Serba Serbi Lagu Piala Dunia 2010

You're a good soldier, Choosing your battles,
Pick yourself up, And dust yourself off, And back in the saddle

You're on the frontline, Everyone's watching,
You know it's serious, we're getting closer, This isnt over

The pressure is on, You feel it, But you've got it all, Believe it

When you fall get up, Oh oh...
And if you fall get up,
eh eh..

Tsamina mina, Zangalewa, Cuz this is Africa,
Tsamina mina eh eh, Waka Waka eh eh,
Tsamina mina zangalewa, This time for Africa

Listen to your god, This is our motto,
Your time to shine, Dont wait in line, Y vamos por Todo

People are raising, Their Expectations,
Go on and feed them, This is your moment, No hesitations

Today's your day, I feel it, You paved the way, Believe it

If you get down, Get up Oh oh...
When you get down, Get up eh eh...

Tsamina mina zangalewa, This time for Africa,
Tsamina mina eh eh, Waka Waka eh eh,

Tsamina mina zangalewa, Anawa aa,
Tsamina mina eh eh, Waka Waka eh eh
Tsamina mina zangalewa, This time for Africa,

***

Lagu tema Piala Dunia 2010, "Waka Waka" ditulis oleh Shakira. Tapi chorus alias refreinnya 'dipinjam' dari lagu “Zangalewa”, karya grup musik asal Kamerun, “Golden Sounds”.

Tsamina atau Zangaléwa adalah lagu hits mereka di pertengahan tahun 1980-an. Saking hits-nya, Golden Sound mengubah nama kelompok mereka jadi Zangalewa.

Sebenarnya apa sih arti dari lagu Zangalewa, atau refrein waka-waka itu?

Liriknya, berasal dari bahasa Afrika Tengah yang disebut Fang, "tsaminamina" artinya datang, "waka waka" artinya, Lakukan, seperti sedang mengerjakan tugas, Waka sendiri merupakan bahasa pidgin, yang berarti “berjalan sambil bekerja.”

"Tsaminamina zangalewa" artinya "kamu berasal dari mana?"

Wana berarti "kepunyaan saya", zambo artinya menunggu.

Ada juga yang yang mengatakan “Zangalewa” merupakan bahasa slang (gaul) Kamerun yang menggambarkan rasa puas ekspresi penembak jitu. Asal-muasal kata itu adalah Zanga-lowa, yang artinya "Siapa yang menelepon Anda?" dalam bahasa Ewondo.

Sumber: wikipedia, worldcup2010.com, afphttps://youtu.be/pRpeEdMmmQ0

Pemerintah Malaysia Kerap Ingkar Janji

Tuntaskan Kasus TKI

Jakarta - Pemerintah Malaysia harus mene­pati janjinya untuk mengungkap kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia.

Pemerintah Malaysia kerap mengingkari janji untuk segera mengungkapkan kasus hukum di mana WNI menjadi korban.

Hari Kamis (17/6), Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Sri Anifah Aman berjanji melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus penembakan tiga tenaga kerja Indonesia. Ketiga WNI yakni Musdi (36), Muchlish (25), dan Abdul Sunu (30) tewas ditembak karena dituduh merampok.

Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia yang telah memeriksa saksi-saksi rekan korban menyebutkan, ketiga WNI asal Madura itu tidak terlibat dalam pencurian mobil seperti yang dituduhkan polisi Malaysia.

Usai bertemu Menlu Marty Natalegawa, Aman menegaskan pemerintah Malaysia akan memberlakukan semua warga negara sama menurut hukum. “Kita tidak membedakan rakyat Indonesia dan Malaysia... when it’s a crime it’s a crime, saya akan menjamin apa jua yang berlaku Insya Allah, pemerintah kerajaan Malaysia akan melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan supaya penjahat yang membuat perkara begitu menyedihkan ini bisa dibawa ke pengadilan,” kata Aman.

Menurut Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, aktivis pembela buruh migran, janji saja tidak cukup. “Malaysia selalu mengingkari janjinya, dalam setiap kasus hukum,” kata Anis saat dihubungi SH, Jumat (18/6).

Dia menyebut contoh kasus Ceriyati. Saat kasus tersebut menyita perhatian publik, Duta Besar Malaysia di Jakarta kala itu berjanji segera menuntaskan kasus hukum. “Tapi ini sudah tiga tahun, tidak ada kemajuan,” kata Anis. Dia menyebut kasus Kunarsih yang disiksa majikan hingga meninggal dunia. “Apalagi yang sudah mati disiksa, susah kan saksi korbannya. Yang hidup saja begitu,” katanya.

Dalam kasus penembakan tiga WNI, berulang kali nota diplomatik yang dikirim pemerintah tidak dibalas, atau dibalas terlambat. Kasus ini, baru ada penyelidikan dua kali dan sangat lambat. Rekonstruksi terakhir dilakukan bulan Mei lalu. “Hanya merekonstruksi bagaimana tiga TKI itu diambil dari warnet, saat bersama-sama melihat pertandingan bola dari internet. Kemudian datang sepuluh petugas, padahal ketiganya membawa dokumen lengkap, tapi ditangkap, dibawa ke belakang, dinaikkan ke mobil,” kata Anis.

Revitalisasi Komisi Bersama
Pertemuan Menlu RI dan Malaysia, Kamis, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan ketujuh konsultasi tahunan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Putrajaya, 18 Mei 2010.

Selain mengidentifikasi langkah tindak lanjut hasil pertemuan kedua kepala negara, kedua menlu juga membahas revitalisasi empat kelompok kerja di bawah payung pertemuan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral di tingkat Menlu. Keempat bidang tersebut adalah bidang politik, keamanan dan perbatasan, bidang ekonomi, sosial budaya dan ketenagakerjaan. Kedua menlu juga sepakat untuk mengadakan pertemuan komisi bersama pada September-November 2010. Disepakati pula untuk menyelesaikan masalah perbatasan wilayah kedua negara secepatnya, dan kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas.

Soal ketenagakerjaan, kedua menlu sepakat agar revisi nota kesepahaman (MoU) soal rekrutmen dan penempatan TKI segera diselesaikan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi WNI, khususnya TKI di Malaysia. Dalam pertemuan, Menlu Aman mengakui pentingnya TKI dalam pembangunan negaranya. “Berkat tenaga kerja indonesia, Malaysia bisa membangun negara,” katanya.

Dibahas pula tindak lanjut upaya pemerintah RI untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak TKI, khususnya di wilayah Sabah dan pembentukan pusat kegiatan belajar-mengajar bagi TKI di Malaysia. Kedua menlu juga membahas masalah Gaza dan proses perdamaian Timur Tengah. n

dipublikasikan Sinar Harapan, Jumat 18 Juni 2010

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/pemerintah-malaysia-kerap-ingkar-janji/?tx_ttnews%5Byears%5D=2010&tx_ttnews%5Bmonths%5D=06&tx_ttnews%5Bdays%5D=18&cHash=bb0f306ccf

AS Sambut Penetapan Marzuki Darusman

Utusan HAM PBB soal Korut

Washington – Amerika Serikat menyambut penetap­an Marzuki Darusman sebagai utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal situasi hak-hak asasi manusia (HAM) Korea Utara.

“Amerika Serikat berharap pemerintah Korea Utara akan memberikan akses kepada Mr Darusman untuk melihat kondisi di dalam negeri, dan me­ngadakan pembicaraan langsung soal isu-isu hak asasi manusia,” kata Philip J Crowley, juru bicara Kemen­terian Luar Negeri AS dalam media brifing rutin, Senin (21/6).

Utusan PBB soal HAM Korut sebelumnya Vitit Muntarbhorn tidak pernah diberi akses ke Korut. Meski demikian dalam pernyataannya, Kemenlu AS menyatakan penghargaan terhadap Muntarbhorn yang telah menjabat selama enam tahun.

“Profesor Muntarbhorn telah menyuarakan kepentingan rakyat Korut, dan mengadvokasi pemerintahnya untuk meningkatkan catatan HAM serta kondisi buruk pengungsi Korut,” kata Crowley di situs Kemenlu AS.

Dia menegaskan masalah HAM adalah prioritas utama AS dan menyelesaikan masalah HAM akan memiliki dampak signifikan bagi eratnya hubu­ngan AS dengan Korut.

Sementara itu Indonesia juga menyambut baik terpilihnya Marzuki. “Karena ini mencerminkan banyaknya anak bangsa yang mampu berkiprah dan memikul tanggung jawab besar di tataran internasional,” kata Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri saat dihubungi SH, Selasa (22/6).

Saat ditanya, apakah penunjukan Marzuki akan mempererat ataukah malah mengganggu hubungan baik Indonesia dengan Korut mengingat yang dibahas adalah masalah sensitif bagi negara itu, yakni HAM, Faiza menyatakan tugas tersebut merupakan penunjukan Marzuki sebagai individu yang profesional.

“Sebagai profesional, Pak Marzuki tentunya akan melaksanakan tugas berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya, dan tidak semestinya dikaitkan dengan tingkat hubungan Indonesia dengan Korea Utara,” kata Faiza.

Fakta Primer
Sementara itu, Marzuki menyatakan akan berupaya mencari pendekatan yang berbeda untuk memenuhi tugas dan mandatnya. Saat ini dia tengah mempelajari laporan-laporan yang diberikan oleh pendahulunya Profesor Muntarbhorn.

“Pendekatannya mungkin harus dicari sedemikian rupa agar diperoleh kemajuan lebih jauh,” kata Marzuki saat dihubungi SH, Selasa.

Ketika ditanya apakah Marzuki akan memanfaatkan kedekatan sejarah hubungan Korut dengan Indonesia, dia menyatakan hal itu bisa memperlancar, dan mungkin bisa dipertimbangan namun tidak bisa dijadikan acuan pokok.

Dia menegaskan perlunya pendekatan lain untuk menjelaskan kesan bahwa pelaksanaan sebagai pelapor khusus tentang Korut, tidak semata-mata untuk membuktikan opini umum tentang Korut. Yang menyebabkan pekerjaan pelapor khusus tersebut hanya akan terbatas pada pencarian bukti-bukti pendukung dari hasil pengamatan di masa yang lalu.

“Selama ini Korut menya­takan laporan-laporan tentang keadaan HAM negerinya di­susun oleh Sekretariat PBB. Nah karena itu, lebih banyak bersumber pada fakta sekunder,” kata Marzuki. Dia menjelaskan prinsip HAM di suatu negara bukan saja kewenangan negara yang bersangkutan, namun dunia internasional juga berkepentingan. Kedua, keadaan HAM di suatu negara tidak bisa didasarkan oleh fakta-fakta sekunder yakni sumber-sumber yang tidak langsung, yang selama ini dianggap sebagai Korea Utara.

“Karena itu pendekatan baru atau pendekatan lain itu perlu menunjukkan suatu keseriusan, tetapi juga ketulus­an bahwa laporan tentang keadaan di sana tidak bisa pada upaya membuktikan laporan-laporan tersebut. Jadi, harus ada laporan yang didasarkan fakta-fakta primer. Dengan demikian, ada keseimbangan antara fakta di sana dengan penemuan dari sumber-sumber lain,” paparnya.

Marzuki ditetapkan Dewan HAM PBB sebagai pelapor khusus urusan Korut, Kamis (17/6). Dia telah menerima pemberitahuan pencalonan tersebut sejak tiga bulan yang lalu oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB. Dia juga diberi tahu oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Dian Triansyah Djani. Setelah keputusan ditetapkan, Marzuki mengaku dikonfirmasi oleh Wakil Watapri RI di Jenewa, Desra Percaya. Pencalonan Marzuki sebagai pelapor khusus dilakukan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat regional antara lain Forum Asia, selain dicalonkan oleh beberapa negara.

Kiprah Marzuki di dunia internasional sebelumnya antara lain menjadi anggota Komisi Penyelidik Kasus Pembunuhan terhadap mantan PM Pakistan Benazir Bhutto. Dia juga pernah menjadi anggota kelompok independen untuk pencarian fakta di Sri Lanka dalam kerangka Inter Parlemen Union (IPU). n

dipublikasikan di Sinar Harapan, Selasa 22 Juni 2010
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/as-sambut-penetapan-marzuki-darusman/?tx_ttnews%5Byears%5D=2010&tx_ttnews%5Bmonths%5D=06&tx_ttnews%5Bdays%5D=22&cHash=45382f559d

Jalani Takdirmu, Ya Nduk

Mencari sekolah dasar terbaik untuk Laras ternyata tidak semudah dibayangkan semula. Awalnya, lantaran usia Laras kurang delapan hari dari persyaratan. Laras tidak dapat masuk ke SD standar nasional terdekat, yang menurut para tetangga dan kenalan, terbaik di lingkungan kami.

Persyaratan minimum untuk masuk SD, adalah enam tahun per tanggal 12 Juli, sedangkan Laras lahir pada 20 Juli. Sistem komputerisasi pada pendaftaran SD kali ini, tidak memungkinkan Laras atau siapapun yang kurang bahkan satu hari, untuk memenuhi kualifikasi. Komputer jelas akan menolak mereka.

Pun, ternyata Laras juga tidak dapat masuk ke sekolah reguler, yang dikatakan 'berakreditasi B'. Lagi-lagi karena syarat umur tersebut. Akhirnya, terpaksa kami mendaftarkannya ke sekolah "berakreditasi C". Keputusan akhir akan ditentukan 17-18 Juni ini, karena dia pun ternyata tidak lolos saringan awal. Komputer menolaknya. Satu-satunya kesempatan, kalau kursi sekolah masih kosong, dia akan diikutkan pada seleksi kedua.

Entah, aku pun tidak tahu. Yang pasti, kalau aku mampu, ingin aku memasukkannya ke SDK 4 BPK Penabur, sekolah Kristen terbaik, yang tidak jauh letaknya dari rumah. Itu pun sesuai dengan impian Laras sejak TK, ingin masuk sekolah Kristen.

Tapi jauh di atas semua itu, aku yakin, sekolah apapun yang terbaik menurut manusia, belum tentu terbaik bagi Laras. Dia harus menjalani takdirnya. Seperti aku.

Indonesia Menyayangkan Sanksi Baru Iran

Jakarta - Indonesia menyayangkan kondisi yang berkembang sedemikian rupa sehingga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merasa perlu menerapkan sanksi tambahan terhadap Iran.

“Kita senantiasa berpandangan bahwa penyelesaian masalah ini melalui perundingan, dialog, karena itulah kita ingin menciptakan kondisi yang kondusif terhadap dialog perundingan itu,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa seusai bertemu dengan Wakil Menlu China Cui Tiankai di Gedung Pancasila, Jakarta, Jumat (11/6).

“Sekarang pertanyaannya adalah apakah penerapan sanksi ini menciptakan kondisi yang kondusif atau tidak karena hampir sesaat bersamaan dengan penerapan sanksi ini, pihak iran menyatakan mereka negatif atas sanksi ini,” tambahnya.

Menurut Marty, permasalahan inti dari masalah Iran adalah kekurangpercayaan dari kedua pihak. “Yang menurut kita perlu dilakukan adalah membangun kembali kepercayaan, bukan masalah teknis, bukan masalah memperkaya uranium di negara ketiga, seperti yang sudah berhasil diraih dengan Brasil dan Turki. Ternyata setelah ada itu pun pihak-pihak lain belum memercayai efektivitas proses ini sehingga timbullah penambahan sanksi ini,” papar Marty.

Dia menegaskan Indonesia senantiasa berkeyakinan pendekatan yang perlu dikedepankan adalah pendekatan yang menggarisbawahi perlunya dialog dan komunikasi. “Iran sendiri berkewajiban memenuhi ketentuan dari NPT, bekerja sama dengan IAEA, namun tentu tanpa mengesampingkan hak setiap negara untuk mengembangkan energi nuklir secara damai.”

Saat ditanya SH apakah sanksi baru akan menghalangi kerja sama nuklir Indonesia dengan Iran, Marty menjawab, “Faktanya resoulsi DK PBB, apapun konstelasi votingnya, harus dipatuhi masyarakat internasional.”

G-20
Pertemuan Marty dengan Wakil Menlu China Cui terutama membahas persiapan KTT G-20 di Toronto, 26 Juni mendatang. Selain mendiskusikan masalah apa yang akan dibahas dalam KTT tersebut, kedua pejabat juga mempersiapkan pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden China Hu Jintao di sela-sela KTT.

Indonesia dan China bertukar pandangan soal bagaimana peranan G-20 memastikan pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut. Kedua pihak juga membahas bagaimana peran G-20 ke depannya. “Kita punya pandangan yang sama bahwa tatanan internasional, harus dibuat lebih representatif dengan adanya partisipasi negara-negara seperti Indonesia,” kata Marty.

Selain G-20, kedua pejabat juga membahas masalah regional seperti situasi Semenanjung Korea dan Myanmar. “Baik Indonesia maupun Tiongkok memiliki posisi serupa, prihatin atas situasi yang berkembang akhir-akhir ini, tapi di pihak lain mempunya tekad yang sama untuk memastikan kondisi yang kondusif tetap dipelihara agar ada penyelesaian masalah melalui dialog, perundingan,” kata Marty.

Menurutnya, Tiongkok memiliki peranan penting sebagai inisiator proses dialog enam pihak. “Tapi pihak Tiongkok juga mengakui Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik, baik dengan Korea Utara maupun Korea Selatan sehingga Tiongkok mengharapkan peranan Indonesia yang konstruktif di bidang ini. Kita mencari bentuk peranan yang selaras dan bersinergi dengan dialog enam pihak di masa depan.” katanya.
(natalia santi)

dipublikasikan Sinar Harapan, Jumat, 11 Juni 2010

Foto: Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Wamenlu China Cui Tiankai (Rasto/Kemlu RI/Dit.Infomed)

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/indonesia-menyayangkan-sanksi-baru-iran/?tx_ttnews%5Byears%5D=2010&tx_ttnews%5Bmonths%5D=06&tx_ttnews%5Bdays%5D=11&cHash=03b9c102da

Natalia Santi: Bahasa Indonesia Bisa Jadi Bahasa Resmi PBB

Jakarta - Bahasa Indonesia yang digunakan lebih 231 juta orang bisa diajukan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Permintaan itu dapat diajukan pemerintah Indonesia kepada PBB. Demikian salah satu gagasan yang terungkap dalam wawancara eksklusif Sinar Harapan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kiyotaka Akasaka yang tengah berkunjung ke Jakarta, Jumat (28/5).

Saat mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 250 juta, Akasaka mengatakan pemerintah Indonesia bisa mengajukan permohonan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB.

“Anda harus mempromosikannya, agar mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota (PBB, Red),” kata mantan duta besar Jepang untuk PBB ini.

Saat ini, PBB memiliki enam bahasa resmi. Pada awalnya, hanya lima yakni Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa resmi PBB keenam. “Jika pemerintah Indonesia memberi bantuan dana, kami juga bisa memproduksi radio berbahasa Indonesia,” katanya. Saat ini, pihaknya mendapat bantuan sehingga bisa menyiarkan program radio berbahasa Portugis dan Kiswahili.

Rakyat Indonesia, menurut jajak pendapat yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika Serikat, Pew Research Center, memiliki pandangan positif terhadap aktivitas yang dilakukan PBB, yakni sebesar 79 persen atau yang tertinggi di dunia bersama dengan Korea Selatan.

Saat disebut SH, bahwa rakyat Indonesia melihat PBB lemah dalam isu-isu Israel-Palestina atau Iran, dia menyatakan hal itu merupakan kesalahpahaman pandangan soal mandat PBB dengan masalah politik. Meski demikian, dia menegaskan perlunya reformasi DK PBB agar lebih efektif dan kredibel.

Keputusan apa pun yang diambil DK PBB harus sesuai dengan kemampuan dukungan negara anggota. “Keputusan apa pun yang dibuat dalam DK PBB harus didukung de­ngan sumber dana, dan negara-negara dengan kemampuan menyediakan dana, bisa ditambahkan ke dalam keanggotaan DK PBB. Itu antara lain masalah yang sedang dibahas,” katanya.

Dia menambahkan isu reformasi DK PBB tidak boleh dikaitkan langsung dengan masalah-masalah yang sekarang ini ada, seperti masalah Timur Tengah. “Masalah itu tidak hanya pada struktur DK PBB, tetapi masalah politik. Apakah ada DK PBB atau tidak masalah politik itu tetap ada, selama Israel dan Palestina tidak duduk bersama di meja negosiasi,” kata mantan wakil Sekjen Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) tersebut.

Peran Indonesia
Menurut Akasaka, Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PBB. Jumlah pasukan perdamaian hingga mencapai kontingen ke-17, menempati peringkat 20 teratas. Selain memainkan peranan vital dalam perdamaian dan keamanan, Indonesia juga memberi contoh de­ngan kemajuan besar dalam pencapai­an Millenium Development Goals (MDGs). “Indonesia berperan secara politis, politik dan keamanan, pembangunan ekonomi dan soal lingkungan­,” kata Akasaka sambil menyebut peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat wawancara tengah berada di Norwegia mengikuti konferensi lingkungan hidup.

Saat ditanya apakah dengan pencapaian itu Indonesia layak menjadi anggota tetap DK PBB, Akasaka tidak mau berkomentar. “Sekretariat PBB tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut. Jika Indonesia memintanya, hal itu harus dinegosiasikan dengan negara anggota. Kami tidak bisa berkomentar,” katanya.

Pada lawatannya, Akasaka juga bertemu dengan para mantan anggota pasukan perdamaian PBB. Di antara mereka ada yang telah menulis buku perihal pengalamannya sebagai polisi di Sudan.
“Saya terkesan, buku pasti akan berguna bagi banyak orang,” katanya sambil menambahkan buku itu akan diperbanyak oleh kantor informasi PBB di Jakarta agar lebih banyak lagi orang memahami peran Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB.

Dia juga menyarankan agar pasukan Indonesia membuat video dan disampaikan kepada UN You Tube agar dapat disaksikan di seluruh dunia. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juni 2010
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/bahasa-indonesia-bisa-jadi-bahasa-resmi-pbb/

Robert Einhorn: Masalah Iran dan Israel Berbeda

Jakarta – Israel dan Iran adalah dua negara yang sama-sama mengembangkan teknologi nuklir.

Iran bagi Barat adalah ancaman karena dianggap tak bisa dipercaya soal komitmen. Begitu pula Israel bagi kawasan Timur Tengah.

Robert Einhorn, staf khusus soal perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir Amerika Serikat yang mengunjungi Indonesia akhir pekan lalu, mengatakan masalah Iran dan Israel berbeda.

Catatan Iran sebagai anggota NPT tidak bagus, kata Einhorn.

“Ini bukan AS yang menyatakannya, tetapi internasional, Badan Atom Internasional IAEA yang menyatakannya.”

Menurut dia, tahun 2002 terungkap Iran memiliki fasilitas pengayaan uranium bawah tanah. Penyelidikan oleh IAEA mengungkapkan sejumlah pelanggaran oleh Iran atas komitmennya terhadap IAEA.

Ia mengatakan Dewan Gubernur IAEA dan DK PBB mengeluarkan empat resolusi yang menya takan Iran tidak patuh dan meminta Iran menghentikan pengayaan uranium. “Iran terus membandel,” katanya.

Akhir September lalu, Presiden Obama, Presiden Prancis dan PM Inggris dalam pertemuan di Pittsburgh meng ungkapkan Iran memiliki fasili tas nuklir kedua yang dirahasiakan, hal ini diungkap agen intelijen AS, Inggris dan Prancis.

Menurut Einhorn, pengungkapan fasilitas pengayaan nuklir ini tidak hanya mengejutkan negara-negara yang menentang Iran, tapi juga negara-negara yang mendukung Iran seperti Rusia dan China.

“Namun, pemerintahan Obama membuat kebijakan untuk melibatkan diri dengan Iran, berbicara langsung dengan Iran untuk menemukan solusi masalah yang memisahkan negara kami selama bertahun-tahun. Presiden kami menulis dua surat kepada pemimpin Iran untuk mencoba membangun hubungan lebih baik. Tapi, Iran tidak menanggapinya dengan resiprokal,” katanya.

Einhorn menyatakan ia menghadiri pertemuan dengan Iran di Jenewa, 1 Oktober lalu. Menurut dia, ada kesepakatan, tapi dalam waktu hanya sebulan saja tidak dipatuhi Iran. Banyak orang mengira AS meragukan Iran karena masalah penyanderaan (kasus penyanderaan di Kedubes AS di Teheran tahun 1981, Red.).

Einhorn mengakui sikap AS dan Indonesia kerap berbeda dalam menyikapi masalah nuklir Iran. “Kami punya lebih banyak pandangan negatif tentang Iran ketimbang IAEA. Tapi IAEA mengeluh, El Baradei mengeluh karena kurang kerja samanya Iran. Akibatnya dia sendiri tidak mampu memutuskan apakah Iran punya program nuklir tersembunyi, apakah Iran sudah menunjukkan kemajuan dalam kepatuhannya terhadap komitmen yang dibuat dengan IAEA. Menurut kami kekhawatiran kami soal Iran bukan cuma AS, tapi masyarakat internasional.”

Soal Israel, kata Einhorn, memang ada kekhawatiran soal standar ganda. “Tapi ini berbeda. Iran enggan me matuhi komitmennya, namun tidak ada yang mengklaim Israel tidak mematuhi kewajibannya. Israel bukan anggota NPT. Tidak pernah join NPT,” katanya.

Menurut Einhorn, Israel ingin tetap membiarkan opsi terbuka sepanjang tidak ada perdamaian di kawasan antara Israel dengan negara-negara tetangganya. Israel tidak melanggar kewajiban. “Tapi Iran-lah. AS juga ingin melihat Timur Tengah yang bebas nuklir dan senjata pemusnah massal. Proposal yang lama di ajukan Presiden Mubarak Mesir yang didukung AS. Kami ingin Israel pada akhirnya bergabung dengan NPT. Kami ingin melihat Israel join zona bebas nuklir Timur Tengah. Kami dukung itu dan kami mendukung pembahasan itu antara Israel dengan tetangganya,” katanya.

Einhorn menyatakan pembentukan zona semacam itu sulit sepanjang tidak ada perdamaian di kawasan. Israel memiliki kesepakatan perdamaian hanya dengan Mesir dan Yordania, tapi tidak dengan lainnya. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, 13 November 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/masalah-iran-dan-israel-berbeda/?tx_ttnews[years]=2009&tx_ttnews[months]=11&tx_ttnews[days]=13&cHash=999efd3145