Restorasi Cheonggyecheon, Jadikan Seoul Ramah Lingkungan

SEOUL - Apa jadinya jika jalan layang bertingkat-tingkat diruntuhkan untuk diubah menjadi sungai?
Jalan raya Cheonggyecheon (baca: Canggecon) sebelumnya merupakan salah satu simbol Seoul yang modern. Tak pernah terbayang jalan itu akan dicabut. Warga Seoul pun sudah lupa bahwa di bawah jalan itu pernah mengalir sungai.
Namun, selama 30-40 tahun, jalan yang menutupi Sungai Cheonggyecheon itu mulai retak dan terkikis erosi. Dana perawatan dan perbaikan mencapai tujuh juta won per hari dan dua miliar won per tahun. Kala itu, sekitar 10 miliar won (atau sekitar Rp 100 miliar) dana tambahan sedang diajukan untuk biaya dua tahun 10 bulan berikutnya.
Rusaknya jalan tidak tampak dari luar, tetapi terlihat sangat jelas di terowongan di bawahnya. Kerusakan ekologi terjadi akibat air yang terkontaminasi dan polusi. Relik-relik sejarah yang tersimpan di sana pun hancur.
Kala itu, Wali Kota Seoul (kini Presiden) Lee Myung-bak memprakarsai proyek meruntuhkan jalan layang dan menghidupkan kembali sungai. Lee juga ingin mengembalikan kehidupan alami di kota agar sesuai dengan standar dunia dan desain kota yang ramah lingkungan. Secara bersamaan, sejarah dan budaya yang telah hilang sekitar 30 tahun terakhir digali dan dipertahankan. Lee juga ingin membangkitkan kembali perekonomian metropolitan Seoul.
“Pada saat itu, banyak kecaman yang menolak restorasi,” kata Kang Soo-hak, General Manager Pusat Manajemen Cheonggyecheon, kepada rombongan wartawan peliput “Low Carbon, Green Korea” yang mengunjungi museumnya pertengahan Juni lalu. Bagaimana tidak, hampir 160.000 kendaraan lalu-lalang di jalan layang tersebut. Itu pun bukan berarti tanpa kemacetan. Tidak terbayang jika jalan akan dicabut.
Para pedagang dan pengusaha di sepanjang Jalan Raya Cheonggyecheon juga khawatir. Lee menjawab semua kecaman dan tantangan tersebut secara nyata. Pada saat bersamaan, dia menata sistem transportasi massal Seoul, membangun subway dan jaringan bus-bus, sehingga mengatasi kemacetan yang biasanya terjadi. Kini, sistem subway dan bus Seoul sedemikian rapi. Orang bisa bepergian dengan nyaman tanpa harus berkendaraan pribadi.
Dia juga membangun sekeliling tempat bisnis tersebut dengan industri IT, internasional, dan digital. Ada pula rencana untuk membangun trotoar bagi pejalan kaki yang menghubungkan sungai dengan kawasan tradisional Bukchon, Daehangno, Jungdong, Namchon, dan Donhwamungil.
Sistem jaringan ini disebut Cheonggyecheon Culture Belt (CCB) atau sabuk budaya Cheonggyecheon yang berupaya untuk membangun fondasi dengan dasar budaya dan lingkungan kota.

Restorasi
Mulai Jul 2003, lapis demi lapis jalan dicopot tanpa dinamit dan prosesnya selesai pada tahun itu juga. Secara bersamaan, arkeolog menggali terowongan, menyelamatkan peninggalan-peninggalan sejarah di bawahnya. Jalan-jalan di kedua sisi dibuka. Reruntuhan struktur beton dihancurkan dan fasilitas pembuangan air kotor diperbaiki dan selesai tahun 2004.
Karena sudah lama telantar, sungai menjadi kering. Untuk mengaliri Cheonggyecheon, sekitar 120.000 ton air dipompakan dari Sungai Han, ditambah air tanah dari terowongan subway. Dalam waktu dua tahun tiga bulan dan menelan dana 380 miliar won (sekitar Rp3,8 triliun), proyek Cheonggyecheon sepanjang 5,84 km itu pun selesai. Masyarakat kemudian dikerahkan untuk menanami dan memperindah alur sungai. Kang Soo-hak menuturkan, masyarakat dilibatkan dalam penghijauan kembali sambil belajar ekosistem. Tua-muda dan anak-anak semuanya turun berpartisipasi.
Sejak Oktober 2005, Cheonggyecheon pun berubah menjadi pusat rekreasi dan sejarah Seoul. Warga bisa berolahraga dan berjalan kaki di tepiannya. Anak-anak juga bisa bermain-main di sungai karena telah didesain sedemikian cermat. Kedalaman air dijaga setinggi 40 sentimeter. Kecepatannya juga terukur, lebih cepat dari aliran Sungai Han, tapi tetap aman.
Berbagai tanaman, seperti bunga royal azalea, tumbuh menghiasi sungai saat ini. Ikan-ikan kecil dan ikan-ikan emas berenang ke sana ke mari di air yang jernih. Di tepi sungai, tampak pohon willow, apel, dan persimon menambah keteduhan. Tak heran setelah tiga tahun, suhu udara kota Seoul turun hingga dua-tiga derajat Celcius. Angin lebih sering berembus akibat efek konveksi udara.
Tiap ruas dan jembatan memiliki kekhasan dan kecantikan tersendiri. Salah satu jembatan tak jauh dari Museum Cheonggyecheon dinamai Tembok Pinangan. Di tempat itu, para pemuda bisa berlutut menyatakan cinta kepada kekasihnya, lalu memasangkan gembok kunci di bawah jembatan. Mereka mengukir namanya di sebuah lempeng logam dan menaruhnya di sisi sungai. Di sisi kiri-kanan terdapat kafe dan restoran outdoor yang memanjakan pengunjung dengan berbagai rasa masakan yang unik.
Cheonggyecheon juga didesain indah di malam hari, terutama di air mancur dekat Pasar Gwangjang dan Jembatan Ogamsugyo. Di tempat ini, kerap diselenggarakan pertunjukan air warna-warni.
Restorasi Cheonggyecheon membawa Seoul kembali kepada kehidupan dan memulihkan bagian dari sejarah dan budaya Korea yang telah berusia 600 tahun, sekaligus membantu Seoul lahir kembali sebagai kota ramah lingkungan yang dikelilingi alam. Restorasi tersebut juga menyelesaikan masalah keselamatan jalan layang dan jalan raya yang hampir runtuh. Kabarnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sebulan lalu berkunjung ke Seoul. Semoga dia bisa mencontoh keberhasilan Lee membangun Seoul. (*)

dipublikasikan di Sinar Harapan, 9 Juli 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/restorasi-cheonggyecheon-jadikan-seoul-ramah-lingkungan/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=9&cHash=c1891fa494

Pertumbuhan Mengintip Visi Nasional Korsel: Ekonomi Berwawasan Lingkungan “Green Growth”

Wartawati Sinar Harapan, Natalia Santi memenuhi undangan Pemerintah Korea Selatan untuk meliput Seminar “Low Carbon, Green Growth” 15-19 Juni 2009. Bersama wartawan dari dari 14 negara, SH juga mengunjungi Sungai Cheonggyecheon, bekas tumpahan minyak di Pantai Taean, kawasan reklamasi Saeman-geum serta Korea Institute of Machinery and Materials di Daejeon, tempat digodoknya teknologi-teknologi hijau Korsel. Berikut laporannya.

Mengintip Visi Nasional Korsel

Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan “Green Growth”

Seoul – Jauh sebelum menjadi Walikota Seoul, Lee Myung-bak (kini Presiden Korea Selatan) sudah berangan-angan menyaksikan aliran sungai melintasi pusat kota. Banyak kalangan menentang rencananya. Dalam dilema, mengatasi jalan raya yang hampir runtuh dan keinginan mewujudkan cita-cita, saat itulah, Walikota Lee melihat sebatang tunas kecil menyembul di terowongan di bekas sungai Chenggyecheon yang ditimbun. “Berarti ada harapan,” pikirnya.

Restorasi Sungai Cheonggyecheon pun dimulai Juli 2003 dan selesai Oktober 2005. Tanpa dinamit, jalan raya 'dipreteli' lapis demi lapis. Sejak sungai warisan sejarah itu kembali mengalir, suhu udara Kota Seoul turun dua hingga tiga derajat Celcius. Dari jalan raya yang dilintasi 160.000 kendaraan per hari, Cheonggyecheon berubah menjadi kawasan hijau yang sarat dengan nilai sejarah dan tradisi. Apik tertata di tengah pusat bisnis dunia di sekelilingnya.

Keberhasilan menyeimbangkan bisnis dan alam di Chenggyecheon tampaknya menjadi salah satu pendorong Lee memantapkan visi pembangunan berwawasan lingkungan bagi Korea. Pada peringatan berdirinya Republik Korea 15 Agustus 2008, Lee pun mengumumkan visi nasional “Green Growth” untuk jangka waktu 60 tahun ke depan.

Tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil melindungi dan menjaga lingkungan. Ada tiga prinsip “Green Growth”. Pertama, meminimalisir penggunaan energi dan sumber daya dalam aktivitas ekonomi. Kedua, mengurangi tekanan terhadap lingkungan seminimal mungkin dalam setiap penggunaan energi. Ketiga, menjadikan investasi lingkungan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengatasi krisis ekonomi global, pemerintah Korsel memfokuskan stimulus ekonomi pada program berwawasan lingkungan. Paket stimulus ekonomi senilai 50 triliun won dikucurkan bagi sembilan proyek hijau dalam empat tahun ke depan. Proyek-proyek tersebut antara lain revitalisasi empat sungai utama, membangun sarana transportasi, energi bersih dan mobil, kantor-kantor, sekolah-sekolah perumahan, semuanya yang ramah lingkungan. Rencana itu diharapkan bisa menciptakan 956 ribu lapangan kerja baru bagi rakyat.

Pemerintah Korsel juga sudah menetapkan rencana dasar energi. Targetnya, meningkatkan penggunaan energi alternatif yang terbarukan hingga 11 persen pada tahun 2030. Pemerintah juga melipatgandakan anggaran di 27 bidang riset dan teknologi ramah lingkungan pada 2012 dari US$ 769 juta tahun 2008.

Banyak Tantangan

Meski demikian, pemerintah Korsel mengaku implementasi 'Green Growth' tidak semulus rencana. Proyek revitalisasi empat sungai dicurigai para aktivis sebagai akal-akalan Presiden Lee untuk meneruskan ambisi membangun terusan raksasa. Saat berkampanye dalam pemilihan presiden, Lee berjanji untuk membangun terusan yang menghubungkan Sungai Han di Seoul dan Sungai Nakdong di Busan. Para aktivis keberatan dengan terusan tersebut. Meski demikian, Presiden Lee telah resmi menyatakan akan mengesampingkan rencana tersebut, Minggu (28/6) lalu. Lee akan mengutamakan proyek revitalisasi empat sungai untuk memperbaiki kualitas air dan menjamin ketersediaannya.

Tantangan lainnya adalah mensosialisasikan visi tersebut pada masyarakat. Perdana Menteri Han Seong So dalam jamuan makan siang bersama 15 wartawan peserta seminar mengatakan dia turun mensosialisasikan visi itu kepda 6.000 staf di 15 kota dan provinsi di Seoul. “Kita juga membuat versi film kartun untuk memperkenalkannya pada anak-anak,” kata PM yang pernah menjadi utusan khusus PBB bidang perubahan iklim.

Guna menjamin keberlangsungan visi, pemerintah Korsel juga tengah mengajukan draf Undang-undang “Green Growth”. Jika disahkan, undang-undang tersebut akan menjadi peraturan komprehensif yang mencakup seluruh bidang energi, perubahan iklim dan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut PM Han, tidak seperti dalam masalah-masalah lain, kalangan oposisi dalam parlemen pun mendukung inisiatif ramah lingkungan ini.

Pemerintah Korsel juga membentuk Komite Kepresidenan khusus masalah Green Growth. Komite itu terdiri atas 47 orang dari berbagai kalangan termasuk pakar, pengusaha dan aktivis lingkungan. Komite akan mengumumkan rancangan rencana aksi strategi nasional dalam lima tahun ke depan bulan Juli ini.

Menyadari masalah perubahan iklim global harus merangkul negara-negara di kawasan dan dunia internasional, pemerintah Korsel berharap programnya bisa dicontoh negara-negara lain. Meski mengaku terlambat, 'karena harus mengurusi hal-hal lain terlebih dulu', Korea berharap Green Growth akan berhasil. “Jika kita sukses, negara lain akan menyusul,” kata PM Han.

Tawarkan Teknologi Penghijauan

Sementara itu Yoo Jang-hee, pakar lingkungan dari Ewha Womans University, Seoul kepada SH mengatakan negerinya bisa membantu Indonesia dalam menghijaukan kembali hutan-hutan yang rusak. “Kami memiliki pengalaman dalam menghijaukan kembali hutan-hutan yang gundul,” kata Profesor Yoo. Korea memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menentukan jenis tanah dan jenis tanaman yang tepat, sehingga program reboisasi bisa berlangsung lebih cepat.

Dalam seminar, selain dibahas masalah Green Growth, beberapa wartawan juga bertukar pengalaman soal masalah lingkungan di negaranya. Sergei Merinov, wartawan surat kabar pemerintah Rusia, Rossyskaya Gazeta mengaku iri pada Korea dan negara-negara lain yang telah mengubah krisis ekonomi menjadi kesempatan, mengubah fundamental ekonomi dan menciptakan penggerak ekonomi baru. “Rusia belum siap melakukan revolusi hijau, baik secara ekonomi maupun psikologi,” katanya. Keprihatinan serupa disampaikan wartawan The Guardian, Nigeria, Martinus Oloja. Dia menyatakan masalah lingkungan belum menjadi prioritas di negerinya. Wartawan pun tidak paham isu-isu lingkungan baik yang dihadapi negerinya maupun masalah global. “Masyarakat Nigeria menganggap bencana alam sebagai cobaan dari Tuhan,” kata Martin.

Sedangkan Arnoud Rodier, wartawan senior Le Figaro, Prancis mengatakan semua isu di negaranya selalu dipolitisasi termasuk lingkungan. Namun, Pemerintah Prancis berhasil meluncurkan program “Grenelle Environment” Juli 2007. Program itu diharapkan akan disahkan parlemen dalam beberapa pekan mendatang. Dan akan disusul dengan “Grenelle Environment II” akhir tahun ini.

Reformasi akan dilakukan di delapan sektor, perubahan iklim dan energi, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam, kesehatan dan lingkungan, produksi dan konsumsi, lingkungan dan demokrasi, pesaingan usaha dan lapangan kerja, organisme hasil modifikasi genetika dan sampah.

Pemerintah Prancis juga telah memberikan paket stimulut senilai satu miliar euro untuk pengembagnan energi serta mesin baru. Dua puluh persen tanah di Prancis akan dijadikan lahan pertanian biologi pada 2020. ***

dipublikasikan di Sinar Harapan, 8 Juli 2009

Pengamat: Rakyat Korsel Tak Anggap Korut sebagai Ancaman

Seoul - Meski keduanya secara teknis masih terlibat perang, serta tidak tertutup kemungkinan Korea Utara (Korut) akan menggunakan senjata nuklir ke Korea Selatan (Korsel), sebagian besar masyarakat tidak menganggap negara itu bermusuhan.

“Saya pernah melakukan jajak pendapat, umumnya persepsi rakyat Korsel-Korut tidak bermusuhan. Mereka tidak menganggap Korut sebagai ancaman,” kata Kim Sung-han, Profesor Hubungan Internasional dari Universitas Seoul dalam wawancara bersama SH dan dua wartawan lain, Jumat (19/7). Pasca-uji coba nuklir pertama Korut, bursa saham malah naik.
Kalangan generasi muda mendukung unifikasi Korea. Tapi jika ditanya, maukah pajak mereka ditambah 10-20 persen untuk menanggung biaya unifikasi, jawaban berubah. “Delapan puluh persen menyatakan tidak mau unifikasi,” kata Kim Sung-han.
Soal kemungkinan ada pergerakan di dalam Korut untuk meruntuhkan rezim, Kim Sung-han menyatakan ada fenomena baru yang terjadi di masyarakat Korut. Tidak semua rakyat Korut mengiyakan apa saja yang dikatakan rezim.
Dia mengisahkan seorang temannya, warga Jerman keturunan Korea yang kerap bepergian ke Korut. Suatu kali dia pergi ke wilayah pedesaan bersama seorang pejabat Korut. Di tengah jalan, tiba-tiba mobil Mercedez Benz yang mereka tumpangi mogok. Sementara si pejabat pergi ke desa bantuan, dia dihampiri beberapa warga desa yang mengiranya warga Korea. Namun, setelah tahu dirinya orang asing, warga mulai berkeluh kesah. “Dan mereka mengkritik pemerintahan Kim Jong-il dengan sangat tajam,” kata Kim Sung-han. “Mereka tidak memberi makan kami sama sekali, kami kelaparan, mereka gila dan harus dihukum,” tambahnya mengutip cerita temannya.
Dengan mengkritik pemerintahan, berarti mereka tahu apa yang terjadi. Rakyat Korut juga tahu, Kim Jong-il tidak sehat. Mereka sadar bermasalah, tapi bukan karena Amerika Serikat atau negara-negara luar, melainkan karena rezim pemerintahannya.
“Ini adalah fenomena baru, yang ditemukan cukup jelas beberapa tahun lalu,” katanya. Kritik tersebut terutama ditemukan di wilayah miskin Korut di kawasan utara. Penduduknya tidak sepadat Pyongyang yang makmur. Rakyat di wilayah tersebut kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian pemerintah Korut.
“Biasanya di televisi, yang tampak adalah Pyongyang,” kata Kim Sung-han. Dia menambahkan, Korut adalah negara yang sangat organik. Sebagian dari negara itu saling terkait dengan feodalisme yang kental. Kelaparan tidak cukup untuk meruntuhkan rezim. Perlu upaya yang lebih dari itu. Rezim tidak akan peduli rakyatnya mati kelaparan.

Kekhawatiran China
Namun bersatunya Korea bisa mendatangkan masalah bagi negara tetangganya, China. Jika Korut runtuh, China khawatir puluhan ribu pengungsi akan mengalir ke wilayah utara. Hal ini akan menambah masalah pemerintah China. “Jadi China dalam dilema, mencegah keruntuhan Korut di satu sisi, dan di sisi lain mencegah Jepang memiliki nuklir,” katanya. Jika Korut menjadi kekuatan nuklir, Kim Sung-han memperkirakan Jepang pun akan menjadi negara nuklir. Teknologi nuklir Jepang sudah sangat tinggi. “Kami menyebutnya ‘hamil tujuh bulan’,” katanya. Artinya, hanya perlu dua-tiga bulan bagi Jepang untuk mengembangkan senjata nuklir. Menurutnya, China bukan takut pada Korut, tapi pada Jepang. Itulah dari sisi tersebut, China mendukung aliansi Amerika Serikat-Jepang. Karena Amerika Serikat bisa menekan ambisi nuklir Jepang.
Rusia sebaliknya. Jika Korea damai, mereka bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan menawarkan energi. “Rusia punya banyak gas alam dan ingin membangun pipa gas. Jadi Rusia menunggu sambil berpartisipasi dalam dialog enam pihak,” katanya. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juli 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/pengamat-rakyat-korsel-tak-anggap-korut-sebagai-ancaman/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=3&cHash=9bf0026c64

DMZ, Simbol Pemisahan dan Penyatuan

Seoul – Zona demilitarisasi (DMZ) menjadi simbol unifikasi sekaligus pemisahan Korea. Zona tersebut mengelilingi garis demarkasi militer, di bawah ketentuan Kesepakatan Gencatan Senjata yang ditandatangani pada Juli 1953. Garis demarkasi militer terbentang sepanjang 250 kilometer, memisahkan Korea Selatan (Korsel) dengan Korea Utara (Korut).

Zona demilitarisasi merupakan zona penyangga kedua negara. DMZ, disebut juga zona netral. Luas kasarnya mencapai 30-40 km, termasuk empat kilometer DMZ dan zona pengawasan sipil 5-20 kilometer. Wilayah zona pengawasan sipil (CCZ) bisa dimanfaatkan warga Korsel untuk bertani.
Mereka boleh menanaminya dan pada siang hari. Tiga puluh menit menjelang matahari terbenam, mereka harus meninggal kan kawasan tersebut.
Di balik gunung di kawasan CCZ banyak ladang ranjau. Tanda segitiga merah dengan pagar berduri menunjukkan batas-batas tanah yang belum dibersihkan. Namun membersihkannya sangat sulit dan butuh waktu sangat lama. Tahun 1980-an, masih banyak petani yang jadi korban ranjau-ranjau yang belum dibersihkan.
Bersama 14 wartawan yang tergabung dalam program “Low Carbon, Green World 2009 Green Korea” SH, mengunjungi salah satu menara pengamatan DMZ di Yeol-soe. Sepanjang perjalanan menuju DMZ, di kawasan CCZ, hamparan hutan dan sawah tampak di sepanjang kanan kiri jalan. Ladang-ladang jagung, kol dan cabai tertata apik. Zona tersebut juga ditanami ginseng. Di depan menara, terdapat monumen yang bertuliskan “Kunci Menuju Penyatuan Kembali”.
Menurut penjelasan prajurit yang bertugas di Menara Pengamatan Yeol-seo, tempat tersebut dikunjungi sekitar 3.000 turis setiap tahun. Dari menara pengamatan, wilayah Korut tampak gersang. Meski tak tampak, perbatasan terdiri atas tiga garis, batas selatan, tengah, merupakan garis demarkasi militer sebenarnya, serta garis perbatasan utara. Garis tersebut pernah dilanggar Korut pada tahun 1999. Sayang saat kunjungan, cuaca mendung. Padahal biasanya dari observasi bisa tampak Desa Bajangne yang menjadi desa propaganda Korut. Di desa tersebut terdapat 80 rumah yang diyakini dihuni sekitar 800 orang serta sebuah gedung sekolah, serta patung Kim Sungil setinggi lima meter.
Menurut petugas, saat tentara Korsel berpatroli, prajurit Korut dalam posisi siap tempur. Meski tidak ada pagar, tentara Korut akan menembak warganya yang membelot ke selatan. Ketatnya pengamanan dan banyaknya ladang ranjau, membuat DMZ bukan pilihan warga sipil Korut untuk membelot. Di DMZ pembelot biasanya tentara. Warga sipil Korut lebih mudah membelot dari perbukitan China atau melewati sungai.
Batas selatan dipagari pembatas yang terdiri atas tiga lapis dan dilengkapi dengan sensor yang dihubungkan langsung dengan pos pengamatan. Jika ada orang maupun hewan yang menyentuh pagar pembatas akan segera tampak di layar pengamatan. Hingga kini tercatat sekitar 16.000 membelot ke selatan. Warga Korut yang membelot akan diterima secara baik-baik oleh Korsel. Setelah dipastikan mereka warga sipil, mereka akan diserahkan kepada pihak berwenang dan diasramakan untuk berintegrasi dan belajar bagaimana hidup di Korsel. Mereka juga diberi apartemen. n

Unifikasi, Sebuah Keyakinan

Seoul - Korea punya sejarah ribuan tahun bersama sebelum perpisahan. “Kami punya kenangan Korea bersatu lebih dari 1.300 tahun dan lima ratus tahun bersama Dinasti Chosun sebelum penjajahan Jepang,” kata Wakil Menteri Unifikasi Korea Selatan, Hong Yang-ho, saat diwawancarai SH bersama tiga wartawan lain di kantornya, Jumat (19/6).
Menurutnya, unifikasi bukan sekadar memberi keuntungan bagi Korea Selatan (Korsel). Namun, sebuah keyakinan bagi rakyat Korea untuk bisa saling bertemu dan berkumpul dengan keluarga mereka lagi. Masalah unifikasi kian krusial karena banyak pemohon yang telah berusia di atas 80 tahun.“Masalah unifikasi Korsel mendesak karena banyaknya warga yang telah berusia lanjut,” katanya. Banyak juga yang meninggal dunia tanpa pernah melihat kembali kampung halamannya, atau bertemu dengan keluarga mereka.
Sebanyak 10.070 keluarga atau sekitar 120.000 orang mendaftar untuk bisa dipertemukan dengan keluarga mereka di Korea Utara (Korut). Setelah Pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Korea tahun 2000, sekitar 1.600 kasus telah berhasil diselesaikan.
Jika unifikasi terjadi, secara ekonomi kedua Korea diuntungkan. Sumber daya alam di Korut, dan tanah yang di utara sangat luas untuk pertanian. “Jika Korea bersatu, bisa menggabungkan keduanya maka, banyak keuntungan ekonomi,” kata Hong Yang-ho, melalui penerjemahnya.
Akibat perpisahan, jalur transportasi utama terpaksa harus melalui laut. Padahal, secara teknis bisa menggunakan jalan yang menghubungkan Korea. Namun, saat ini tidak bisa digunakan. Padahal ekspor adalah salah satu penggerak perekonomian Korsel. Jika lewat laut perlu waktu 30 hari ke Eropa, jika melalui jalur jalan melewati Korut, Siberia ke Eropa hanya 18 hari. Selain lebih efisien, biaya transportasi bisa dikurangi hingga sepertiganya.
Unifikasi juga dapat mengatasi masalah demografi.Angka kelahiran Korsel rendah, yakni 1,50 persen. Angka harapan hidup tinggi hingga 80 tahun. Sementara harapan hidup di Korut hanya 70 tahun akibat kelaparan dan hancurnya sistem makro. “Jika unifikasi tercapai, berbagai masalah demografi akan teratasi,” katanya.
Dia menambahkan, jika masalah Korut tidak teratasi, ekonomi di kawasan Asia Timur Laut tidak akan bisa maju. Dia mencontohkan konsolidasi Eropa. Keuntungan serupa bisa didapatkan jika tercipta perekonomian kawasan Asia Timur Laut yang terdiri atas China, Jepang, Mongolia, Malaysia, Vietnam dan Rusia. Unifikasi Korea bisa menciptakan win-win solution antara rakyat Korea dengan Asia Utara.
Unifikasi juga menguntungkan Rusia yang ingin membangun pipa gas ke Korsel melalui Korut. Saat ini, hal itu tidak dimungkinkan.

Upaya Korsel
Pemerintahan Korsel selalu berupaya menciptakan perdamaian di Korea dan berusaha membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Korut. Parlemen Korsel juga telah memasukkan unifikasi ke dalam konstitusi parlemen.
Namun, kebijakan matahari terbit (sunshine policy) untuk menghentikan nuklir Korut selama sepuluh tahun terakhir gagal. Sesuai kesepakatan tahun 1991 soal denuklirisasi Semenanjung Korea, Korut harus mengakhiri program nuklirnya. Namun nyatanya, mereka malah melakukan uji coba nuklir. Niat baik dan tulus dari Korsel tidak diimbangi dengan langkah serupa dari Korut. Korut terus mengembangkan nuklirnya, sunshine policy hanya niat baik sepihak. Ambisi nuklir Korut menjadi ganjalan kerja sama. Karena itu pemerintahan Korsel pimpinan Presiden Lee Myung-bak saat ini memutuskan untuk mengutamakan upaya menghentikan ambisi nuklir Korut.
Meski demikian bantuan kemanusiaan masih terus dilakuka,n walau tidak secara langsung. Bantuan diberikan melalui organisasi kemanusiaan di Korea, maupun organisasi internasional. Korsel mengubah kebijakannya. Kini, dalam hubungan internasional, Korea mereka memilih kerja sama yang saling menguntungkan. “Menurut kami, hal ini bisa meningkatkan kerja sama sekaligus perekonomian Korut dan masyarakatnya,” kata Hong Yang-ho. Korsel kini menerapkan kebijakan yang praktikal demi kemakmuran bersama. Saat ditanya SH, apakah Korsel siap jika Korut suatu saat menyatakan kesediaannya untuk bersatu, Hong Yang-ho menjawab pemerintahan selalu siap. n
dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juli 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/unifikasi-sebuah-keyakinan/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=3&cHash=39fd84b730

Penyatuan Kembali, Impian Rakyat Korea

Pengantar:

Korea Selatan dan Korea Utara, dua negara bertetangga yang pernah bersatu dan sebagian rakyatnya masih memimpikan penyatuan kembali. Pada pertengahan Juni lalu, SH diberi kesempatan mengunjungi perbatasan kedua negara dan mengupas lebih dalam soal unifikasi keduanya. Berikut beberapa tulisan yang dirangkum wartawan SH, Natalia Santi, sebagai salah satu peserta kunjungan 15 wartawan dari 15 negara ke Korea Selatan.

Jakarta - Kemarin Kamis (2/7), Korea Utara (Korut) berulah lagi. Mereka melakukan uji coba empat rudal jarak pendek ke arah Laut Timur. Empat rudal itu ditembakkan dari Sinsang-ni, Provinsi Hamgyeong Selatan, Korut Kamis sore. Padahal pagi harinya, kedua Korea baru saja mengadakan pertemuan bilateral membahas penguatan kerja sama.
Bukan pertama kalinya, Korut berlaku “curang” seperti itu. Kelakuan Korut kian menyurutkan harapan rakyat Korsel yang ingin menemukan keluarganya telah berpuluh-puluh tahun terpisah. Warga yang mengharapkan penyatuan, rata-rata telah berusia lanjut. Banyak pula yang sudah meninggal, tanpa tahu kabar berita saudara mereka di Utara.
Setelah Jerman bersatu, Korea merupakan negara terakhir yang masih terpisah di dunia ini. Korut hanya berjarak satu setengah jam dari ibu kota Korea Selatan (Korsel), Seoul. Namun seperti yang diungkap Menteri Budaya, Olahraga dan Pariwisata Yu Inchon, masalahnya bukan jarak geografi, melainkan jarak waktu. “Jarak yang diciptakan selama dua puluh tahun terakhir, menciptakan perasaan berbeda antara kedua Korea,” katanya dalam wawancara dengan SH dan dua wartawan lain, Senin (15/6) lalu.
Masalah nuklir Korut menjadi ganjalan utama dalam upaya penyatuan dan kerja sama. Setelah sepuluh tahun menjalankan kebijakan pemberian bantuan kepada Korut, sunshine policy, Korsel akhirnya memutuskan untuk mengutamakan penyelesaian masalah nuklir tetangganya itu. Presiden Lee pun meminta dukungan kalangan internasional, termasuk dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington.
Perdana Menteri Han Seung Soo mengatakan, pemerintahnya menginginkan Korut patuh pada resolusi yang sudah dikeluarkan PBB, dan kembali pada perundingan enam pihak. Kebijakan yang diambil Korsel kini lebih pragmatis dan berdasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan. Kebijakan sunshine policy, selama ini hanya dirasakan sebagai kebijakan sepihak dari Korsel, tanpa langkah serupa dari Korut.
Rakyat Korsel tidak merasa Korut sebagai ancaman. Berbagai pendapat berbeda muncul soal Korut. Ada yang menyatakan mereka gunakan nuklir untuk dapat simpati. Ada juga yang menyatakan rezim menggunakan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Bursa saham Korsel malah melonjak saat Korut melakukan uji coba nuklirnya.
Di masa rezim militer, isu ancaman Korut pernah dijadikan alat pemerintah meraih dukungan rakyat. Namun kini informasi Korut dapat dengan mudah diperoleh dari dari lembaga swadaya masyarakat dan berbagai media massa. Masyarakat Korsel dapat mengetahui situasi sebenarnya di negara tetangganya itu.
Penyatuan masih menjadi impian sebagian rakyat Korsel. Kalangan generasi muda Korsel sendiri masih menginginkannya. Namun penyatuan tampaknya akan tetap menjadi impian, kala masalah nuklir Korut tidak terselesaikan. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juli 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/penyatuan-kembali-impian-rakyat-korea/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=3&cHash=18f33b996c

RI-Selandia Prihatin Nuklir Korut

ANTARA/Fanny Octavianus

Jakarta – Peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea akibat peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korea Utara (Korut) menimbulkan keprihatinan Indonesia dan Selandia Baru. Kedua negara berpandangan Korut harus kembali ke perundingan enam pihak.
“Kami berdua prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Hassan Wirajuda dalam jumpa pers bersama Menlu Selandia Baru Murray McCully di Jakarta, Kamis (25/6). “Kami berbagi pandangan soal pentingnya Korea Utara untuk kembali ke perundingan enam pihak. Forum yang didukung baik oleh Selandia Baru maupun Indonesia,” katanya.
Menlu Hassan menyampaikan dalam pertemuan para Menlu ASEAN di Hanoi, baru-baru ini, Indonesia menyatakan mengutuk peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korut yang mengakibatkan ketegangan di kawasan Asia Timur Laut. Tindakan Korut tersebut secara langsung juga memengaruhi keamanan di Asia Timur dan kawasan Asia Pasifik.
Selain masalah Korut, pada pertemuan tersebut Menlu Hassan juga menyampaikan diskusi internal di ASEAN untuk mengatasi kurangnya kemajuan demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM) di Myanmar. Khususnya soal keputusan pemerintah Myanmar untuk mengadili tokoh pro demokrasi Daw Aung San Suu Kyi. Negara-negara ASEAN akan terus meminta penjelasan dari Myanmar dan mengamati situasi dari dekat.
“Kami mengingatkan Myanmar akan kewajibannya dalam Piagam ASEAN yang telah mereka ratifikasi. Mereka secara hukum terikat untuk meningkatkan demokrasi dan HAM,” kata Menlu Hassan. Menlu McCully mengatakan, dirinya telah diberi tahu soal peran langsung Indonesia, khususnya Menlu Hassan, dalam masalah ini dan Selandia Baru akan mendukung inisiatif tersebut.
Dalam kunjungan resmi pertama ke Indonesia 24-26 Juni, Menlu McCully bertemu dengan Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu, pelaku bisnis di Indonesia, Institut Riset Ekonomi ASEAN dan Asia Timur, serta Sekjen ASEAN. Nilai kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru pada tahun 2008 meningkat dari US$ 860 juta menjadi US$ 1,25 miliar. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Selandia Baru-Australia yang telah ditandatangani diharapkan dapat meningkatkan hubungan perdagangan.
Pertemuan bilateral dengan Menlu RI membahas peningkatan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan, keimigrasian ekonomi dan perdagangan serta hubungan antarwarga. Kedua Menlu juga membahas penyelenggarakan Komisi Tingkat Menteri Bersama (JMC) RI-Selandia Baru kedua di Selandia Baru.
(nat)

dipublikasikan Sinar Harapan, 26 Juni 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/ri-selandia-prihatin-nuklir-korut/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=06&tx_ttnews%5Bdays%5D=26&cHash=867287a78f