Indonesia Terus Desak Negara Nuklir Lucuti Senjata

Jakarta – Indonesia dalam kapasitas nasional maupun bersama negara-negara Gerakan Nonblok (GNB) terus mendesak negara-negara nuklir untuk melucuti senjata sesuai dengan kewajiban dan komitmen yang tercantum dalam artikel VI Traktat Nonproliferasi (NPT).

Posisi ini senantiasa disampaikan Indonesia di berbagai forum multilateral seperti Sidang NPT, Komite I Majelis Umum PBB, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata PBB. Saat ini Indonesia menjabat sebagai koordinator kelompok kerja perlucutan senjata GNB.

“Upaya yang dilakukan Indonesia bersama negara-negara GNB setidaknya telah membuahkan hasil dengan menurunnya jumlah senjata nuklir dari sekitar 50.000 pada masa Perang Dingin menjadi 23.000 pada saat ini,” ungkap Rezlan Ishar Jenie, Direktur Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, dalam wawancara tertulis dengan SH, Jumat (13/11).

Indonesia mengakui perlucutan senjata nuklir perlu dilakukan secara bertahap dan transparan dengan jadwal waktu (time-frame) yang jelas serta dapat diveri fikasi.

Sikap Indonesia terhadap isu nuklir Iran dilandasi laporan-laporan Badan Atom Internasional (IAEA). Indone sia terus mengikuti perkembangan pembahasan isu nuklir Iran dalam forum IAEA. Indonesia mengharapkan agar Iran terus bekerja sama dengan badan nuklir dunia itu secara transparan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menggantung (outstanding issues) dan mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional terhadap status program nuklirnya.

Dalam kaitan ini, Indonesia menyambut baik keinginan Amerika Serikat untuk berdialog langsung dengan Iran dalam kerangka pembicaraan P-5+1 (lima negara anggota tetap DK PBB ditambah Jerman, red.) dengan Iran belum lama ini. Indonesia mengharapkan pembicaraan antara kedua belah pihak dapat menghasilkan pe nye lesai an yang damai dan me­nyeluruh tentang isu nuklir Iran sehingga isu ini dapat dikembalikan ke IAEA.

Dalam kerangka kerja sama untuk mengisi kemitraan komprehensif antara RI-AS, pada prinsipnya Indonesia bersedia membuka dialog dan konsultasi dengan AS guna membicarakan isu-isu nonproliferasi dan perlucutan senjata.

“Sebetulnya selama ini proses dialog dan konsultasi telah dan akan terus dilakukan dalam berbagai kesempatan pertemuan bilateral, regional dan multilateral. Dalam kapasitas sebagai Koordinator Pokja Perlucutan Senjata GNB tentunya dialog dan konsultasi bilateral dengan AS akan membantu upaya menjembata ni kepentingan negara-negara non-nuklir dan negara-negara nuklir, terutama dalam rangka persiapan Sidang Review Conference NPT Tahun 2010,” papar Rezlan.

Menghargai Sikap AS
Indonesia juga menghargai sikap AS yang lebih positif terhadap Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (KBSN-AT) mengingat beberapa kawasan bebas nuklir lain merupakan salah satu upaya untuk memperkuat rezim nonproliferasi dan perlucutan senjata nuklir.

Namun, diakui masih terdapat persoalan di antara negara-negara pihak terkait dengan draf Protokol Aksesi, khususnya tentang isu “transit rights and port visit” dan "zone of application”.

Dalam hal ini, Indonesia akan mengupayakan agar masa lah-masalah tersebut dapat segera diselesaikan di antara negara-negara pihak, dengan demikian keinginan negara-negara nuklir termasuk AS untuk mengaksesi KBSN-AT dapat segera diwujudkan.

Menanggapi gagasan Presiden Barack Obama soal "dunia yang bebas senjata nuklir", menurut Rezlan, ide itu telah dikumandangkan sejak beberapa dasawarsa yang lalu oleh negara-negara non-nuklir, termasuk Indonesia.

Gagasan ini sejalan dengan upaya perlucutan senjata nuklir secara utuh dan menyeluruh. “Karena itu Indonesia menyambut baik keinginan Obama untuk ikut aktif mewujudkan gagasan tersebut dalam rangka mengembalikan isu nonproliferasi dan perlucutan senjata nuklir kembali menjadi agenda global yang perlu ditangani serius sebagaimana isu-isu perubahan iklim, ketahanan pangan, ketahanan energi dan krisis finansial glo bal,” papar diplomat yang pernah menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York ini. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, 13 November 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/indonesia-terus-desak-negara-nuklir-lucuti-senjata/?tx_ttnews[years]=2009&tx_ttnews[months]=11&tx_ttnews[days]=13&cHash=b98bc1d4b7

Dubes Iran: Kami Tidak Mau Mengemis

Jakarta – Nyaris tiada hari tanpa berita tentang Iran. Namun sayangnya media – khususnya media Barat – terlalu terfokus pada isu nuklir Iran belaka.

Itu pula yang sempat dikeluh kan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Republik Indonesia, Behrooz Kamalvandi, dalam acara perpisahan dengan pers di kediaman resminya di Jakarta, pekan ini. Ia memang mengakui teknologi nuklir telah meningkatkan daya tawar bagi Iran.

“Kesuksesan Iran bukan hanya pada teknologinya, yang utama adalah dukungan masyarakat terhadap teknologi tersebut. Jadi, diplomasi yang menambah keberhasilan untuk meningkatkan daya tawar,” jelas Kamalvandi yang dua pekan lagi menyelesaikan penugasannya di Indonesia.

Menurutnya, nuklir untuk menyelesaikan masalah energi di dunia. Ia menyebutkan Iran memiliki semua persyaratan untuk menggunakan teknologi itu karena telah mencapai taraf sebagai negara menengah, me miliki sumber daya manusia dan ahlinya, mempunyai kebutuhan negara serta sumber uranium.

“Iran menggunakan teknologi (nuklir) ini tujuan-tujuan damai. Kami yakin dengan apa yang kami lakukan, karena itu kami tidak takut. Kami membuka pintu untuk pemeriksaan IAEA (Badan Energi Atom International),” tambah Kamalvandi.

Hal itu pula yang digaris kan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam jumpa pers di Istanbul usai acara Komite untuk Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan (COMCEC) Konferensi Negara-negara Islam pekan ini. Menurutnya, Teheran mencari dialog dan kerja sama, bukan konfrontasi.

“Tentangan negara-negara Barat terhadap program nuklir Iran adalah politis dan bukan legal atau teknikal. Satu-satu nya cara adalah… kerja sama dan dialog dengan Iran. Kami telah membuat usulan. Mari kita hentikan konfrontasi terhadap kami dan memilih jalan kerja sama dan dialog,” kata Ahmadinejad.

Sebenarnya dialog Iran dengan lima anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) plus Jerman di Jenewa telah membuahkan hasil. Menyusul perundingan tiga hari mulai 19 Oktober itu, negara Barat me ngajukan usulan yang menya rankan Iran mengapalkan 70 persen cadangan uranium yang telah dikayakan tingkat rendah ke luar dari negaranya–ke Rusia dan kemudian dikonversi di Prancis-untuk dialihkan menjadi lempeng bahan bakar logam bagi reaktor pusat penelitian medis Teheran.

Permasalahan kembali meruncing ketika Iran ber sikeras menginginkan adanya perubahan dari usulan yang diperantarai PBB tadi. Pekan ini Ahmadinejad menyatakan Iran mengusulkan pembelian uranium yang telah dikayakan tingkat tinggi bagi reaktor pusat penelitian Teheran sebagai langkah untuk lebih bekerja sama.

Saat ditanya mengapa Iran tidak memenuhi kesepakatan untuk mengirimkan uranium yang telah dikayakan 3,5 persen ke negara lain untuk diting katkan menjadi 20 persen, Behrooz menyatakan, "Kami tidak ingin, setelah kami berikan semua uranium yang 3,5 persen, lalu kami harus mengemis untuk minta yang 20 persen."

Dia tampak mencurigai kesepakatan itu hanyalah akal-akalan Barat untuk mendapat kan uranium Iran. "Nanti saat diminta ada saja alasan mereka untuk tidak memberikannya," katanya. Jadi, Anda tidak percaya Barat? "Kami tidak pernah percaya, sama sekali kepada Barat," tegasnya.

(mega christina/natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, 13 November 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/dubes-iran-kami-tidak-mau-mengemis/?tx_ttnews[years]=2009&tx_ttnews[months]=11&tx_ttnews[days]=13&cHash=f5edece3ea

Indonesia Bisa Petik Pelajaran dari Kasus Nuklir Iran

Jakarta – Kalangan pengamat menilai bahwa menjaga kepercayaan internasional adalah pelajaran yang bisa dipetik oleh Indonesia dari kasus program nuklir Iran. Pendapat tersebut disampaikan Begi Hersusanto, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dalam seminar berjudul “Program Nuklir Iran: Untuk apa, Dapatkah Indonesia Mengambil Pelajaran”, Kamis (31/1), di Jakarta.

Pendapat serupa disampaikan Hikmahanto Juwaha, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia. Hikmahanto menyatakan Indonesia harus meyakinkan masyarakat internasional agar tidak dianggap sebagai negara tempat berlindung para teroris.

Menurut Hikmahanto, kontroversi seputar program nuklir Iran dipenuhi aspek politis dan politisasi. Jika Iran tidak dianggap Poros Setan oleh Presiden Amerika Serikat George W Bush, kemungkinan negara itu akan diizinkan untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai seperti yang pernah terjadi dalam sejarah negara itu.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Behrooz Kamalvandi menegaskan negaranya diperlakukan tidak adil dengan dicegah untuk mengembangkan senjata nuklir. “Selama beberapa tahun terakhir ini, pemerintahan AS dan beberapa negara Barat telah melancarkan propaganda tidak adil dan sepihak yang negatif terhadap Iran, dan telah menyalahgunakan isu energi nuklir sebagai instrumen untuk melakukan tekanan atas Iran,” kata Kamalvendi dalam makalah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh diplomat Iran. Dia menambahkan negara-negara tersebut mencoba mencabut hak Iran atas penggunaan ilmu pengetahuan yang penting.

Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Marc Trenteseau, yang juga hadir dalam seminar tersebut menyatakan negara-negara Barat bukan bermaksud menekan Iran. Trenteseau mempertanyakan jika Iran menginginkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk tujuan damai, mengapa menolak untuk menerima bantuan bahan bakar. “Karena di situlah letak kecurigaan masyarakat internasional,” kata Trenteseau.

Bantuan bahan bakar PLTN yang ditawarkan cukup untuk menghidupkan pembangkit tersebut selama setahun atau lebih. “Jerman dan Belgia juga memiliki energi nuklir untuk damai, namun kami tidak membuat sendiri bahan bakarnya,” kata Trenteseau.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kamalvandi menyatakan Iran memiliki 20 ilmuwan nuklir serta fasilitas yang mulai berkarat karena itu mereka tidak mau menyia-nyiakannya hanya untuk tunduk kepada perintah AS.

PLTN Muria
Sementara itu, Mohammad AS Hikam, mantan Menteri Riset dan Teknologi selaku moderator mengaku heran pada sikap rakyat Indonesia. “Mengapa rakyat Indonesia mendukung Iran untuk memiliki PLTN, sementara saat PLTN akan dibangun di sini, rakyat malah dengan keras menolak,” katanya.

Indonesia sendiri sampai saat ini tidak memiliki masalah soal kepercayaan dunia maupun badan energi atom internasional (IAEA). Hikmahanto berpendapat masalah kepercayaan itu mungkin berbeda jika Presiden RI, misalnya, Abu Bakar Baasyir, atau Presiden AS bukan Bush.

Kurangnya dukungan rakyat Indonesia dan bahkan menentang didirikannya PLTN menurut Sabam Sirait, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, karena mereka tidak percaya ketelitian orang Indonesia.

“Saya sudah ke Jepara, dan kalau masyarakat menganggap itu tidak aman ya cari tempat lain saja,” kata Sabam yang mendukung dibangunnya PLTN. Dia menyatakan PLTN seharusnya sejak dulu dibangun. “Vietnam saja akan membangun PLTN,” katanya.

Menurut Hudi Hastowo, Kepala Badan Energi Nuklir Nasional, pemerintah memproritaskan keamanan dan keselamatan dalam pembangunan PLTN di Muria. “Kami sudah memperhitungkan keselamatan bahkan dua aspek seperti seismik dan vulkanologi selalu diperiksa IAEA dan sampai saat ini dinyatakan aman,” katanya.
(natalia santi)

dipublikasikan di sinar harapan, 1 Februari 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0802/01/lua05.html

Nuklir Iran, Bola Ada di Tangan AS

Jakarta – Masalah nuklir Iran tergantung pada kebijakan yang akan diambil Amerika Serikat (AS). Resolusi sanksi tambahan yang diancam akan dijatuhkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa terus bergulir sejak awal tahun 2009, tampaknya belum akan diputuskan hingga tahun 2010.

Sementara Indonesia dapat berperan lebih jauh dalam masalah ini jika pemimpin kita lebih berani bersikap. Kekhawatiran Barat bahwa Iran suatu saat akan membuat senjata nuklir kian meningkat. Apalagi setelah baru-baru ini ditemukan fasilitas baru.

Hamdan Basyar, Direktur Eksekutif ISMES (Indonesian Society for Middle East Studies) beranggapan teknologi nuklir Iran saat ini belum bisa membuat nuklir. Perkembangan teknologi negeri itu tidak sedahsyat dulu ketika dibantu Amerika Serikat. Karena itu, Iran menggunakan politik tarik ulur dalam bekerja sama dengan Badan Atom Internasional.

“Ketika El Baradei (Direktur IAEA, Red) datang, mereka patuh, ketika Baradei pulang, mereka tidak patuh lagi,” kata Basyar.

Untungnya, Presiden AS saat ini Barack Obama mengedepankan dialog dalam pendekatan terhadap Iran. Sehingga provokasi Iran tersebut tidak menjadikan AS menggunakan kekuatan militernya.

Meski kerap membangkang, Iran tidak akan keluar dari Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT).“Kecil kemungkinan Iran akan keluar dari NPT, karena itu adalah salah satu alat bargaining Iran,” kata Basyar.

Keluarnya Iran dari NPT malah diharapkan AS karena jika Iran keluar dari NPT tidak akan adalagi negara pendukungnya. “Kita juga akan mengecam dan dia akan sendirian.”

Saat ini Iran mengaku tidak percaya pada Barat dan tidak akan pernah percaya. Karena itu apapun yang dihimbau negara Barat tidak akan dipatuhi oleh Iran. Saat mereka kekurangan bahan bakar untuk fasilitas nuklir risetnya, AS pernah menawarkan untuk mengayakannya di luar Iran. Pada awalnya Iran menerima, tapi saat akan dilaksanakan mereka menolak.

“Kami tidak akan mengemis,” kata Behrooz Kamalvandi, Duta Besar Iran untuk Indonesia beberapa waktu lalu. Pihaknya mengkhawatirkan jika uranium yang dimiliki Iran dikirim, maka setelah dikayakan, uranium itu tidak akan dikembalikan lagi ke Iran dengan berbagai alasan.

Indonesia bisa Berperan

Indonesia sebenarnya bisa berperan untuk menjadi penengah atau jembatan dalam masalah tersebut. Meski pihak yang paling dominan adalah kelima negara anggota tetap DK PBB ditambah Jerman (P5+1), dengan Rusia dan China yang dianggap mampu “membujuk” Iran.

“Kita tidak ingin ada musuh. Jadi tidak bisa bersikap tegas kepada pihak yang dianggap bersalah. Kita bermain di antara keduanya,” kata Hamdan.

Sementara menurut Dirjen Multilateral Departmen Luar Negeri RI, Rezlan Ishar Jenie, sikap Indonesia terhadap isu nuklir Iran dilandasi laporan-laporan IAEA. Indonesia terus mengikuti perkembangan pembahasan isu nuklir Iran dalam forum IAEA. Indonesia mengharapkan agar Iran terus bekerja sama dengan badan nuklir dunia itu secara transparan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menggantung (outstanding issues) dan mengembalikan kepercayaan masyarakat internasional terhadap status program nuklirnya.

Indonesia juga mendukung AS untuk terus berdialog langsung dengan Iran dalam kerangka pembicaraan P-5+1 dan mengharapkan pembicaraan antara kedua belah pihak dapat menghasilkan penyelesaian yang damai dan menyeluruh tentang isu nuklir Iran sehingga isu ini dapat dikembalikan ke IAEA.

Hamdan memperkirakan hingga tahun 2010 masalah nuklir Iran akan terus menggantung. Isu itu masih akan dimainkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, 28 Desember 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/bola-ada-di-tangan-as/?tx_ttnews[years]=2009&tx_ttnews[months]=12&tx_ttnews[days]=28&cHash=e8cee05e31

Wali Kota Bethlehem Victor Batarseh:Umat Islam dan Kristen Hidup Harmonis di Bethlehem

Jakarta - Umat Kristen Palestina, khususnya yang tinggal di Bethlehem, hidup rukun dan harmonis dengan umat beragama lain.

Bahkan, menurut Wali Kota Bethlehem Victor Batarseh, kebersamaan dua agama, Islam dan Kristen, berawal dari kota tersebut.

“Kami warga Kristen di Palestina, warga Kristen yang tinggal di Bethlehem hidup secara harmonis dengan saudara-saudara kami,” kata Batarseh dalam acara makan siang bersama di Jakarta, Sabtu (12/12) lalu.

“Jika Israel membunuh warga Palestina, itu berarti mereka membunuh baik warga Kristen maupun Islam. Kami warga Palestina, muslim dan Kristen, bukan cuma muslim saja,” kata wali kota yang beragama Katolik Roma tersebut.

Selama sepekan lalu, Batarseh menghadiri perayaan Natal di beberapa tempat di Jakarta, usai perjalanannya dari Amerika Serikat.

Wali kota asal Palestina tersebut menyatakan 80 persen rakyat Palestina sebelum 1948 adalah warga Kristen Arab Palestina. “Tapi, sekarang setelah penjajahan akibat perang, persentase turun menjadi 1,5-1,9 persen. Ini karena pendudukan Israel, perang Israel terhadap rakyat Palestina, dan karena situasi yang buruk di Palestina,” katanya.

Menurunnya jumlah warga Kristen tersebut bukan karena tekanan dari umat Islam kepada Kristen, melainkan karena mereka terpaksa mengungsi. Dia menegaskan tidak ada tekanan agama di Bethlehem. Islam dan Kristen hidup berdampingan dengan baik.

“Saya wali kota Bethlehem, saya orang Kristen. Enam puluh persen warga Kota Bethlehem adalah muslim. Mereka lebih dari sekadar ma­yoritas. Tapi dengan surat keputusan khusus Presiden menetapkan wali kota Bethlehem dan beberapa kota lain di Palestina harus beragama Kristen,” katanya.

Penetap­an itu untuk mempertahankan karakter khusus dari kota-kota tersebut. Kota-kota itu me­nyimpan akar sejarah sejak berabad-abad.

Menurut Batarseh, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri setiap perayaan Natal di kotanya setiap tahun. “Kami duduk bersama di gereja. Dia menghadiri malam Natal, tanggal 24 di Bethlehem,” katanya.

Kota Bethlehem menyelenggarakan tiga kali perayaan Natal. Perayaan Natal umat Katolik Roma pada 24 Desember, Gereja Ortodoks Yunani pada 7 Januari dan Jemaat Kristen Armenia pada 15 Januari. Menurut situs Kota Bethlehem, Batarseh dan Presiden Abbas akan mengikuti upacara penyalaan lampu Pohon Natal, Selasa (15/12) ini.

Sangat Aman
Batarseh menyatakan Perayaan Natal di Bethlehem sangat aman. “Kami setiap tahun merayakan Natal. Kami tidak pernah tidak merayakan Natal,” katanya. Dia berharap Israel akan melihat Palestina sebagai tetangga dan saudara yang baik.

“Sebagai pemeluk agama, kami tidak punya masalah sama sekali, kami semua adalah umat yang percaya pada Tuhan.”

Mayoritas penduduk Israel memeluk agama Yahudi. Umat Yahudi tidak merayakan Natal. Mereka meyakini juru selamat yang dijanjikan atau Messias belum hadir.

Sedangkan umat Kristen percaya Yesus Kristus atau yang dikenal sebagai Nabi Isa oleh umat Islam, adalah juru selamat mereka. Hari Natal, merupakan perayaan Hari Kelahiran Yesus. Meski lahir sebagai orang Israel, umat Yahudi hanya menganggap Yesus adalah “one of our boys”.

Batarseh mengungkapkan dari setiap gereja yang dia kunjungi di Jakarta, dia melihat antusiasme warga ingin ber­ziarah ke kotanya. “Saya ber­harap kunjungan ini bisa membuka saluran komunikasi antara kedua belah pihak,” katanya. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 15 Desember 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/umat-islam-dan-kristen-hidup-harmonis-di-bethlehem/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=12&tx_ttnews%5Bdays%5D=15&cHash=7b8d7b5793

Bahasa Indonesia Bisa Jadi Bahasa Resmi PBB

Jakarta - Bahasa Indonesia yang digunakan lebih 231 juta orang bisa diajukan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Permintaan itu dapat diajukan pemerintah Indonesia kepada PBB. Demikian salah satu gagasan yang terungkap dalam wawancara eksklusif Sinar Harapan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Kiyotaka Akasaka yang tengah berkunjung ke Jakarta, Jumat (28/5).

Saat mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang hampir mencapai 250 juta, Akasaka mengatakan pemerintah Indonesia bisa mengajukan permohonan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi PBB.

“Anda harus mempromosikannya, agar mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota (PBB, Red),” kata mantan duta besar Jepang untuk PBB ini.

Saat ini, PBB memiliki enam bahasa resmi. Pada awalnya, hanya lima yakni Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa resmi PBB keenam. “Jika pemerintah Indonesia memberi bantuan dana, kami juga bisa memproduksi radio berbahasa Indonesia,” katanya. Saat ini, pihaknya mendapat bantuan sehingga bisa menyiarkan program radio berbahasa Portugis dan Kiswahili.

Rakyat Indonesia, menurut jajak pendapat yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika Serikat, Pew Research Center, memiliki pandangan positif terhadap aktivitas yang dilakukan PBB, yakni sebesar 79 persen atau yang tertinggi di dunia bersama dengan Korea Selatan.

Saat disebut SH, bahwa rakyat Indonesia melihat PBB lemah dalam isu-isu Israel-Palestina atau Iran, dia menyatakan hal itu merupakan kesalahpahaman pandangan soal mandat PBB dengan masalah politik. Meski demikian, dia menegaskan perlunya reformasi DK PBB agar lebih efektif dan kredibel.

Keputusan apa pun yang diambil DK PBB harus sesuai dengan kemampuan dukungan negara anggota. “Keputusan apa pun yang dibuat dalam DK PBB harus didukung de­ngan sumber dana, dan negara-negara dengan kemampuan menyediakan dana, bisa ditambahkan ke dalam keanggotaan DK PBB. Itu antara lain masalah yang sedang dibahas,” katanya.

Dia menambahkan isu reformasi DK PBB tidak boleh dikaitkan langsung dengan masalah-masalah yang sekarang ini ada, seperti masalah Timur Tengah. “Masalah itu tidak hanya pada struktur DK PBB, tetapi masalah politik. Apakah ada DK PBB atau tidak masalah politik itu tetap ada, selama Israel dan Palestina tidak duduk bersama di meja negosiasi,” kata mantan wakil Sekjen Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) tersebut.

Peran Indonesia
Menurut Akasaka, Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PBB. Jumlah pasukan perdamaian hingga mencapai kontingen ke-17, menempati peringkat 20 teratas. Selain memainkan peranan vital dalam perdamaian dan keamanan, Indonesia juga memberi contoh de­ngan kemajuan besar dalam pencapai­an Millenium Development Goals (MDGs). “Indonesia berperan secara politis, politik dan keamanan, pembangunan ekonomi dan soal lingkungan­,” kata Akasaka sambil menyebut peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat wawancara tengah berada di Norwegia mengikuti konferensi lingkungan hidup.

Saat ditanya apakah dengan pencapaian itu Indonesia layak menjadi anggota tetap DK PBB, Akasaka tidak mau berkomentar. “Sekretariat PBB tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut. Jika Indonesia memintanya, hal itu harus dinegosiasikan dengan negara anggota. Kami tidak bisa berkomentar,” katanya.

Pada lawatannya, Akasaka juga bertemu dengan para mantan anggota pasukan perdamaian PBB. Di antara mereka ada yang telah menulis buku perihal pengalamannya sebagai polisi di Sudan.
“Saya terkesan, buku pasti akan berguna bagi banyak orang,” katanya sambil menambahkan buku itu akan diperbanyak oleh kantor informasi PBB di Jakarta agar lebih banyak lagi orang memahami peran Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB.

Dia juga menyarankan agar pasukan Indonesia membuat video dan disampaikan kepada UN You Tube agar dapat disaksikan di seluruh dunia. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juni 2010
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/bahasa-indonesia-bisa-jadi-bahasa-resmi-pbb/

Robert Einhorn:

AS Ingin Timur Tengah Bebas Nuklir

Jakarta – Robert Einhorn, staf khusus soal pelucutan senjata dan nonproliferasi nuklir Amerika Serikat (AS) mengunjungi Indonesia akhir pekan lalu.

Einhorn bertemu pejabat Departemen Luar Negeri RI, juru bicara Kepresidenan Dino Patti Jalal, Ketua Komisi I DPR RI, serta Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan.
Kepada dua war­ta­wati di Jakarta, salah satunya Natalia Santi dari Sinar Harapan, Einhorn memaparkan agenda kunjungannya. Antara lain mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Glo­bal soal Nuklir, yang rencananya akan berlangsung April 2010 di Washington dan rencana pembentukan saluran komunikasi regular RI-AS. Diplomat yang telah berkecimpung dengan masalah nuklir sejak tahun 1972 ini juga memaparkan posisi AS soal nuklir Iran dan Israel, Korea Utara (Korut) dan soal nuklir di Asia Tenggara. Berikut paparan Einhorn mengenai kebijakan pelucutan senjata dan nonproliferasi nuklir AS.

Einhorn: Pemerintahan Obama memberikan prioritas tinggi pada isu-isu pelucutan senjata dan nonproliferasi. Presiden Obama yakin seluruh negara di dunia harus bekerja sama untuk menegakkan re­zim nonproliferasi yang mun­dur dengan keluarnya Korea Utara dari NPT (Nuclear non-Proliferation Treaty-red), peningkatan peralatan nuklir, dan ketidakpatuhan Iran terhadap resolusi DK PBB.
Presiden Obama memahami bahwa tidak ada satu pun negara atau kelompok negara yang bisa membangkitkan rezim ini sendiri. Kami perlu merangkul berbagai kelompok negara untuk memperkuat rezim. Kami percaya bahwa penting untuk menjangkau negara anggota Gerakan Non­blok yang berpengaruh, seperti Indonesia. Obama meyakini Indonesia adalah negara yang penting sebagai pemimpin demokrasi di dunia muslim.
Kunjungan saya ke Indo­nesia antara lain untuk membentuk saluran komunikasi re­guler di bidang pelucutan senjata dan nonproliferasi. Bukan sekadar perbincangan beberapa hari, tapi rutin. Memang, Indonesia dan AS kadang-kadang berada di sisi yang berseberangan soal isu ini.
Indonesia sebagai pemim­pin dalam gerakan Nonblok, telah mendesak keras langkah-langkah pelucutan senjata nuklir.
Sedangkan Amerika Seri­kat sebagai pemimpin negara nuklir telah mendesak lang­kah-langkah nonproliferasi dan mencegah negara-negara untuk memiliki senjata nuklir. Presiden Obama meyakini kita tidak boleh memisahkan ke­dua isu tersebut. Pelucutan senjata dan nonproliferasi saling terkait secara integral.

Saluran komunikasi reguler seperti apa yang akan dibentuk?
Saya tidak setiap hari ke Jakarta, komunikasi bisa dilakukan melalui perwakilan di New York, Jenewa, Wina, Washington juga kedubes AS di Jakarta, untuk meneruskan dialog ini. Saluran komunikasi ini penting, mengingat akan ada beberapa pertemuan penting. Bulan April mendatang, Presiden Obama akan menjadi tuan rumah KTT Global soal Keamanan Nuklir. Dia mengundang 40 negara untuk menghadiri KTT tersebut, termasuk Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan akan datang ke Washington. Selain itu, bulan Mei mendatang akan ada pertemuan negara pihak NPT, untuk mengevaluasi traktat dan menentukan langkah evaluasi lima tahun sekali. Penting bagi Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama dalam hal ini.

Dalam memandang masalah nuklir, sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar, rakyat Indonesia kerap mempertanya­kan mengapa AS begitu keras terhadap Iran, namun terus membela Israel?
Catatan Iran sebagai anggota NPT tidak bagus. Ini bukan AS yang menyatakannya, tetapi Badan Atom Internasional IAEA menyata­kannya.

Tahun 2002, terungkap Iran memiliki fasilitas pengayaan uranium bawah tanah. Penyelidikan oleh IAEA mengungkapkan sejumlah pelanggaran oleh Iran atas komitmennya terhadap IAEA. Dewan Gubernur IAEA dan DK PBB mengeluarkan empat resolusi yang menyatakan Iran tidak patuh dan meminta Iran menghentikan pengayaan Ura­nium. Iran terus membandel.
Akhir September lalu, Pre­siden Obama, Presiden Prancis dan PM (Perdana Menteri) Inggris dalam pertemuan di Pittsburgh mengungkapkan, Iran memiliki fasilitas nuklir kedua yang dirahasiakan, hal ini diungkap agen intelijen AS Inggris dan Prancis.
Pengungkapan fasilitas pengayaan nuklir ini tidak hanya mengejutkan negara-negara yang menentang Iran, tapi juga negara-negara yang mendukung Iran, seperti Rusia dan China.
Namun, pemerintahan Oba­ma membuat kebijakan untuk melibatkan diri dengan Iran, berbicara langsung dengan Iran untuk menemukan solusi masalah yang memisah­kan negara kami selama ber­tahun-tahun. Presiden kami menulis dua surat kepada pemimpin Iran untuk mencoba membangun hubungan lebih baik. Tapi Iran tidak menanggapinya dengan resiprokal.
Saya sendiri menghadiri pertemuan dengan Iran di Jenewa. 1 Oktober, saya dan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menghadirinya. Ada kesepakatan, tapi dalam waktu hanya sebulan saja tidak dipatuhi Iran. Hanya sebulan.

Tampaknya AS dan Indonesia berbeda pandangan soal laporan IAEA?
Kita memang punya ba­nyak perbedaan dengan IAEA. Kita punya lebih banyak pandangan negatif tentang Iran ketimbang IAEA. Tapi IAEA mengeluh, El Baradei (Dirjen IAEA-red) mengeluh karena kurangnya kerja sama Iran. Akibatnya, dia sendiri tidak mampu memutuskan apakah Iran punya program nuklir tersembunyi, tentang apakah Iran sudah menunjukkan kemajuan dalam kepatuhannya terhadap komitmen yang dibuat dengan IAEA.
Soal Israel, kami tahu ada kekhawatiran soal standar ganda, tapi ini beda. Iran enggan mematuhi komitmennya, namun tidak ada yang mengklaim Israel tidak mematuhi kewajibannya. Israel bukan anggota NPT. Tidak pernah bergabung dengan NPT. Kami bisa menyesalkan hal itu, tapi kami menyesalkan faktanya. Israel ingin tetap membiarkan opsi terbuka sepanjang tidak ada perdamaian di kawasan antara Israel dengan negara-negara tetangganya. Israel tidak melanggar kewajiban.
AS juga ingin melihat Timur Tengah yang bebas nuklir dan senjata pemusnah massal. Proposal yang lama diajukan Presiden Mubarak Mesir didukung AS. Kami ingin Israel pada akhirnya berga­bung dengan NPT. Kami ingin melihat Israel bergabung dengan zona bebas nuklir Timur Tengah. Kami dukung itu dan kami mendukung pembahasan itu antara Israel dengan tetangganya.
Soal pembentukan zona semacam itu, sekarang sangat sulit sepanjang tidak ada perdamaian di kawasan, Israel memiliki kesepakatan perdamaian hanya dengan Mesir dan Yordania, tapi tidak dengan lainnya.
Israel bersiap bergabung dengan di Zona bebas nuklir Timur Tengah, tapi harus ada perdamaian komprehensif antara Israel dengan tetangga-tetangganya. Harus yakin seluruh tetangganya patuh dengan kewajiban nonproliferasi.
Sementara, Suriah diduga telah memiliki reaktor nuklir dengan teknologi dari Korea Utara tanpa memberi tahu IAEA. Jika benar, saya percaya ini benar, memperlihatkan niat Suriah memiliki nuklir.
Kalau kita ingin melihat zona bebas nuklir di Timur tengah yang paling penting adalah proses perdamaian. Indonesia punya kredibilitas dan pengaruh, terutama di negara berkembang, GNB, dan muslim. Dalam kasus ini, kami ingin Indonesia menyelesikan masalah ini, Indonesia dihormati seluruh dunia dan Iran dan kami akan senang jika Indonesia bisa mendorong Iran untuk bekerja sama dengan penyelidikan IAEA.

Bagaimana dengan Korut? Mengapa mereka “ngotot” berdialog langsung dengan AS?
Sebenarnya masalah nuklir Korut yang paling berkepen­tingan adalah negara-negara tetangganya, seperti Korea Selatan, Jepang dan Rusia.
Mereka ingin pengakuan sebagai negara nuklir. Bagai­manapun AS adalah negara berpengaruh di dunia karena itu mereka menginginkan hubungan yang bersih dengan AS. Mereka ingin mendapat stempel persetujuan kami terhadap sistem mereka. Karena jika mereka mendapat itu dari AS, mereka pikir semua negara akan menghormati mereka. Masalahnya, AS tidak akan pernah memiliki hubungan normal bebas sanksi dengan Korut selama mereka memiliki senjata nuklir.
Korut berangan-angan bahwa kami akan menerimanya menjadi negara nuklir. Itu tidak akan pernah terjadi.

Bagaimana jika negara-negara ASEAN ingin mendapatkan nuklir untuk energi?
Tidak mengkhawatirkan. Nuklir merupakan energi yang aman, namun penting bagi negara-negara tersebut mendapatkannya dengan cara yang bertanggung jawab. Penting agar keamanan dan keselamatan diperhatikan dengan saksama. Reaktor harus dibangun di tempat yang aman dan program yang dilaksanakan tidak berisiko bagi masyarakat setempat. Sesuai dengan NPT, melapor ke IAEA supaya mendapatkan hak-hak hukum dan menjamin keamanan struktur, maka instalasi nuklir itu dapat diteruskan. Itu akan aman.
Kami punya info solid bahwa kelompok teroris berusaha mendapatkan nuklir. Hal ini juga akan dibahas pada KTT bulan April mendatang, tapi tujuan utama pertemuan itu adalah seluruh pemimpin menyadari ancaman kepemilikan nuklir oleh teroris, sehingga semua menyadari ancaman itu dan akan mengambil langkah untuk mencegahnya sebagai kepentingan bersama.
Teroris tidak membangun instalasi nuklir namun akan mencurinya. Di Asia Tenggara belum banyak instalasi nuklir, karena itulah, mumpung belum ada, maka hal itu tak perlu perlu dipikirkan.

Apa yang menjadi prioritas nonproliferasi AS?
Masalah Iran, Korut, dan Suriah adalah hal-hal yang menjadi prioritas isu nonproliferasi AS. Suriah harus bekerja sama dengan penyelidik IAEA. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara harus mewaspadai kerja sama nuklir Korut dengan Myanmar. Negara-negara harus menjamin agar kerja sama mereka tidak berimplikasi militer. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 16 November 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/as-ingin-timur-tengah-bebas-nuklir/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=11&tx_ttnews%5Bdays%5D=16&cHash=eaf87e1e29