akan menyerahkan siapa pun kepada ICC. “Rakyat Sudan mendukung Presiden Bashir,” katanya. Dia menambahkan, banyak pihak yang bermain dan tidak menginginkan kestabilan negerinya. Fathi menyebut Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Israel berkepentingan terhadap ketidakstabilan dan menginginkan perpecahan di Sudan. Karena itu pemerintahnya berkomitmen untuk melawan segala bentuk konspirasi. Sudan juga menyatakan sanggup memikul beban tangung jawab menjaga keamanan dan kestabilan wilayahnya. Mereka mengimbau agar tuntutan terhadap Sudan segera ditarikdari ICC, sementara Sudan akan meneruskan upaya implementasi perdamaian dan penyelesaian transformasi demokrasi dan melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi.
(natalia santi)

Sinar Harapan, Jumat 20 Maret 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/20/lua03.html

Najib Akan Menjadi Pemimpin yang Kuat

Jakarta – Figur Najib Razak dipandang lebih kuat dibandingkan Perdana Menteri Malaysia saat ini, Abdullah Ahmad Badawi. Kedua tokoh tersebut dipandang memiliki banyak perbedaan. PM Abdullah yang akrab disapa dengan sebutan Pak Lah dianggap lebih lembut dengan berlatar belakang pendidikan agama. Kelembutan ini tidak disukai banyak kalangan yang mengharapkan kepemimpinan yang tegas. Oleh mereka, Pak Lah dipandang lemah.

Sebaliknya, Najib memiliki latar belakang politik. Putra mantan PM kedua Malaysia, Tun Abdul Razak, ini telah dipercaya menjadi Menteri Besar saat berusia 29 tahun. Najib dianggap beberapa kalangan akan mewarisi sifat-sifat kepemimpinan mantan PM Mahathir Mohammad yang tegas dan kuat.

Sebenarnya figur pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, sempat mengemuka dan tampak menjadi pesaing kuat Najib. Namun, rencana Anwar untuk menjadi perdana menteri pada 16 September gagal. Kini, Najib jelas melangkah menuju tampuk pimpinan UMNO. Konferensi yang disebut Persidangan Agung UMNO 24-28 Maret akan menetapkan Najib sebagai ketua. Najib melenggang sendirian karena pesaingnya gagal memperoleh dukungan pencalonan. Jika tidak ada aral melintang, Najib akan dilantik menjadi perdana menteri pada 3 April mendatang.

Kabar perpecahan di koalisi Barisan Nasional yang berkuasa saat pemerintahan PM Abdullah, terlihat karena banyak kalangan tidak menyukainya, terutama karena Pak Lah dianggap tidak mampu bersikap tegas terhadap orang-orang di sekitarnya yang disebut kalangan Malaysia sebagai “Superman”.

“Superman-superman” inilah yang bermain dalam menetapkan proyek-proyek demi keuntungan mereka sendiri. Salah satu contoh kasusnya adalah saat Malaysia menghentikan pembuatan jembatan yang menghubungkan negara itu dengan Singapura. “Superman-superman” tersebut diduga memengaruhi Pak Lah untuk mengalihkannya ke proyek mereka yang lain.

Najib diperkirakan akan lebih tegas. Dia mendapat dukungan dari banyak kalangan koalisi Barisan Nasional. Dia juga dipandang memiliki dukungan dari kalangan akar rumput. Peristiwa Perak, yang kembali dikuasai Barisan Nasional setelah beberapa kalangan oposisi berbalik mendukung koalisi berkuasa, merupakan salah satu bukti dukungan terhadap Najib.

Najib juga dipandang mampu memimpin Malaysia di era krisis ekonomi global saat ini. Ekonom lulusan Universitas Nottingham, Inggris, tersebut saat ini telah merangkap jabatan sebagai menteri keuangan. Baru-baru ini, kebijakannya menetapkan anggaran sebesar 60 miliar ringgit mengagetkan oposisi dan secara tidak langsung menaikkan kredibilitas Najib.

Calon kuat yang akan menjadi wakil Najib diperkirakan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin dipandang paling memiliki kans untuk mendampingi Najib dibandingkan Moch Ali Rustam, Menteri Besar Melaka dan Muhammad Taib, mantan Menteri Besar Selangor. Sama seperti Najib, Muhyiddin juga berdarah Bugis.

Prediksi

Selain itu, masyarakat Malaysia percaya, perdana menterinya mengikuti urutan “RAHMAN”. Sebuah kebetulan karena keyakinan yang telah ada sejak 1970-an itu ternyata jadi kenyataan atau mendapatkan pembenaran. R untuk Tunku Abdul Rahman, A untuk Abdul Razak, H (Hussein Onn), M (Mahathir Mohammad), A (Abdullah Ahmad Badawi) dan N (Najib Abdul Razak). Penerus “Rahman” diyakini adalah Maha. Diperkirakan M adalah Muhyiddin atau dua pesaingnya, A bisa jadi Anwar Ibrahim atau mungkin pula Moch Ali Rustam, H diperkirakan Hishammuddin, putra mantan PM Hussein Onn. Namun prediksi ini bisa saja salah.

Yang jelas, rakyat Malaysia kini membutuhkan kepemimpinan yang kuat yang bersih dan transparan. PM Abdullah dipandang cukup berhasil, namun terlalu banyak toleransi. Malaysia kembali menginginkan pemimpin yang tegas seperti Mahathir.

Najib juga diharapkan akan lebih memperhatikan rakyat bawah, terutama minoritas di Malaysia. Dalam wawancara dengan BBC Desember 2008, Najib menyatakan dirinya akan melakukan lebih banyak tindakan untuk menangani etnis-etnis minoritas saat menjadi perdana menteri, sambil mempertahankan hak-hak khusus kaum mayoritas Melayu.

“Sebagai sebuah demokrasi, apabila rakyat telah menyuarakan pendirian mereka, kita perlu menanganinya dengan membuat perubahan yang sesuai supaya kita dapat memenuhi tuntutan kumpulan minoritas. Di samping memenuhi tuntutan minoritas, jangan pula kita menyisihkan atau menyakiti hati kumpulan mayoritas di Malaysia,” kata Najib kala itu.

Najib mengakui, para pemilih Malaysia menghendaki perubahan ketika dia menjadi pemimpin utama nanti dan dia perlu merebut kembali kepercayaan rakyat. “Sekiranya kita mau memastikan bahwa partai pemerintah terus menjadi partai pemerintah, kita perlu membuat perubahan berdasarkan hakikat bahwa masyarakat di Malaysia sudah berubah dari segi kehendak, aspirasi, harapan,” katanya.

Najib sempat dikaitkan dengan kasus pembunuhan model asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, karena tersangka adalah ajudan dekatnya, Abdul Razak Baginda. Baginda menegaskan Najib tidak pernah bertemu Altantuya. (natalia santi)

Sinar Harapan, Jumat 20 Maret 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/20/sh13.html

Kapal Pemuda AsiaTenggara Ke-35, Diplomasi Budaya Lewat Angklung

Jakarta–Bukan diplomasi Indonesia, bukan pula politik luar negeri ini yang dibahas. Namun, pelajaran angklunglah yang dipetik dari 330-an pemuda-pemudi Jepang dan negara-negara ASEAN saat berkunjung ke markas besar Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Kamis (13/11).

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Deplu Andri Hadi menyatakan program tersebut baik sekali, terutama dalam konteks meningkatkan hubungan antarrakyat (people to people) dalam diplomasi segala bidang (multitrack diplomacy). “Acara akan mempererat hubungan pemuda-pemuda ASEAN dan Jepang,” katanya.
Menurut Andri, angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang mudah dimainkan, tapi banyak yang tidak mengetahuinya.
“Nah, dari sini mereka baru tahu bahwa ternyata memainkan angklung tidak sulit. Dalam setengah jam mereka sudah bisa memainkan satu dua lagu,” kata Andri. Lamat-lamat di tengah wawancara, terdengar alunan angklung para peserta yang berlatih lagu “Kokoronotomo”-nya Mayumi Itsuwa dan “When You Tell Me That You Love Me”-nya Diana Ross.
Selain belajar angklung, para peserta juga diceramahi seputar Indonesia. Andri memaparkan sekilas tentang Indonesia, tantangan, serta keberhasilan yang berhasil diraih pemerintah Indonesia sebelum dan sesudah reformasi.
Program “Kapal Pemuda Asia Tenggara” diselenggarakan pemerintah Jepang sejak tahun 1974. Hingga kini, para alumninya masih saling terjalin. Menurut Sitta Widiasty, alumni tahun 1997, jejaring atau networking adalah manfaat yang paling dirasakannya usai mengikuti program.
“Selain itu, banyak pula alumni yang menjadi tokoh di negara masing-masing,” katanya. Guru bahasa Inggris sebuah sekolah swasta di Jakarta tersebut bahkan bertemu jodoh dengan sesama alumni program.
Kapal “Nippon Maru” yang mengangkut 330 pemuda, termasuk 28 pemuda asal Indonesia, berlabuh di Tanjung Priok Jakarta tanggal 12-15 November usai berkunjung ke Brunei. Peserta berkumpul di Jepang pada 21 Oktober 2008 dan pada 31 Oktober bertolak dari Pelabuhan Yokohama. Selama pelayaran, para peserta melakukan diskusi. Temanya, antara lain mengenai lingkungan, pemahaman lintas budaya, aktivitas sukarela, perkembangan pemuda, pendidikan, hubungan internasional, serta kebudayaan tradisional.
Menurut rencana, setelah berturut-turut mengunjungi Brunei, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, pada tanggal 10 Desember 2008 akan kembali berlabuh di Jepang sebagai akhir program.
Menurut Sitta yang juga panitia acara, setelah program berakhir alumni mempunyai aktivitas yang berguna bagi masyarakat. Dia memberi contoh, peserta tahun lalu mempunyai aktivitas “Pisang” atau “Pisahkan Sampah Sekarang”, di mana alumni memberi penyuluhan kepada anak-anak sekolah bagaimana memisahkan sampah organik dan nonorganik. “Aktivitas tersebut cukup berhasil terutama di Bandung,” katanya. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, 15 November 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/15/lua02.html

Abhisit Vejjajiva, Perdana Menteri dengan Reputasi Politik "Bersih"

Bangkok – Muda dan fotogenik, perdana menteri terpilih Thailand Abhisit Vejjajiva, juga memiliki reputasi politik “bersih”. Pemimpin partai tertua dan oposisi Thailand, Partai Demokrat, menjadi perdana menteri ke-27 dengan perolehan suara 235 dari 431 anggota parlemen dalam sidang khusus, Senin (15/12). Pesaingnya dari Partai Puea Pandin, Pracha Promnok hanya memperoleh 193 suara.
Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, yang juga mantan Menteri Luar Negeri Thailand menyambut baik terpilihnya Abhisit sebagai PM baru negerinya.
“Dia akan mampu memperoleh dukungan dan mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerintahan Thailand, dan komunitas internasional dapat berinteraksi dengannya secara efektif,” kata Surin kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Lulusan Oxford kelahiran 3 Agustus 1964 tersebut berasal dari keluarga kaya keturunan China-Thailand. Kedua orangtuanya adalah dokter. Pencinta sepak bola, khususnya Liga Inggris, tersebut lahir di Newcastle, Inggris. Dia sempat mengenyam sekolah paling bergengsi di negara itu, Eton. Dari Universitas Oxford dia belajar politik, filsafat dan ekonomi.
Dukungan terhadap Abhisit terutama berasal dari Thailand Selatan serta kalangan menengah Bangkok. Abhisit kurang populer di kalangan pekerja dan penduduk pedesaan. Kiprahnya di dunia politik dimulai sejak 1992 saat bergabung dengan Partai Demokrat, partai tertua di Thailand. Dalam usia 27 tahun dia menjadi anggota parlemen yang paling muda. Meski sempat gagal menjadi ketua pada 2001, posisi tersebut diraihnya pada 2005. Slogan kampanyenya “Prioritaskan Rakyat”.
Meski berasal dari pihak oposisi, Abhisit tidak serta merta membuang reformasi liberal Thaksinomic, kebijakan ekonomi dari mantan PM Thaksin Shinawatra. Menurutnya, kebijakan itu harus menggunakan pendekatan yang lebih statis. Dia mengajukan perawatan kesehatan dan pendidikan gratis, kenaikan upah minimum. Khusus buat anak-anak sekolah, Abhisit ingin adanya buku pelajaran dan susu gratis.
Biarpun ia kerap berkampanye melawan korupsi, Abhisit menentang tindakan militer Thailand saat menggulingkan Thaksin. Saat Thaksin mencanangkan percepatan pemilu Februari 2006, Abhisit telah mengutarakan dirinya siap menjadi perdana menteri yang beretika dan mematuhi prinsip pemerintahan yang baik, dan bukan otoriter. Tapi dia mengecam militer yang mengkudeta Thaksin pada September 2006.
“Kita tidak bisa dan tidak mendukung perubahan konstitusional tambahan, tapi itu terjadi. Negara harus melangkah maju dan cara terbaik bagi pemimpin kudeta adalah secepatnya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan melaksanakan reformasi yang mereka janjikan,” kata Abhisit saat itu.
Bangsawan dari keluarga akademis tersebut juga menetapkan standar tinggi soal kejujuran dari partai dan pemerintahan yang dipimpinnya. Selain aturan transparasi yang kini diterapkan di Parlemen, Abhisit mewajibkan seluruh wakil Partai Demokrat untuk mengumumkan aset serta keterlibatan mereka di perusahaan-perusahaan swasta. Saat ini, aturan itu hanya diberlakukan pada anggota kabinet.
Dari istrinya, Dr Pimpen Sakuntabhai, mantan dokter gigi dan kini dosen di Fakultas Matematika Universitas Chulalongkorn, Abhisit memperoleh dua anak. Dua saudara perempuan Abhisit sendiri adalah profesor psikologi anak dan penulis terkenal Thailand.

Oposisi
Abhisit pernah menjabat sebagai juru bicara Partai Demokrat, jubir pemerintah, Wakil Sekretaris PM bidang politik, Ketua Komite Parlemen bidang Pendidikan, serta Minister di Kantor Perdana Menteri yang menangani reformasi pendidikan, birokrasi dan mekanisme kebijakan anti-korupsi.
Tahun 2005, Abhisit terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat, menggantikan Banyat Bantadtan yang mundur setelah kalah dari Partai Thai Rak Thai-nya Thaksin. Partai Demokrat bersama dua partai oposisi utama lainnya memboikot percepatan pemilihan April 2006 yang dilaksanakan pemerintahan Thaksin. Namun, Demokrat ditinggalkan sendirian di kursi oposisi setelah partai reinkarnasi Thai Rak Thai, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Samak Sundaravej memenangkan pemilihan umum pada 23 Desember 2007 dan membentuk pemerintahan koalisi enam partai.
Dalam pemilihan Perdana Menteri Januari 2008, Abhisit hanya mendapatkan 163 suara, kalah dari Samak yang memperoleh 310 suara. Di situsnya, Abhisit mengatakan pencapaian terbaiknya adalah saat debat pembelian pelacak bom CTX untuk Bandara Suvarnabhumi.
Abhisit dan Partai Demokrat dikritik mendapatkan dukungan militer. Mereka juga dianggap mengambil keuntungan dari kudeta terhadap Thai Rak Thai. Tantangan yang terberat dihadapi Abhisit saat ini adalah untuk menjembatani kalangan pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah pendukung utama Partai Thai Rak Thai, yang kini telah bereinkarnasi menjadi Partai Puea Pandin.
(bbcnews/the nation/xinhua/nat)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Selasa 16 Desember 2008

Calon-Mahasiswa Telantar di Malaysia, Deplu Imbau Masyarakat untuk Tidak Tertipu

Jakarta – Departemen Luar Negeri RI kembali mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tertipu oleh agen-agen yang menjanjikan bersekolah di luar negeri tanpa melewati prosedur resmi. Kasus telantarnya 49 WNI di Malaysia yang ingin belajar di Universitas Al Azhar, Kairo bukan pertama kalinya terjadi.
“Deplu mengimbau masyarakat untuk tidak tertipu karena untuk sekolah di Al Azhar harus mengikuti prosedur,” kata Teuku Faizasyah, juru bicara Deplu RI kepada SH, Kamis (18/12). “Ini sudah ketiga kalinya sejak saya menjabat sebagai jubir,” tambahnya. Dia mengungkapkan, untuk mencegah bertambahnya korban penipuan, Deplu telah mengirim nota ke perwakilan Mesir di seluruh negara untuk tidak memberikan visa kepada WNI yang ingin belajar di Al Azhar.
Kedutaan Besar Mesir di Jakarta juga menyatakan visa bagi mahasiswa Indonesia hanya dikeluarkan oleh mereka. Dalam siaran persnya, Kedubes Mesir menyatakan seluruh mahasiswa Indonesia dapat mengajukan permohonan belajar di Universitas Al Azhar. Pemerintah Mesir memberikan 115 beasiswa setiap tahunnya, termasuk tiket pesawat dari Kairo ke Jakarta usai menyelesaikan studi.
“Untuk menjaga standar dan reputasi Universitas Al Azhar sebagai universitas Islam tertua dan terbaik di dunia, Kedutaan hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia yang memenuhi syarat, sesuai dengan pengetahuan agama serta kemampuan bahasa Arab yang menjadi bahasa pengantar di universitas,” demikian pernyataan Kedubes Mesir yang diterima SH, Kamis (18/12).
Kedubes menguji kemampuan bahasa Arab secara lisan dan tulisan, sebelum para calon mahasiswa diwawancarai wakil Al Azhar di Jakarta. Hanya yang lulus tes akan diberikan visa. “Visa mahasiswa bagi penerima beasiswa hanya dan satu-satuya diberikan oleh Kedutaan Mesir di Jakarta.”
Sedangkan bagi mereka yang ingin membiayai sendiri kuliahnya di Al Azhar, kedutaan melakukan wawancara terpisah untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk berkuliah di universitas tersebut.
Sebagian Bertahan
Sementara itu, dari 49 mahasiswa Indonesia yang telantar dan terkatung-katung di Malaysia selama satu tahun, pada Selasa (16/12) sebagian di antaranya sudah pulang ke Tanah Air. “Hanya 15 yang masih bertahan dan ingin kuliah di Malaysia,” kata Faiza.
Ke-49 orang tersebut mengaku tidak lulus tes dari Departemen Agama untuk kuliah di Al Azhar. Mereka kemudian dijanjikan oleh PT Fikruma Center untuk diberangkatkan ke Mesir melalui Madina College. Selama setahun mereka diberikan pendidikan di sebuah musala di Madiwa, Damansara, Malaysia.
Mereka mengatakan telah membayar Rp 12 juta ke Fikruma Center di Jakarta sedangkan Madiwa meminta uang lagi sebesar 2.750 ringgit (Rp 8,25 juta). Karena tidak juga diberangkatkan ke Mesir, mereka kemudian kerja serabutan untuk menyambung hidup. Kasus mereka terungkap setelah meminta bantuan ke Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia dan mengadukan masalahnya ke KBRI Kuala Lumpur.
(nat/ant)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Kamis 18 Desember 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/18/lua02.html

Mantan Dubes untuk Indonesia Jadi Menlu Thailand

Bangkok – Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva menunjuk Kasit Piromya, mantan duta besar Thailand untuk Indonesia untuk menjadi Menteri Luar Negeri. Namun pilihan itu mengundang kecaman dari dalam Partai Demokrat karena Kasit adalah pendukung aksi demonstrasi Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD). Demikian kabar yang dilansir The Bangkok Post, Jumat (19/12).
Menurut sumber yang dikutip Post, para politisi Demokrat mengkhawatirkan kemampuan Kasit untuk menjadi anggota Kabinet. Selain itu, kedekatan Kasit dengan PAD akan meng undang pertanyaan. Demokrat harus menjawab pertanyaan peran Kasit dalam demonstrasi PAD.
Meski ditentang partainya sendiri, Abhisit tetap memilih Kasit. Dia menyatakan memerlukan seorang menteri luar negeri yang dapat langsung bertugas. Kasit telah bergabung di Kementerian Luar Negeri Thailand sejak 1968. Selama karier diplomatiknya, dia pernah menjadi duta besar negara-negara besar seperti Uni Soviet-Rusia (1991-1993), Indonesia (1994-1996), Jerman (1997-2001), Jepang (2001-2004) dan Amerika Serikat (2004). Dari pemerintah Jepang, Kasit menerima bintang penghargaan The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun. Dia juga menerima The Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany (Das Grosse Verdienstkreuz mit Stem und Shulterbond) dari Pemerintah Jerman. Beberapa bintang penghargaan juga diperolehnya dari pemerintah Thailand.
Kasit muncul sebagai pembicara rutin dalam aksi-aksi PAD yang menuntut penggulingan mantan PM Thaksin Shinawatra. Demokrat juga mengkhawatirkan pidato-pidatonya saat PAD menduduki Bandara Suvarnabhumi. Saat itu Kasit memuji penutupan bandara internasional Bangkok, yang menelantarkan 200.000 penumpang sebagai “inovasi baru protes masyarakat.”
Beberapa pejabat Kementerian Luar Negeri juga tidak setuju dengan portofolio Kasit. Mereka memperingatkan sikap politik garis keras yang dianutnya dapat mengganggu upaya Abhisit memulihkan Thailand.
Mereka kesal karena dikritik Kasit soal penanganan isu sengketa kuil Preah Vihear. Kasit mendukung PAD yang menuduh Kementerian mendukung Kamboja saat mendaftarkan kuil tersebut sebagai warisan dunia. Kementerian menyatakan mereka berupaya melindungi kepentingan Thailand agar pencantuman kuil dalam daftar tersebut tidak berdampak pada wilayah kedaulatan Thailand.
Nama-nama seluruh jajaran kabinet Thailand akan segera diajukan kepada raja hari ini, Jumat (19/12). Mantan Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Prawit Wongsuwan akan menjadi Menteri Pertahanan.
(the bangkokpost.com/ustbc.org/nat)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Jumat 19 Desember 2008
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/19/lua02.html

Krisis Politik, Ujian bagi Demokrasi Thailand

Catatan Akhir Tahun
Krisis Politik, Ujian bagi Demokrasi Thailand

Jakarta – Sepanjang tahun 2008, rangkaian krisis politik menjadi ujian bagi demokrasi di Thailand. Imbas ketidakstabilan Thailand turut dirasakan ASEAN.
Pemberlakuan Piagam ASEAN yang mengubah ASEAN menjadi sebuah organisasi yang memiliki entitas hukum “terpaksa” hanya dirayakan pada Konferensi Tingkat Menteri di Jakarta. Acara ini diadakan di Bangkok dengan dihadiri seluruh Kepala Negara, dengan harapan mengulang sejarah Deklarasi Bangkok, seperti saat ASEAN didirikan. Namun, hingga saat ini, belum jelas kapan KTT ASEAN akan diselenggarakan.
Jika diurai, akar ketidakpuasan kelompok demonstrasi yang dipimpin Aliansi Rakyat untuk Demokrasi berawal dari kemenangan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) pimpinan Samak Sundaravej. Partai yang kemudian dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kecurangan pemilu tersebut dianggap sebagai penjelmaan dari Partai Thai Rak Thai-nya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Mantan PM yang digulingkan kudeta militer 19 September 2006 atas tuduhan korupsi.
PM Samak pun dianggap sebagai boneka Thaksin. Kekhawatiran PAD cukup beralasan karena setelah Samak terpilih sebagai PM, kepulangan Thaksin sejak pengasingan dirinya di London disambut bagaikan pahlawan. Bagi rakyat pedesaan, Thaksin tetap menjadi idola, karena kebijakan-kebijakannya saat memerintah dianggap berhasil menyejahterakan mereka. Kelompok demonstrasi PAD sendiri didukung oleh kalangan menengah ke atas serta bangsawan Bangkok. PAD menghendaki pemerintahan yang bersih dari “unsur” Thaksin dan mendesak pemerintah untuk terus mengusut kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan yang dilakukannya selama memerintah. Bahkan PAD menuntut agar konstitusi Thailand mengubah sistem pemilu. Mereka menuduh pedesaan rentan politik uang dan jual beli suara, sehingga PPP menang.
Demonstrasi terus-menerus dilakukan sejak Juni 2008. Tak goyah juga, PAD akhirnya menduduki Gedung Pemerintah (kantor perdana menteri) sejak akhir Agustus 2008. Bentrokan antara massa pro dan anti-pemerintah pun menelan korban jiwa. Samak tidak bergeming. Dia juga lolos dalam sidang mosi kepercayaan parlemen. Namun, keputusan Mahkamah Agung terkait keterlibatannya dalam acara masak di stasiun televisi akhirnya berhasil menjegal perdana menteri yang terkenal berlidah tajam tersebut.
Lembar Baru
Melalui pemungutan suara di Parlemen, adik ipar Thaksin, Somchai Wongsawat terpilih menjadi PM menggantikan Samak. Pengangkatan Somchai tak membuat aksi demo mereda. Puncaknya adalah pendudukan bandara Don Muang dan bandara internasional Suvarnabhumi yang membuat 300.000 penumpang telantar dan aktivitas penerbangan dari dan ke Thailand terhenti total akhir November lalu.
Selama aksi demonstrasi, selama berbulan-bulan militer tidak mau campur tangan. Mereka tidak menyatakan dukungan maupun kecaman terhadap pemerintah. Kalau ada, hanyalah saran agar Somchai mundur seperti yang disuarakan Jenderal Anupong Paochinda. Militer tampaknya tidak mau mengulang kejadian tahun 2006 yang menuai kecaman internasional saat mereka melakukan kudeta menggulingkan Thaksin.
Demonstrasi memukul industri pariwisata yang menjadi andalan Thailand. Di tengah krisis ekonomi global, rakyat negeri itu juga harus menanggung beban akibat ketidakstabilan politik.
Aksi demonstrasi PAD meraih kemenangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan PPP. PM Somchai pun mundur pada Selasa (2/12). Pemimpin oposisi Abhisit Vejjajiva yang baru berusia 44 tahun terpilih menjadi PM, Senin (15/12).
Peranakan China-Thailand lulusan sekolah-sekolah ternama di Inggris itu menyatakan siap membangun kepercayaan internasional yang mulai runtuh terhadap negerinya. Politisi yang terkenal memiliki reputasi “bersih” itu menawarkan integritas, di tengah kecaman akan pilihan anggota kabinetnya. Dia berjanji tidak akan menoleransi korupsi yang dilakukan anggota kabinetnya. Perjuangan PAD untuk membersihkan pemerintahan dari korupsi benar-benar tuntas. Tapi mungkin belum selesai.
Belum lagi bekerja, Abhisit sudah mendapat tentangan dari kelompok yang menamakan diri sebagai Aliansi Demokratik melawan Kediktatoran. Mereka menutup jalan menuju gedung parlemen saat Abhisit dijadwalkan menyampaikan pidato kebijakan, Senin (29/12), persis seperti yang dilakukan PAD kepada PM sebelumnya.
Melihat kenyataan ini, sulit rasanya bisa menyaksikan Thailand yang damai dan ramah menyambut tamu-tamu asing untuk berlibur di negerinya di tahun 2009. Abhisit dan kabinetnya punya banyak pekerjaan rumah di tengah tantangan dunia yang diperkirakan suram pada 2009. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Rabu 31 Desember 2008http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/31/lua04.html

Otsus Papua: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Otsus Papua
Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Jakarta – Awal Desember lalu, atas undangan Departemen Luar Negeri, SH mengunjungi provinsi paling barat Indonesia tersebut. Kunjungan pada 2-7 Desember tersebut diwarnai peristiwa Deklarasi Kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember.
Sebelum berangkat, kami telah diberi briefing mengenai isu-isu Papua yang kerap dibahas di dunia internasional. Menurut, Wiwik Setyawati Firman, Direktur Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri RI, masalah-masalah HAM di Papua kerap diinternasionalisasi. Berbagai kasus tuduhan Pelanggaran HAM yang diadukan pada tingkat internasional yakni Perserikatan Bangsa-bangsa, Parlemen Eropa, Kongres Amerika Serikat antara lain soal operasi Freeport McMoran di Indonesia, protes Amnesti Internasional terhadap penyiksaan narapidana politik di Papua, dan soal reaksi berlebihan pemerintah Indonesia bagi para pengibar bendera “Bintang Kejora”.
Menurut Wiwik, tantangan terbesar yang dihadapi Papua saat ini sebenarnya adalah masalah pelanggaran hak asasi bidang ekonomi sosial dan budaya. Otonomi khusus (otsus) yang diberlakukan sejak 2001 belum memberikan manfaat bagi rakyat Papua. Otsus dianggap gagal, dan kerap dijadikan pembenaran bagi kemerdekaan Papua.
Masalah otsus ternyata mendominasi kunjungan kami ke Papua. Tidak terdengar pembahasan soal pelanggaran HAM. Dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu, dia mengakui bahwa otsus yang diharapkan menyelesaikan masalah, malah menjadi masalah itu sendiri. Menurut gubernur yang akrab disapa Bas ini, masalah otsus terletak pada implementasi dan penafsirannya. Dia menyatakan banyak kalangan keliru menafsirkan otsus. Kesalahan penafsiran tersebut bukan saja di tingkat rakyat jelata, melainkan juga di pemerintahan, mulai dari pejabat tinggi setingkat menteri hingga ke bawahannya.
Perbedaan persepsi penafsiran otsus juga dikemukakan oleh Lektor Kepala Universitas Cendrawasih Mohammad Abud Musaad. Akibat perbedaan persepsi itu pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang saling tumpang-tindih, bahkan bertentangan. Salah satunya adalah peraturan mengenai pemekaran. Tidak saja itu, aturan tambahan yang mengatur implementasi otsus yang disebut Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) hingga kini belum disahkan.
Dalam pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua, Yakoba Tjoe, salah seorang anggota dari Kelompok Kerja Perempuan, mengungkapkan, dengan ketiadaan peraturan tersebut pemerintah pusat menyepelekan rakyat Papua. “Badak di Ujung Kulon lebih berharga karena ada Perdanya,” katanya. Dalam pesan singkatnya kepada SH, Yakoba menyatakan sosialisasi otsus harus sampai ke kampung-kampung, karena di sanalah masyarakat adat berada.

Korupsi
Dana besar telah dikucurkan pemerintah untuk membiayai otsus. Dana tersebut terdiri atas tiga bagian, yakni dua persen setara dengan Dana Alokasi Umum Nasional atau sekitar 25 persen dari APBN, dana bagi hasil migas serta dana pembangunan infrastruktur.
Gubernur Barnabas mengakui dana otsus yang cukup besar terus mengucur, namun sayangnya tidak dibarengi dengan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dan melayani rakyat jelata.
“Uang turun banyak terbuka korupsi, penyalahgunaan, mis-manajemen, mis-use...Dunia birokrasi berpesta-pora, di sisi lain rakyat terus berteriak tidak percaya terhadap pemerintah pusat dan daerah,” kata Bas di hadapan para wartawan dari Jakarta serta diplomat Deplu, Rabu (3/12).
Dalam pertemuan Ketua MPR, Agus A Alua sempat membandingkan Papua Nugini (PNG) dengan Papua. Jika dilihat dari segi fisik, menurut pengamatan SH, di perbatasan PNG-Indonesia, Papua tampak jauh lebih baik dan lebih aman dibanding PNG. Namun, menurut Agus yang mantan Ketua Presidium Dewan Papua mengatakan, “PNG lebih baik karena kebebasan berpendapat lebih dihargai.”
Yakoba Tjoe juga membenarkan bahwa Papua aman. “Hanya tidak ada transparansi dan keterbukaan dan rasa memiliki bangsa Indonesia pada rakyat Papua.” Dia juga menyatakan rakyat Papua tidak pernah merasakan sentuhan pemerintah pusat dan daerah. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Senin 5 Januari 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0901/05/lua04.html

Umi Saodah: Tidak Menyangka Bisa Kembali ke Tanah Air

Jakarta – Suasana haru mengiringi saat-saat Umi Saodah (33), tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terjebak di Jalur Gaza, Palestina, dipertemukan dengan ibunya, Katinem (55) di Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri, Jakarta, Selasa (27/1).
Umi yang telah bekerja selama hampir sembilan tahun di Palestina akhirnya berhasil kembali ke Tanah Air berkat bantuan Palang Merah Internasional (ICRC) dan Kedutaan Besar RI di Kairo, Mesir. Umi tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sekitar pukul 13.30 dengan pesawat Etihad nomor penerbangan EY 472.
“Saya tidak pernah menyangka bisa kembali ke Tanah Air,” kata Umi sambil terisak. Setelah berhasil menenangkan diri, dia pun bercerita. Bersama 15 teman lainnya, Umi berangkat dari Bandara Cengkareng tahun 2000. Saat itulah ia baru tahu akan ditempatkan di Palestina. Setelah tiba di Amman, Yordania, mereka semua berpisah.
Dia kemudian dipekerjakan di keluarga Palestina, pasangan suami-istri dosen Universitas Al-Azhar dengan empat anak dan kedua orang tua mereka.
Selama sembilan tahun bekerja, dia dijanjikan upah sebesar US$ 125 per bulan. Namun, uang itu tidak pernah diterimanya. “Saya bilang ke majikan, kalau saya perlu mengirim uang untuk orang tua saya. Majikan yang mengirim,” kata Umi yang selama bekerja ditugaskan merawat kedua orang tua majikannya. Menurut Umi, selama bekerja tidak ada masalah, kecuali saat dia meminta dipulangkan. “Saya minta pulang berulang kali, tapi majikan selalu menahan,” katanya. Umi mengaku sudah sejak lama tidak tahan, bahkan sebelum perang baru-baru ini. Kondisi Palestina selalu gawat dan ledakan bom sering terdengar. “Palestina bukan tempat yang baik untuk bekerja,” tambahnya.

Dipukuli
Umi mengaku ia terus-menerus minta dipulangkan hingga bertengkar dengan majikan. Umi juga mengaku mengaku dipukuli hingga wajahnya bengkak, sampai akhirnya dituduh mencuri uang dan perhiasan.
“Saya bukan pencuri, lihat saja tidak, apalagi mengambil. Tapi saya pikir, kalau saya begini terus saya akan mati dan tidak ada yang tahu, karena itu saya minta dilaporkan ke polisi,” papar Umi.
Saat di penjara itulah Umi bertemu Ramez Timraz yang dipanggilnya Ramzi. Menurut Umi, polisi di sana tidak percaya ia mencuri dan berupaya membebaskannya. Namun sebelum proses itu selesai, serangan Israel keburu meletus. Ruangan penjara yang ditempatinya tak luput dari serangan bom. “Semua jendela pecah, pintu jatuh,” kenangnya.
Bersama sepuluh narapidana yang lain, mereka mengungsi. Umi sempat menolong seorang temannya yang tertimpa pintu besi.
Dalam pelarian, Umi teringat temannya yang tinggal di Jalur Gaza. Dia lalu tinggal di sana selama satu bulan, namun bom-bom terus berjatuhan. Mereka mengungsi saat rumah tetangga terkena bom.
Saat situasi sudah aman, dirinya kembali menengok penjara tempatnya pernah ditahan. Ketika itulah dia bertemu Ramzi yang mengatakan bahwa dia dicari-cari orang KBRI.
Umi pun dipertemukan dengan staf KBRI Muhammad Abdullah. Namun, Umi menyatakan tidak ingin pulang dengan tangan hampa.
“Saya tidak mau pulang sebelum terima gaji,” kata Umi yang berangkat melalui PT Andhika Indah Bakti, lalu dialihkan ke PT Amira Prima.
Majikan hanya mau memberi separuh gaji Umi. Namun, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja, hari ini, Rabu (28/1) memberikan santunan kepada Umi. “Kami berharap Umi bisa memanfaatkan santunan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya,” kata Teguh Wardoyo, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Deplu.
Umi mengaku, tidak ingin kembali bekerja di luar negeri. Sulung dari empat bersaudara ini belum punya rencana apa-apa bagi masa depannya. Katinem, sang ibu, saat ditanya apakah akan mengizinkan Umi bekerja lagi ke luar negeri hanya menjawab pasrah. “Terserah anaknya,” kata Katinem sambil memandang putrinya dengan berkaca-kaca. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Rabu 28 Januari 2009
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0901/28/lua04.html

Pelanggaran HAM Bebani Negara-negara ASEAN

Kasus Rohingya
Pelanggaran HAM Bebani Negara-negara ASEAN

Jakarta – Indonesia meminta negara-negara asal menghentikan arus keluar manusia perahu dan menghentikan atau mengurangi alasan yang menyebabkan terjadinya arus pengungsi ke negara lain.
Kepada wartawan, Jumat (6/2), Menteri Luar (Menlu) Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Indonesia meminta agar pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas di Myanmar maupun ketika transit dihentikan. Menlu meminta “negara transit” menghentikan tindakan mendorong manusia perahu ke laut.
“Perlakuan buruk terhadap kelompok minoritas di Myanmar dan juga perlakuan secara kasar berupa penganiayaan fisik ketika mereka transit serta mendorong mereka ke laut dapat dipastikan akan membebani negara tetangga sesama ASEAN,” kata Menlu.
Menlu Hassan mengingatkan, semua negara ASEAN terikat pada Piagam ASEAN, yang mulai berlaku 15 Desember 2008.
Menlu juga mengungkapkan, penanganan manusia perahu harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan negara-negara asal, negara transit dan negara tujuan. Mekanisme yang disebut Bali Process itu telah diluncurkan sejak tahun 2002 dengan prakarsa Indonesia dan Australia.
Mekanisme Bali Process adalah forum tingkat menteri serta kelompok-kelompok kerja di kawasan. Pembentukannya didorong keperluan penanganan penyelundupan manusia yang berasal dari Irak, Iran dan Afghanistan yang transit di pulau-pulau Indonesia menuju Australia.
Mengingat urgensi masalah penyelundupan manusia tersebut, pertemuan Bali Process akan dimajukan dari jadwal semula pada Juni 2009.

Hasil Verifikasi
Sejumlah 193 manusia perahu terdampar di Pulau Weh, Sabang pada 7 Januari 2009. Kelompok manusia perahu kedua tiba Selasa (3/2) sebanyak 198 orang mendarat di Idi Rayeuk, Aceh Timur.
“Pemerintah Indonesia telah memberikan tanggap darurat yang cepat dengan memberikan bantuan kemanusiaan berupa penyediaan tempat penampungan (shelter), penyediaan makanan dan minuman, serta bantuan medis, termasuk perawatan di rumah sakit,” papar Menlu.
Deplu juga telah dua kali mengirimkan tim untuk melakukan klarifikasi. Berdasarkan proses verifikasi didapati dari 193 kelompok pertama manusia perahu terdapat 56 orang adalah warga negara Bangladesh, dan 136 warga negara Myanmar, dengan kelompok umur 12-17 sebanyak 27 orang, serta umur 18-50 sebanyak 165 orang. Satu orang yang tersisa belum diverifikasi karena masih dalam perawatan di rumah sakit.
Kedua kelompok ini berasal dari etnis yang sama, yakni Rohingya, yang tinggal di wilayah perbatasan antara Myanmar (daerah Arakan) dan Bangladesh. Sejak 20 tahun terakhir, masalah Rohingya ini telah menjadi bahasan di Forum Komisi Hak Asasi Manusia PBB, sekarang Dewan HAM PBB, atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas yang beragama Islam.
Motif utama mereka adalah mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, sehingga lebih sebagai economic migrant.
Terhadap mereka yang bersedia kembali secara sukarela (voluntary return), bukan deportasi, Pemerintah RI akan berkonsultasi dengan Pemerintah Bangladesh, IOM, dan UNHCR. Terdapat dugaan kuat bahwa orang-orang ini menjadi korban dari tindak kejahatan penyelundupan manusia (trafficking-in-person) atau people smuggling.
(nat)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Sabtu 7 Februari 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/07/lua02.html

Inggris dan AS Harapkan Peran Indonesia

Inggris dan AS Harapkan Peran Indonesia

Jakarta – Dua negara besar di dunia, Inggris dan Amerika Serikat (AS), sama-sama mengharapkan peranan Indonesia di kancah internasional. Inggris mengharapkan Indonesia bisa berperan dalam perdamaian Timur Tengah dengan menjadi “jembatan” bagi Uni Eropa dan AS di dunia Islam. Sementara itu, AS menyatakan Indonesia bisa memimpin dalam upaya demokrasi di kawasan Asia Tenggara.
Harapan tersebut diungkapkan oleh Menteri Negara Inggris Bill Rammell di Kantor Kementerian Luar Negeri dan Persemakmuran serta Duta Besar AS untuk Indonesia Cameron Reyes Hume dalam dua kesempatan berbeda, Selasa (10/2).
Dalam pidatonya di Pusat Dialog dan Kerja Sama antar-Peradaban (CDCC) Muhammadiyah Rammell menyatakan, prinsip ke-bhinneka-tunggal-ika-an Indonesia bila diterapkan di Timur Tengah dapat membawa perdamaian di kawasan tersebut.
Ia menjelaskan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan gagasan yang layak mendapatkan tempat yang lebih besar. Gagasan yang bisa ditularkan Indonesia ke berbagai belahan dunia lainnya.
“Bisakah kita membayangkan Timur Tengah jika Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip hidup yang dianut? Di mana semua orang Israel dan Palestina tidak sekadar mengakui perbedaan masing-masing, tapi juga kekuatan dan kemakmuran yang akan dicapai oleh kedua bangsa dengan hidup secara damai?” katanya.
Indonesia diharapkan meyakinkan OKI, sementara Inggris bersama Uni Eropa dan AS akan meyakinkan Israel untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Selain Israel-Palestina, Rammell juga mengambil contoh Afghanistan dan Irak, serta menyebut keberhasilan Irlandia Utara.
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, pernyataan Rammell adalah sebuah penghargaan bagi Indonesia.

Demokratis
Dubes Hume menyatakan Indonesia bisa menjadi pemimpin untuk memajukan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Dia menilai kerja sama dan bantuan AS untuk memajukan demokrasi di Indonesia sudah berhasil. Negaranya siap membantu Indonesia untuk mengatasi masalah manusia perahu yang lari dari negaranya yang tidak demokratis, kata Hume dalam “Seminar Hubungan Indonesia-AS dalam Kepresidenan Obama” di Carakaloka, Deplu.
Selain kerja sama di bidang pemajuan demokrasi di kawasan, AS juga menawarkan perluasan kerja sama di bidang pendidikan serta keamanan. Hume juga menyebut peningkatan hubungan menjadi sebuah kemitraan strategis yang telah diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Washington beberapa waktu lalu, serta kemungkinan akan dibahasnya hal itu saat Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton berkunjung ke Indonesia pada 18-19 Februari mendatang.
Hume menyatakan, di Washington kini juga hangat dibicarakan tentang apakah negaranya akan menandatangani traktat perdamaian Asia Tenggara, yakni Treaty, Amity and Cooperation (TAC).
Menurut Bara K Hasibuan, anggota Kaukus Indonesia-AS di DPR RI, perlu konsensus politik untuk meningkatkan hubungan kedua negara dalam sebuah kemitraan strategis. Kedatangan Clinton ke Indonesia memulai semangat baru untuk memulai hubungan dengan Indonesia. “Clinton datang menunjukkan bahwa kita diperhitungkan sebagai suatu kekuatan. Itu harus disambut untuk memulai era baru dalam hubungan Indonesia-AS,” kata Bara. (nat)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Rabu 11 Februari 2009
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/11/lua03.html

Arsip: Aljazair Siapkan US$ 150 Miliar

Pembangunan Infrastruktur
Aljazair Siapkan US$ 150 Miliar

Jakarta – Aljazair mengharapkan pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di negerinya. Pemerintah Aljazair menyiapkan US$ 150 miliar untuk sejumlah proyek seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan.
“Undang-undang investasi Aljazair yang baru dan insentif dari pemerintah merupakan kesempatan yang baik bagi pengusaha untuk mencobanya,” kata Reguieg Bentabet, Ketua Delegasi Parlemen Aljazair kepada SH, Sabtu (7/2) pekan lalu. Dia disertai delapan anggota parlemen lainnya, yakni Ahmed Maouche, Khereddine Ghodbane, Nourdine Guebabi, Fougil Zaghouati, Said Chariki, Moulouc Hechemane, Ghadbane Liheirddine, dan Nadia Khedin.
Menurut Bentabet, Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan hubungan baik antarparlemen bisa diterjemahkan dalam kerja sama ekonomi perdagangan. Kedua negara telah memiliki kedekatan dalam sejarah, bermula dari upaya Indonesia atas kemerdekaan Aljazair dari Prancis.
Dalam perspektif ekonomi, Aljazair ingin menganekaragamkan pasarnya yang selama ini didominasi oleh Eropa.
“Mayoritas perusahaan asing di Aljazair adalah perusahaan Eropa. Jadi kami ingin mendorong mitra-mitra di Asia untuk datang ke Aljazair,” kata Bentabet. Saat ini baru satu perusahaan Indonesia yang menggarap proyek-proyek di Aljazair, ungkapnya. Berbagai sektor yang bisa digarap selain infrastruktur dan pekerjaan publik adalah pertanian, pariwisata dan perikanan.
Di bidang politik, kedua negara banyak memiliki visi yang sama, terutama dalam memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah. Namun dalam masalah Sahara Barat, Indonesia memilih bersikap netral, sementara Aljazair mendukung kemerdekaan wilayah itu. Bentabet menyatakan harapannya bahwa suatu saat Indonesia juga akan mendukung kemerdekaan Sahara Barat, wilayah tetangganya.
“Indonesia juga pernah merasakan kekejaman penjajahan, kami berharap di masa mendatang Indonesia bisa menjadi negara yang mendukung kemerdekaan Sahara Barat,” katanya.
Bulan Mei mendatang, kedua negara akan memperat hubungan dengan menjadikan Kota Setif dan Bandung sebagai kota kembar (sister city). “Kedua kota sama-sama menjadi simbol sejarah Aljazair dalam merebut kemerdekaan dari Prancis,” kata Bentabet.
(natalia santi)

diterbitkan di Sinar Harapan, Sabtu 14 Februari 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/14/lua02.html

Arsip: Deplu Ajak Pengusaha Berbisnis di Afrika

Deplu Ajak Pengusaha Berbisnis di Afrika
Peluang Pasar Afrika Besar

Jakarta – Besarnya pasar Afrika bukan lagi sekadar potensi tetapi fakta, terutama ketika krisis keuangan global melanda pasar-pasar tujuan tradisional Indonesia seperti Amerika Serikat, Eropa dan Asia Timur saat ini.
“Pasar Afrika jelas, banyak peluang mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut, produk Indonesia diterima di Afrika,” kata Sudirman Haseng, Direktur Afrika Departemen Luar Negeri, saat peluncuran buku Perkembangan Terkini dan Profil Negara-negara Afrika di Jakarta, Rabu (4/3).
Peluncuran buku yang disertai forum dialog “Kiat Keberhasilan Merambah Pasar Afrika” menghadirkan tiga wakil perusahaan Indonesia yang dianggap berhasil merambah pasar Afrika. Ketiga perusahaan itu adalah PT Dexa Medica di bidang obat-obatan, PT Sayap Mas Utama di bidang produk kebutuhan sehari-hari serta PT Epiterma Mas Indonesia di bidang konstruksi.
Menurut Sudirman, respons masyarakat Afrika terhadap produk Indonesia sangat bagus. Karena produk Indonesia termasuk kelas menengah, cocok dengan kondisi rata-rata negara Afrika yang sedang berkembang.
Hambatannya, gambaran masyarakat Indonesia terhadap Afrika masih negatif. Afrika kerap dipandang sebagai benua yang gelap dan tidak aman. Padahal, menurut Sudirman, kehadiran perusahaan-perusahaan Indonesia di sana selama bertahun-tahun merupakan bukti peluang yang besar. Dia sendiri pernah menjelajah 25 dari 46 negara yang menjadi kawasan tugasnya. “Kondisinya cukup kondusif, cukup aman,” kata Sudirman.

Berhati-hati
Deplu berupaya memperkenalkan peluang berbisnis di Afrika melalui dialog serupa ke daerah-daerah di Indonesia dengan mengundang pengusaha yang telah berhasil dan yang baru dalam taraf penjajakan. Meski demikian, Sudirman mengingatkan para pengusaha untuk tetap berhati-hati. “Kita harus tetap hati-hati dan berpegang pada standar normal dalam berbisnis, agar tidak tertipu.” katanya. Deplu melalui seluruh perwakilannya siap memfasilitasi, memediasi dan memberikan informasi yang diperlukan.
Abdul Nasier dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dari Komite Afrika mengatakan, informasi peluang pasar Afrika masih sedikit.
“Perwakilan-perwakilan harus bisa memberi informasi yang jelas, produk-produk apa yang bisa kita jual,” kata mantan Duta Besar Afrika Selatan tersebut. Selain itu, koordinasi antara departemen-departemen yang menyelenggarakan ekspor juga harus ditingkatkan. Banyak departemen dan instansi yang mengurusi perdagangan luar negeri, tapi berjalan sendiri-sendiri.
Hal tersebut juga dikeluhkan peserta yang merasa pemerintah tidak berpihak pada usaha kecil dan menengah. Pengusaha pengolah limbah asal Bogor yang kerap mengikuti pameran di luar negeri tersebut merasa tidak mendapat keuntungan. Terakhir dia mengikuti pameran di Warsawa, Polandia, tapi pengunjungnya sangat sedikit. “Saya lihat anggaran-anggaran pameran sangat besar tapi manfaatnya sangat sedikit dirasakan pengusaha kecil dan menengah seperti saya,” katanya.
Menurut Sudirman, Indonesia menetapkan lima pintu masuk pasar Afrika, yakni Afrika Selatan (Afsel), Kenya, Namibia, Nigeria, dan Maroko. Selain itu, pengusaha juga bisa memanfaatkan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Johannessburg, Afsel dan di Lagos, Nigeria. Selain itu Duta Besar Indonesia di Namibia menyediakan kantornya sebagai bangsal pameran tetap. (natalia santi)

diterbitkan di Sinar Harapan, Kamis 5 Maret 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/05/lua03.html

Arsip: DPR Sambut Perjanjian Perbatasan RI-Singapura

DPR Sambut Perjanjian Perbatasan RI-Singapura

Jakarta – Kalangan DPR RI menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Indonesia-Singapura di bagian Barat.
“Itu suatu langkah yang baik yang dilakukan pemerintah kedua negara,” kata Yusron Ihza Mahendra, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI kepada SH, Rabu (11/3).
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani perjanjian tersebut, Selasa (10/3), di Gedung Pancasila, Jakarta.
Yusron mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan perjanjian perbatasan dengan negara-negara lainnya.
“Kami berharap tidak akan ada sengketa wilayah, kalau pun ada sengketa, kita bisa merujuk pada perjanjian yang telah disepakati,” katanya.
Harapan serupa dinyatakan Djoko Susilo, anggota Komisi I lainnya. Baik Yusron maupun Djoko menyatakan tidak akan ada masalah dalam meratifikasi perjanjian tersebut. Pemerintah berencana mengajukan ratifikasi perjanjian usai pemilihan umum.
Batas laut wilayah yang di-sepakati dalam perjanjian tersebut adalah kelanjutan dari garis batas laut wilayah yang telah disepakati sebelumnya yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973.
“Perbatasan yang baik menciptakan tetangga yang baik, penandatanganan ini akan memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Singapura,” kata Hassan. Dia menambahkan, perbatasan merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia.
Penentuan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan hukum internasional yang mengatur tata cara penetapan batas maritime, yakni Konvensi Hukum Laut (Konvensi Hukla) 1982.
Dalam menentukan garis batas laut wilayah ini, Indonesia menggunakan referensi titik dasar (basepoint) Indonesia di Pulau Nipa serta garis pangkal kepulauan Indonesia (archipelagic baseline) yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Besar.
Setelah perjanjian tersebut diratifikasi kedua pihak, sesuai dengan kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di sela-sela KTT ASEAN di Cha-Am, perundingan perbatasan laut wilayah timur segera dilakukan.
Arif Havas Oegroseno, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu menyatakan batas Indonesia dengan Singapura di sebelah timur terdiri atas dua bagian. Yakni Batam-Changi dan Bintan-Pedra Branca dan South Ledge. Bagian pertama, Batam-Changi lebih pendek dan tidak perlu menunggu hasil perundingan Malaysia-Singapura.
“Soal Bintan-Southledge, kita harus menunggu dulu,” katanya. (nat)

diterbitkan di Sinar Harapan, Rabu 11 Maret 2009
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/11/lua02.html

Arsip Tulisan: Maulid di Kedutaan Malaysia di Jakarta

Maulid Nabi Muhammad SAW di Kedutaan Malaysia
Tamu Utamanya Seorang Lurah

Jakarta – Minggu (15/3) pagi , halaman Kedutaan Malaysia di kawasan kuningan sudah dipenuhi para undangan. Ada beberapa spanduk yang terlihat di sana. Di antaranya berbunyi “Perpaduan Asas Kekuatan Ummah”, “Bersama Hayati Keindahan Islam dalam Kehidupan”, “Menjana Ummah yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.”
Rupanya, hari itu Kedutaan punya hajatan menggelar Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Duta Besar Malaysia Dato’ Zainal Abidin Muhammad Zain yang mengenakan busana tradisional Malaysia, menyambut yang datang ke sana dengan wajah penuh senyum. Balon warna-warni dilepas Dubes untuk mengawali acara tersebut. Ia lalu berkeliling gedung kedutaan sambil membacakan salawat diikuti ratusan anak pesantren dan tamu undangan.
Seluruh pejabat kedutaan beserta keluarganya mengenakan pakaian tradisional Malaysia. Pria mengenakan setelan celana panjang dan kemeja berwarna senada dengan kain sarung terlilit di pinggang hingga mencapai lutut lengkap dengan kopiahnya. Sedangkan wanita mengenakan baju kurung berwarna cerah, berbunga-bunga lengkap dengan kerudung khas Malaysia.
Dalam sambutannya Dubes Zainal menyatakan harapannya agar persaudaraan dalam Islam bisa mengeratkan hubungan kedua negara. Harapan tersebut juga diungkap dalam doa yang dipanjatkan Atase Agama Kedubes Malaysia Ustadz Tuanku Ismail.
Tak seperti resepsi-resepsi diplomatik lainnya, tak ada wajah-wajah menonjol di sana. Tak ada tokoh politik atau pun tak ada tokoh diplomati asing. Dalam perayaan kali ini, Kedutaan memang tidak mengundang tokoh-tokoh publik. Mereka justru mendekatkan diri dengan warga di sekitar kedutaan dan tamu utamanya adalah Lurah Karet Kuningan, Maulani. Di depan Dubes dan tamu di sana, maulani menyatakan belum pernah ke Malaysia. Namun, sejak kecil ia telah mengenal Malaysia lewat lagu seperti “Semalam di Malaysia”. Tanpa sungkan, Maulani pun menyanyi singkat “Aku pulang, dari rantau bertahun-tahun di negeri orang...”
Mendengar bahwa lurah tempat kedutaannya belum pernah ke Malaysia. Dubes Zainal pun menawarkan undangan. “Insya Allah kita akan mengusahakan Pak Lurah untuk bisa melawat ke Malaysia,” kata Dubes kepada SH.
Pilihan Kedutaan Malaysia untuk mengundang masyarakat sekitar dipuji KH Syafii Mufid dalam ceramahnya. Ia menyatakan Kedutaan Malaysia telah memberi contoh nyata dalam meneladani Nabi Muhammad dengan mengundang masyarakat di sekitarnya.
“Hal serupa tidak pernah dilakukan kedutaan-kedutaan negara Islam lain di Jakarta, seperti Arab Saudi misalnya,” kata Syafii.
Dalam ceramahnya, dia menegaskan kecintaan pada nabi harus diwujudkan dengan meneladani sikapnya. “Semangat cinta pada Nabi Muhammad harus diwujudkan dengan membangun Islam yang Rahmatil Alamin, Islam yang Hadhari, Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perdamaian,” katanya.
(natalia santi)

diterbitkan di Sinar Harapan, Senin 16 Maret 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/16/lua03.html

Arsip Tulisan: Jepang Bantu Perbaikan Jembatan di Nias

Jepang Bantu Perbaikan Jembatan di Nias

Jakarta – Pemerintah Jepang memberikan bantuan hibah kepada Indonesia sebesar 33 juta yen (sekitar Rp 4 miliar) untuk memperbaiki enam jembatan yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami di Nias.
Nota diplomatik bantuan tersebut ditandatangani Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shiojiri, dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri, TM Hamzah Thayeb, di Jakarta, Jumat (13/3). Penandatanganan kesepakatan hibah dilakukan Hamzah dengan Ketua Perwakilan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Indonesia, Takashi Sakamoto.
Enam jembatan yang akan diperbaiki berada di Jalur 75, jalur utama yang menghubungkan Gunung Sitoli dengan Teluk Dalam. Yakni Jembatan Noa, Noa A, Gido Siit, Idano Gawo, Mezaya dan Sa’ua. Bantuan itu merupakan respons Jepang terhadap permintaan pemerintah Indonesia.
Saat ditanya SH mengenai siapa kontraktor yang akan menangani pekerjaan tersebut, Makoto Iyori, Konselor Kedubes Jepang di Jakarta menyatakan proyek-proyek akan dikerjakan oleh kontraktor Jepang. Mereka telah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut di Indonesia. Meski demikian, proses procurement tetap dilaksanakan secara terbuka oleh Departemen Pekerjaan Umum. Diplomat Jepang lainnya menegaskan, meski dikerjakan kontraktor Jepang, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengajak subkontraktor dari Indonesia. Karena tidak ekonomis jika seluruh kebutuhan dibawa dari Jepang.
Dubes Jepang untuk Indonesia, Kojiro Shiojiri, menyatakan pemerintahnya pernah merasakan gempa bumi dan tsunami yang mungkin lebih besar dari yang terjadi di Nias. Karena itu mereka berempati terhadap penderitaan rakyat Nias. Selain itu, Jepang memiliki teknologi untuk membuat jembatan yang tahan gempa. Teknologi tersebut diharapkan bisa diterapkan dan ditularkan kepada masyarakat Indonesia. (natalia santi)

diterbitkan di Sinar Harapan, Sabtu 14 Maret 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0903/14/lua05.html

Arsip Tulisan: Cameron Hume: Inilah Demokrasi

Cameron Hume: Inilah Demokrasi

Jakarta – Tepuk tangan terdengar bergemuruh saat kandidat presiden dari Partai Demokrat, Barack Obama, memenangkan pemilihan presiden. "Dengan gembira saya mengumumkan Senator Barack Obama memenangkan pemilihan presiden," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hume dalam acara pesta pemilihan di sebuah hotel, Rabu (5/11) pagi.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh Indonesia, serta beberapa duta besar negara-negara sahabat di Jakarta, misalnya Emil Salim, Adnan Buyung Nasution, Dewi Fortuna Anwar, Dubes Palestina Fariz Mehdawi, dan Dubes Martin Hatful.
Di tengah-tengah ruang aula, terpampang layar besar berisi hasil penghitungan sementara yang masih berlangsung. Di kanan-kiri ruangan terdapat televisi yang menayangkan pemilihan presiden (pilpres) AS, dua di antaranya dari televisi nasional Indonesia.
Hasil penghitungan electoral vote menyebutkan Partai Demokrat memperoleh 293 suara dan Partai Republik 140 suara. Ini berarti Barack Obama telah memperoleh suara jauh lebih banyak dari yang seharusnya, yakni 270 suara. Kemenangan yang menentukan bagi Barack diperoleh setelah meraih suara di negara bagian California dan Washington.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hume, menyatakan saat ini adalah momen besar untuk menyaksikan bagaimana demokrasi di negerinya bekerja. Seraya memuji demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, Hume juga menyatakan Indonesia akan melakukan pemilihan tahun depan.
Dubes Palestina dengan kemenangan Obama mengharapkan, keinginan rakyat Palestina tidak hanya menjadi kepentingan rakyat Palestina tetapi juga bagi kepentingan rakyat Amerika Serikat nantinya.
Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Faysal Gouia yang hadir dalam acara tersebut menyatakan, banyak negara Arab mengharapkan Obama bisa membawa perubahan dalam kebijakan AS.
Obama dipandang lebih membawa harapan akan perubahan. Amerika diharapkan lebih terbuka, dan membuka peluang negosiasi yang selama delapan tahun terakhir tertutup, kata Dubes yang pernah merayakan pesta serupa di AS tahun 2001 ini. (natalia santi)

diterbitkan di Sinar Harapan, 5 November 2008
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/05/sh02.html

Arsip Tulisan: Hubungan Indonesia-Amerika "Tidak Boleh Terlalu Berharap"

LAPORAN KHUSUS

Hubungan Indonesia-Amerika
Tidak Boleh Terlalu Berharap

Jakarta – Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menjalin hubungan yang solid selama delapan tahun terakhir. Di bawah pemerintahan baru pimpinan Barack Obama, Indonesia mengharapkan agar hubungan kedua negara bisa lebih ditingkatkan secara proporsional. Demikian ungkap Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi kepada SH, Rabu (14/1).
“Beberapa elemen yang bisa mendukung harapan itu adalah bahwa Obama pada saat kampanyenya beberapa kali menyatakan sikapnya yang pro terhadap masalah multilateralisme, juga moto perubahannya. Selain itu ada keterikatan emosional Obama dengan Indonesia karena masa kecilnya pernah tinggal di Indonesia,” papar Retno. Namun dia mengatakan harapan Indonesia tetap proporsional. “Tetapi itu semua harus diletakkan pada suatu proporsi, jangan sampai kita over-expectation,” kata Retno.
Retno juga menampik kekhawatiran jika Obama menjadi presiden, masalah hak-hak asasi manusia (HAM) Indonesia akan menjadi ganjalan.
“Itu dulu, kita takut. Sekarang kita bisa katakan, ‘siapa takut?’ Secara prinsip kita sudah memiliki nilai-nilai yang sama, demokrasi dan pluralisme. Ibarat iklan, soal HAM siapa takut?” katanya. Dia menambahkan dengan perkembangan domestik Indonesia saat ini tidak akan ada masalah dengan platform Partai Demokrat AS.
Partai Demokrat, partai asal Obama, kerap mengungkit-ungkit masalah HAM masa lalu Indonesia. Beberapa anggota Kongres asal Demokrat tak jarang mengganjal kerja sama AS dengan Indonesia dengan masalah-masalah HAM. Dalam Kongres AS juga terdapat beberapa anggota yang mendukung kemerdekaan Papua, meski pemerintah AS bersikap mengakui kedaulatan RI.
Selama delapan tahun terakhir, hubungan Indonesia-Amerika Serikat di berbagai bidang sangat baik. Di bidang keamanan, pelatihan militer, pertemuan antarpejabat tinggi kerap dilakukan. Di tingkat operasional, kedua negara bekerja sama erat dalam memerangi terorisme.
AS juga menyalurkan bantuan bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Salah satunya, adalah program acara Jalan Sesama yang mulai ditayangkan November 2007. Selain itu, bantuan melalui kerja sama pendidikan disalurkan melalui berbagai lembaga seperti Dharmasiswa, Aminef, dan Usaid.
Di bidang ekonomi, AS adalah mitra utama perdagangan Indonesia. AS merupakan tujuan ekspor terbesar kedua setelah Jepang. Pada tahun 2007, total nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 18,54 miliar. Di Indonesia terdapat lebih dari 500 perusahaan AS. Nilai investasi negeri Paman Sam itu mencapai US$ 10,6 miliar. (nat)

diterbitkan di Sinar Harapan, Sabtu 17 Januari 2009
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0901/17/sh12.html

Arsip Tulisan: Indonesia Angkat Masalah Rohingya di ASEAN

LAPORAN KHUSUS

Indonesia Angkat Masalah Rohingya di ASEAN

Jakarta - Teuku Faizasyah, Juru Bicara Departemen Luar (Deplu) Negeri RI mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan masalah Rohingya diangkat Indonesia di sela-sela rangkaian pertemuan ASEAN 27 Februari-1 Maret mendatang di Hua Hin, Thailand.
“Tidak tertutup kemungkinan Pemerintah Indonesia akan mengangkat masalah ini di sela-sela rangkaian pertemuan ASEAN,” kata Faiza kepada SH, Jumat (6/2).
Hingga kini belum ada mekanisme regional mengenai penanganan masalah manusia perahu seperti warga Rohingya. Padahal, “pengungsi politik” Rohingya melibatkan negara-negara di kawasan, seperti Myanmar, sebagai negara asal, Thailand, dan Indonesia. Sejumlah warga Rohingya dikabarkan juga ada di Malaysia.
Sampai saat ini tim verifikasi kedua Deplu yang bekerja sama dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) belum memberikan laporan resmi. Tim yang telah berada di Aceh sejak 28 Januari tersebut rencananya akan pulang ke Jakarta pada Kamis malam. Namun, dengan kedatangan rombongan manusia perahu kedua di Aceh Timur, tim diperintahkan untuk melakukan penilaian awal.
“Laporan resmi baru akan kita dapatkan setelah ketua tim, Kusumo Pradopo kembali,” kata Faiza. Berdasarkan komunikasi dengan tim diketahui selama proses wawancara tim Deplu dapat mengelompokkan manusia perahu dalam tiga kelompok. Yakni warga negara Bangladesh, warga Rohingya di Bangladesh, dan warga Rohingya asal Myanmar.
“Secara teori, proses repatriasi warga Bangladesh dan warga Rohingya asal Bangladesh bisa lebih mudah dan cepat,” kata Faiza. Sementara pada warga Rohingya asal Myanmar akan diterapkan repatriasi secara sukarela.
Berdasarkan hasil investigasi awal pada manusia perahu kelompok pertama, motif mereka adalah ekonomi, atau mencari penghidupan lebih baik. Dengan motif tersebut, dan cara masuk secara ilegal tanpa dokumen-dokumen resmi, tidak ada pilihan lain kecuali memulangkan mereka. Secara internasional, imigran yang masuk dengan tujuan mencari pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik tanpa disertai dokumen resmi akan dipulangkan. Hal serupa juga dialami para tenaga kerja Indonesia yang masuk ke negara lain secara ilegal.
Indonesia juga bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951, sehingga tidak berkewajiban melakukan proses maupun memberikan suaka politik.

Bukan yang Pertama
Peristiwa terdamparnya manusia perahu Rohingya pernah terjadi tahun 2006. Saat itu sebanyak 77 “pengungsi politik” Rohingya terdampar di Pulau Rondo. Saat itu Indonesia bekerja sama dengan organisasi pengungsi PBB (UNHCR).
“Kita pernah melibatkan UNHCR dalam penanganan masalah 77 pengungsi politik Myanmar yang terdampar di Pulau Rondo. Namun dalam mekanisme penyelesaian akhir, Deplu tidak dikonsultasikan sehingga menerima banyak keluhan dari beberapa kalangan di daerah,” papar Faiza. Saat ditangani UNHCR, kerangka waktu juga tidak jelas, sehingga memakan waktu lama. Dalam penanganan manusia perahu kali ini, Deplu bekerja sama dengan organisasi migrasi internasional (IOM). Pemerintah Indonesia juga akan memastikan warga Rohingya yang dipulangkan tidak mengalami perlakuan buruk di negaranya. (natalia santi)

diterbitkan di Sinar Harapan, Jumat 6 Februari 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/06/sh10.html

Arsip Tulisan: Indonesia Perjuangkan Palestina dengan Segala Cara

LAPORAN KHUSUS

Indonesia Perjuangkan Palestina dengan Segala Cara

Jakarta - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan Palestina dengan segala cara, meski menyadari sulitnya menghadapkan Israel ke hukum internasional. Demikian ungkap Arif Havas Oegroseno, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri RI kepada SH, Kamis (12/2).
Dari segi hukum internasional terdapat dua hukum yang biasa dipakai. Pertama, konvensi-konvensi Jenewa soal hukum perang. Namun persoalannya, Israel bukan negara pihak (menandatangani dan meratifikasi-red) dan pengertian perang dalam konvensi-konvensi tersebut adalah pengertian tradisional antara dua negara. Negara-negara Islam tidak mengakui keberadaan Israel sebagai negara, sebaliknya Palestina juga tidak diakui sebagai negara oleh Israel, jadi konvensi internasional tidak dapat berlaku.
“Meski tindakannya melanggar hukum perang, jika bukan negara pihak, tidak bertanggung jawab,” kata Havas.
Kedua, kemungkinan menyeret Israel ke Mahkamah Internasional, menurut Havas, juga tidak bisa diterapkan pada Israel. Baik Israel maupun Palestina bukan negara pihak. “Yang bisa menyeret adalah satu atau kedua negara pihak yang rakyatnya menjadi korban,” katanya.
Satu-satunya kemungkinan adalah melalui Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) seperti yang diterapkan pada Sudan.
“Semua persyaratan keterikatan suatu negara terhadap hukum internasional bisa disimpangi (short cut) dengan keputusan DK PBB. Keputusan tersebut mengikat semua negara,” kata Havas. Karena itulah Indonesia dengan berbagai cara menciptakan satu hukum yang memungkinkan. “Kita ingin menciptakan satu hukum,” kata Havas.
Di akhir masa jabatannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia berupaya membuat resolusi agar upaya perdamaian Israel-Palestina akan terus dilaksanakan.
Namun tak lama setelah resolusi itu disahkan, Israel menyerang Jalur Gaza. Indonesia juga mendukung resolusi 1860 soal situasi di Palestina, meski resolusi tersebut tidak menghasilkan langkah yang keras bagi Israel. Dalam pemungutan suara untuk pengesahan resolusi tersebut, dari 15 anggota DK PBB, satu negara abstain, yakni Amerika Serikat. Selain di DK, Indonesia juga berupaya agar Majelis Umum mengeluarkan resolusi yang mengutuk keras tindakan Israel. Namun sayang, pada akhirnya resolusi tersebut dianggap tidak cukup tegas mengutuk dan menuntut Israel untuk segera menarik diri dari wilayah pendudukan, sehingga Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengambil posisi abstain.
“Sedikitnya, kita menunjukkan komitmen kita pada Palestina masih ada dan kita perjuangkan dengan segala cara,” kata Havas.
Sementara di Dewan HAM PBB, Indonesia tidak saja mendukung resolusi yang mengutuk serangan Israel di Palestina juga mensponsori sidang khusus yang membahas situasi pelanggaran berat HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel 9 Januari lalu.
Namun, menurut Wiwiek Setyawati Firman, Direktur Kemanusiaan dan HAM Deplu, posisi negara-negara terkait masalah Israel sangat terpecah. Dari sembilan kali sidang khusus Dewan HAM, lima kali membahas wilayah Palestina yang diduduki Israel, dan satu kali wilayah Lebanon. Semua resolusi soal Palestina selalu melalui voting dan tidak pernah konsensus.
“Ada perbedaan tajam antara Eropa dengan OKI (Organisasi Konferensi Islam-red.). Di dalam OKI sendiri ada perpecahan,” kata Wiwiek kepada SH, Kamis. Bosnia-Herzegovina, negara pengamat dalam OKI, memilih bersikap abstain. Posisi sama dilakukan Kamerun. Perbedaan pendapat soal Israel juga terjadi di Asia. Jepang, dan Korea Selatan yang memilih abstain.
(natalia santi)

diterbitkan di Sinar Harapan, Jumat 13 Februari 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/13/sh11.html

Arsip Tulisan: Hillary Sukses Lakukan Diplomasi Merakyat

Hillary Sukses Lakukan Diplomasi Merakyat

Oleh
Natalia Santi

”Wah cantik ya...”
”Ramah lagi... ”
”Jauh-jauh dari Amerika cuma meninjau kakus...”

JAKARTA – Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton ke RW 8, Petojo Utara disambut masyarakat dengan antusias. Warga melambai-lambaikan tangan sambil berseru ”Welcome! Welcome!”.
Mantan Ibu Negara AS itu pun menyambut seruan mereka dengan lambaian tangan seraya tersenyum lebar dan penuh kehangatan.
Tidak hanya warga sekitar, beberapa karyawan yang bekerja di kawasan tersebut pun menyempatkan diri untuk ikut dalam kemeriahan penyambutan mantan Ibu Negara AS itu. ”Mumpung, Mbak. Kapan lagi bisa melihat Ibu Clinton ke sini,” kata seorang karyawan bank.
Hillary menyempatkan diri untuk mengunjungi kawasan percontohan yang menerima bantuan USAID di RW 10 Petojo Utara. Seusai bertemu dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan turut dalam acara reality show di televisi, mantan Ibu Negara AS itu melihat posyandu, pendidikan anak usia dini (paud), dan terakhir MCK Plusplus.
Di kawasan percontohan tersebut, USAID Indonesia menerapkan program terintegrasi berupa program kampung hijau, program sanitasi dan fasilitas cuci tangan dengan sabun, program toilet (mandi, cuci, kakus/MCK), serta program sungai bersih.

Biogas
MCK Plusplus terdiri atas enam toilet, empat kamar mandi, satu toilet dan kamar mandi khusus untuk anak-anak, tempat cuci tangan, serta tempat untuk mencuci. Tempat itu juga dilengkapi fasilitas pelayanan posyandu serta tangki pemurnian air Air Rahmat.
Keunikan MCK Plusplus tersebut adalah pemanfaatan tinja sebagai biogas untuk memasak di Dapur Komunal yang juga terintegrasi di tempat itu. Sekitar 80 keluarga atau 320 orang terdaftar sebagai pengguna rutin. Setiap bulannya, mereka dikenai biaya perawatan sebesar Rp 5.000 per keluarga.
Menurut Iin Indraswari, Ketua RT 11/8 yang ditemui SH sesaat sebelum Hillary tiba, kawasannya kerap dikunjungi oleh pejabat-pejabat daerah maupun luar daerah.
”Di RW 08 sini semua terbaik, paud dan posyandunya,” kata Iin yang menjabat ketua RT selama tujuh periode. Iin bukan satu-satunya perempuan yang menjadi Ketua RT.
Sekitar lima dari 14 RT lain di RW 08 juga dipimpin perempuan. Saat ditanya pendapatnya soal Hillary, Iin yang pernah tinggal di AS tahun 2001 tersebut berujar, ”Cantik banget, ya.”

Percontohan
Walter North, Direktur Misi USAID di Indonesia menyatakan, selama lima tahun sekitar 200.000 rumah berhasil mendapatkan air bersih dengan kerja keras semua pihak.
”Menurut saya itu pencapaian yang baik, namun masih banyak yang harus dilakukan,” katanya kepada SH seusai kunjungan Hillary di Petojo Utara. Indonesia menyediakan dana US$ 50 juta per tahun atau sekitar Rp 50 triliun untuk membangun infrakstruktur air, namun menurutnya perlu dana Rp 450 triliun rupiah agar masyarakat dapat mencapai target MDG soal air bersih.
North menyatakan, masalah air bersih dan sanitasi harus diatasi secara bersamaan. Tidak sekadar masalah teknis dan mesin, namun partisipasi warga juga penting, terutama jika ingin menjangkau rakyat miskin.
”Komunitas di sini menjadi contoh bagaimana semua pihak bekerja bersama-sama, dari kepemimpinan yang kuat dan pengerahan masyarakat yang baik,” katanya.
Dalam pertemuan dengan Menlu Hassan Wirajuda, Hillary menyatakan pemerintahnya akan meningkatkan kerja sama hubungan antar-rakyat. Saat ditanya apakah artinya peran USAID akan makin besar, North menyatakan, hal itu tergantung pada Kongres AS.
”Saya harap mereka mengakui kemajuan dan nilai penting Indonesia, dan mereka ingin membantu kami,” katanya.
Sementara itu, kehangatan sambutan masyarakat di Petojo tampaknya tidak lepas dari popularitas Presiden AS Barack Obama. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mengaku kenal dan mengagumi presiden baru Amerika itu. Iseng-iseng SH bertanya pada kerumuman anak-anak berusia enam-tujuh tahunan yang ikut menyambut Hillary, ”Siapa, sih Obama itu?” Mereka serentak menjawab, ”Presiden Amerika!”.
Mau nggak Obama ke sini? ”Wah, boro-boro Obama ke sini, Presiden kita saja nggak!” jawab seorang anak dengan spontan. n

dimuat Sinar Harapan, Jumat 20 Februari 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/20/sh03.html

Arsip Tulisan: Indonesia Perjuangkan Perlindungan Buruh Migran

LAPORAN KHUSUS

Indonesia Perjuangkan Perlindungan Buruh Migran

Jakarta - Delegasi Indonesia dalam KTT ASEAN akan membahas berbagai masalah untuk menjamin agar cetak biru tiga pilar ASEAN dapat diimplementasikan tahun 2015. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Djauhari Oratmangun kepada SH, sebelum bertolak ke Hua Hin, Thailand, Selasa (24/2).
Djauhari menjelaskan dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia akan membahas persiapan komunitas politik-keamanan dan komunitas sosial-budaya ASEAN. Di bidang komunitas politik-keamanan, hal-hal yang dibahas, antara lain, proses demokratisasi, penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia, termasuk rencana pembentukan Badan HAM ASEAN. “Diharapkan pada bulan Juli sudah ada kerangka kerjanya,” kata Djauhari.
Selain itu, delegasi Indonesia juga akan mengangkat masalah pencegahan penangkapan ikan secara ilegal serta pembalakan liar.
“Kita akan berupaya menjalin kerja sama dalam pencegahan, karena masalah itu bukan masalah kita saja, tetapi merupakan masalah regional,” tambahnya.
Mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN juga akan dibahas dalam KTT kali ini. Dalam komunitas sosial-budaya ASEAN, Indonesia akan memperjuangkan masalah perlindungan buruh migran dan hak cipta terhadap budaya serta ilmu pengetahuan tradisional.
“Masalah perubahan iklim dan asap juga akan dibahas,” tambah Djauhari.
Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, empat topik utama yang dibahas antara lain mengenai implementasi Piagam ASEAN, memperkuat ketahanan regional di bidang keamanan, krisis keuangan global, manajemen bencana, tukar pandangan soal berbagai masalah internasional serta persiapan KTT ASEAN+3 pada 10-12 April mendatang.
Isu internasional yang akan dibicarakan kemungkinan mencakup situasi Palestina, kondisi dan situasi kemanusiaan di Myanmar, dan tidak tertutup kemungkinan saat itulah masalah pengungsi Rohingya akan dibahas, kata Djauhari.
Para pemimpin ASEAN akan mengeluarkan sebuah deklarasi yang di antaranya berisi mengenai komitmen terhadap tiga pilar komunitas ASEAN, yakni cetak biru komunitas ekonomi, politik keamanan dan sosial budaya serta inisiatif kedua bagi integrasi kerangka kerja strategis ASEAN, serta rencana kerja integrasi ASEAN 2009-2015 sebagai peta jalan (road map) bagi Komunitas ASEAN 2009-2015. (natalia santi)

dimuat di Sinar Harapan, Jumat 27 Februari 2009

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0902/27/sh10.html