Pengamat: Rakyat Korsel Tak Anggap Korut sebagai Ancaman

Seoul - Meski keduanya secara teknis masih terlibat perang, serta tidak tertutup kemungkinan Korea Utara (Korut) akan menggunakan senjata nuklir ke Korea Selatan (Korsel), sebagian besar masyarakat tidak menganggap negara itu bermusuhan.

“Saya pernah melakukan jajak pendapat, umumnya persepsi rakyat Korsel-Korut tidak bermusuhan. Mereka tidak menganggap Korut sebagai ancaman,” kata Kim Sung-han, Profesor Hubungan Internasional dari Universitas Seoul dalam wawancara bersama SH dan dua wartawan lain, Jumat (19/7). Pasca-uji coba nuklir pertama Korut, bursa saham malah naik.
Kalangan generasi muda mendukung unifikasi Korea. Tapi jika ditanya, maukah pajak mereka ditambah 10-20 persen untuk menanggung biaya unifikasi, jawaban berubah. “Delapan puluh persen menyatakan tidak mau unifikasi,” kata Kim Sung-han.
Soal kemungkinan ada pergerakan di dalam Korut untuk meruntuhkan rezim, Kim Sung-han menyatakan ada fenomena baru yang terjadi di masyarakat Korut. Tidak semua rakyat Korut mengiyakan apa saja yang dikatakan rezim.
Dia mengisahkan seorang temannya, warga Jerman keturunan Korea yang kerap bepergian ke Korut. Suatu kali dia pergi ke wilayah pedesaan bersama seorang pejabat Korut. Di tengah jalan, tiba-tiba mobil Mercedez Benz yang mereka tumpangi mogok. Sementara si pejabat pergi ke desa bantuan, dia dihampiri beberapa warga desa yang mengiranya warga Korea. Namun, setelah tahu dirinya orang asing, warga mulai berkeluh kesah. “Dan mereka mengkritik pemerintahan Kim Jong-il dengan sangat tajam,” kata Kim Sung-han. “Mereka tidak memberi makan kami sama sekali, kami kelaparan, mereka gila dan harus dihukum,” tambahnya mengutip cerita temannya.
Dengan mengkritik pemerintahan, berarti mereka tahu apa yang terjadi. Rakyat Korut juga tahu, Kim Jong-il tidak sehat. Mereka sadar bermasalah, tapi bukan karena Amerika Serikat atau negara-negara luar, melainkan karena rezim pemerintahannya.
“Ini adalah fenomena baru, yang ditemukan cukup jelas beberapa tahun lalu,” katanya. Kritik tersebut terutama ditemukan di wilayah miskin Korut di kawasan utara. Penduduknya tidak sepadat Pyongyang yang makmur. Rakyat di wilayah tersebut kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian pemerintah Korut.
“Biasanya di televisi, yang tampak adalah Pyongyang,” kata Kim Sung-han. Dia menambahkan, Korut adalah negara yang sangat organik. Sebagian dari negara itu saling terkait dengan feodalisme yang kental. Kelaparan tidak cukup untuk meruntuhkan rezim. Perlu upaya yang lebih dari itu. Rezim tidak akan peduli rakyatnya mati kelaparan.

Kekhawatiran China
Namun bersatunya Korea bisa mendatangkan masalah bagi negara tetangganya, China. Jika Korut runtuh, China khawatir puluhan ribu pengungsi akan mengalir ke wilayah utara. Hal ini akan menambah masalah pemerintah China. “Jadi China dalam dilema, mencegah keruntuhan Korut di satu sisi, dan di sisi lain mencegah Jepang memiliki nuklir,” katanya. Jika Korut menjadi kekuatan nuklir, Kim Sung-han memperkirakan Jepang pun akan menjadi negara nuklir. Teknologi nuklir Jepang sudah sangat tinggi. “Kami menyebutnya ‘hamil tujuh bulan’,” katanya. Artinya, hanya perlu dua-tiga bulan bagi Jepang untuk mengembangkan senjata nuklir. Menurutnya, China bukan takut pada Korut, tapi pada Jepang. Itulah dari sisi tersebut, China mendukung aliansi Amerika Serikat-Jepang. Karena Amerika Serikat bisa menekan ambisi nuklir Jepang.
Rusia sebaliknya. Jika Korea damai, mereka bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan menawarkan energi. “Rusia punya banyak gas alam dan ingin membangun pipa gas. Jadi Rusia menunggu sambil berpartisipasi dalam dialog enam pihak,” katanya. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juli 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/pengamat-rakyat-korsel-tak-anggap-korut-sebagai-ancaman/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=3&cHash=9bf0026c64

DMZ, Simbol Pemisahan dan Penyatuan

Seoul – Zona demilitarisasi (DMZ) menjadi simbol unifikasi sekaligus pemisahan Korea. Zona tersebut mengelilingi garis demarkasi militer, di bawah ketentuan Kesepakatan Gencatan Senjata yang ditandatangani pada Juli 1953. Garis demarkasi militer terbentang sepanjang 250 kilometer, memisahkan Korea Selatan (Korsel) dengan Korea Utara (Korut).

Zona demilitarisasi merupakan zona penyangga kedua negara. DMZ, disebut juga zona netral. Luas kasarnya mencapai 30-40 km, termasuk empat kilometer DMZ dan zona pengawasan sipil 5-20 kilometer. Wilayah zona pengawasan sipil (CCZ) bisa dimanfaatkan warga Korsel untuk bertani.
Mereka boleh menanaminya dan pada siang hari. Tiga puluh menit menjelang matahari terbenam, mereka harus meninggal kan kawasan tersebut.
Di balik gunung di kawasan CCZ banyak ladang ranjau. Tanda segitiga merah dengan pagar berduri menunjukkan batas-batas tanah yang belum dibersihkan. Namun membersihkannya sangat sulit dan butuh waktu sangat lama. Tahun 1980-an, masih banyak petani yang jadi korban ranjau-ranjau yang belum dibersihkan.
Bersama 14 wartawan yang tergabung dalam program “Low Carbon, Green World 2009 Green Korea” SH, mengunjungi salah satu menara pengamatan DMZ di Yeol-soe. Sepanjang perjalanan menuju DMZ, di kawasan CCZ, hamparan hutan dan sawah tampak di sepanjang kanan kiri jalan. Ladang-ladang jagung, kol dan cabai tertata apik. Zona tersebut juga ditanami ginseng. Di depan menara, terdapat monumen yang bertuliskan “Kunci Menuju Penyatuan Kembali”.
Menurut penjelasan prajurit yang bertugas di Menara Pengamatan Yeol-seo, tempat tersebut dikunjungi sekitar 3.000 turis setiap tahun. Dari menara pengamatan, wilayah Korut tampak gersang. Meski tak tampak, perbatasan terdiri atas tiga garis, batas selatan, tengah, merupakan garis demarkasi militer sebenarnya, serta garis perbatasan utara. Garis tersebut pernah dilanggar Korut pada tahun 1999. Sayang saat kunjungan, cuaca mendung. Padahal biasanya dari observasi bisa tampak Desa Bajangne yang menjadi desa propaganda Korut. Di desa tersebut terdapat 80 rumah yang diyakini dihuni sekitar 800 orang serta sebuah gedung sekolah, serta patung Kim Sungil setinggi lima meter.
Menurut petugas, saat tentara Korsel berpatroli, prajurit Korut dalam posisi siap tempur. Meski tidak ada pagar, tentara Korut akan menembak warganya yang membelot ke selatan. Ketatnya pengamanan dan banyaknya ladang ranjau, membuat DMZ bukan pilihan warga sipil Korut untuk membelot. Di DMZ pembelot biasanya tentara. Warga sipil Korut lebih mudah membelot dari perbukitan China atau melewati sungai.
Batas selatan dipagari pembatas yang terdiri atas tiga lapis dan dilengkapi dengan sensor yang dihubungkan langsung dengan pos pengamatan. Jika ada orang maupun hewan yang menyentuh pagar pembatas akan segera tampak di layar pengamatan. Hingga kini tercatat sekitar 16.000 membelot ke selatan. Warga Korut yang membelot akan diterima secara baik-baik oleh Korsel. Setelah dipastikan mereka warga sipil, mereka akan diserahkan kepada pihak berwenang dan diasramakan untuk berintegrasi dan belajar bagaimana hidup di Korsel. Mereka juga diberi apartemen. n

Unifikasi, Sebuah Keyakinan

Seoul - Korea punya sejarah ribuan tahun bersama sebelum perpisahan. “Kami punya kenangan Korea bersatu lebih dari 1.300 tahun dan lima ratus tahun bersama Dinasti Chosun sebelum penjajahan Jepang,” kata Wakil Menteri Unifikasi Korea Selatan, Hong Yang-ho, saat diwawancarai SH bersama tiga wartawan lain di kantornya, Jumat (19/6).
Menurutnya, unifikasi bukan sekadar memberi keuntungan bagi Korea Selatan (Korsel). Namun, sebuah keyakinan bagi rakyat Korea untuk bisa saling bertemu dan berkumpul dengan keluarga mereka lagi. Masalah unifikasi kian krusial karena banyak pemohon yang telah berusia di atas 80 tahun.“Masalah unifikasi Korsel mendesak karena banyaknya warga yang telah berusia lanjut,” katanya. Banyak juga yang meninggal dunia tanpa pernah melihat kembali kampung halamannya, atau bertemu dengan keluarga mereka.
Sebanyak 10.070 keluarga atau sekitar 120.000 orang mendaftar untuk bisa dipertemukan dengan keluarga mereka di Korea Utara (Korut). Setelah Pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Korea tahun 2000, sekitar 1.600 kasus telah berhasil diselesaikan.
Jika unifikasi terjadi, secara ekonomi kedua Korea diuntungkan. Sumber daya alam di Korut, dan tanah yang di utara sangat luas untuk pertanian. “Jika Korea bersatu, bisa menggabungkan keduanya maka, banyak keuntungan ekonomi,” kata Hong Yang-ho, melalui penerjemahnya.
Akibat perpisahan, jalur transportasi utama terpaksa harus melalui laut. Padahal, secara teknis bisa menggunakan jalan yang menghubungkan Korea. Namun, saat ini tidak bisa digunakan. Padahal ekspor adalah salah satu penggerak perekonomian Korsel. Jika lewat laut perlu waktu 30 hari ke Eropa, jika melalui jalur jalan melewati Korut, Siberia ke Eropa hanya 18 hari. Selain lebih efisien, biaya transportasi bisa dikurangi hingga sepertiganya.
Unifikasi juga dapat mengatasi masalah demografi.Angka kelahiran Korsel rendah, yakni 1,50 persen. Angka harapan hidup tinggi hingga 80 tahun. Sementara harapan hidup di Korut hanya 70 tahun akibat kelaparan dan hancurnya sistem makro. “Jika unifikasi tercapai, berbagai masalah demografi akan teratasi,” katanya.
Dia menambahkan, jika masalah Korut tidak teratasi, ekonomi di kawasan Asia Timur Laut tidak akan bisa maju. Dia mencontohkan konsolidasi Eropa. Keuntungan serupa bisa didapatkan jika tercipta perekonomian kawasan Asia Timur Laut yang terdiri atas China, Jepang, Mongolia, Malaysia, Vietnam dan Rusia. Unifikasi Korea bisa menciptakan win-win solution antara rakyat Korea dengan Asia Utara.
Unifikasi juga menguntungkan Rusia yang ingin membangun pipa gas ke Korsel melalui Korut. Saat ini, hal itu tidak dimungkinkan.

Upaya Korsel
Pemerintahan Korsel selalu berupaya menciptakan perdamaian di Korea dan berusaha membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Korut. Parlemen Korsel juga telah memasukkan unifikasi ke dalam konstitusi parlemen.
Namun, kebijakan matahari terbit (sunshine policy) untuk menghentikan nuklir Korut selama sepuluh tahun terakhir gagal. Sesuai kesepakatan tahun 1991 soal denuklirisasi Semenanjung Korea, Korut harus mengakhiri program nuklirnya. Namun nyatanya, mereka malah melakukan uji coba nuklir. Niat baik dan tulus dari Korsel tidak diimbangi dengan langkah serupa dari Korut. Korut terus mengembangkan nuklirnya, sunshine policy hanya niat baik sepihak. Ambisi nuklir Korut menjadi ganjalan kerja sama. Karena itu pemerintahan Korsel pimpinan Presiden Lee Myung-bak saat ini memutuskan untuk mengutamakan upaya menghentikan ambisi nuklir Korut.
Meski demikian bantuan kemanusiaan masih terus dilakuka,n walau tidak secara langsung. Bantuan diberikan melalui organisasi kemanusiaan di Korea, maupun organisasi internasional. Korsel mengubah kebijakannya. Kini, dalam hubungan internasional, Korea mereka memilih kerja sama yang saling menguntungkan. “Menurut kami, hal ini bisa meningkatkan kerja sama sekaligus perekonomian Korut dan masyarakatnya,” kata Hong Yang-ho. Korsel kini menerapkan kebijakan yang praktikal demi kemakmuran bersama. Saat ditanya SH, apakah Korsel siap jika Korut suatu saat menyatakan kesediaannya untuk bersatu, Hong Yang-ho menjawab pemerintahan selalu siap. n
dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juli 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/unifikasi-sebuah-keyakinan/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=3&cHash=39fd84b730

Penyatuan Kembali, Impian Rakyat Korea

Pengantar:

Korea Selatan dan Korea Utara, dua negara bertetangga yang pernah bersatu dan sebagian rakyatnya masih memimpikan penyatuan kembali. Pada pertengahan Juni lalu, SH diberi kesempatan mengunjungi perbatasan kedua negara dan mengupas lebih dalam soal unifikasi keduanya. Berikut beberapa tulisan yang dirangkum wartawan SH, Natalia Santi, sebagai salah satu peserta kunjungan 15 wartawan dari 15 negara ke Korea Selatan.

Jakarta - Kemarin Kamis (2/7), Korea Utara (Korut) berulah lagi. Mereka melakukan uji coba empat rudal jarak pendek ke arah Laut Timur. Empat rudal itu ditembakkan dari Sinsang-ni, Provinsi Hamgyeong Selatan, Korut Kamis sore. Padahal pagi harinya, kedua Korea baru saja mengadakan pertemuan bilateral membahas penguatan kerja sama.
Bukan pertama kalinya, Korut berlaku “curang” seperti itu. Kelakuan Korut kian menyurutkan harapan rakyat Korsel yang ingin menemukan keluarganya telah berpuluh-puluh tahun terpisah. Warga yang mengharapkan penyatuan, rata-rata telah berusia lanjut. Banyak pula yang sudah meninggal, tanpa tahu kabar berita saudara mereka di Utara.
Setelah Jerman bersatu, Korea merupakan negara terakhir yang masih terpisah di dunia ini. Korut hanya berjarak satu setengah jam dari ibu kota Korea Selatan (Korsel), Seoul. Namun seperti yang diungkap Menteri Budaya, Olahraga dan Pariwisata Yu Inchon, masalahnya bukan jarak geografi, melainkan jarak waktu. “Jarak yang diciptakan selama dua puluh tahun terakhir, menciptakan perasaan berbeda antara kedua Korea,” katanya dalam wawancara dengan SH dan dua wartawan lain, Senin (15/6) lalu.
Masalah nuklir Korut menjadi ganjalan utama dalam upaya penyatuan dan kerja sama. Setelah sepuluh tahun menjalankan kebijakan pemberian bantuan kepada Korut, sunshine policy, Korsel akhirnya memutuskan untuk mengutamakan penyelesaian masalah nuklir tetangganya itu. Presiden Lee pun meminta dukungan kalangan internasional, termasuk dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington.
Perdana Menteri Han Seung Soo mengatakan, pemerintahnya menginginkan Korut patuh pada resolusi yang sudah dikeluarkan PBB, dan kembali pada perundingan enam pihak. Kebijakan yang diambil Korsel kini lebih pragmatis dan berdasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan. Kebijakan sunshine policy, selama ini hanya dirasakan sebagai kebijakan sepihak dari Korsel, tanpa langkah serupa dari Korut.
Rakyat Korsel tidak merasa Korut sebagai ancaman. Berbagai pendapat berbeda muncul soal Korut. Ada yang menyatakan mereka gunakan nuklir untuk dapat simpati. Ada juga yang menyatakan rezim menggunakan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Bursa saham Korsel malah melonjak saat Korut melakukan uji coba nuklirnya.
Di masa rezim militer, isu ancaman Korut pernah dijadikan alat pemerintah meraih dukungan rakyat. Namun kini informasi Korut dapat dengan mudah diperoleh dari dari lembaga swadaya masyarakat dan berbagai media massa. Masyarakat Korsel dapat mengetahui situasi sebenarnya di negara tetangganya itu.
Penyatuan masih menjadi impian sebagian rakyat Korsel. Kalangan generasi muda Korsel sendiri masih menginginkannya. Namun penyatuan tampaknya akan tetap menjadi impian, kala masalah nuklir Korut tidak terselesaikan. n

dipublikasikan di Sinar Harapan, 3 Juli 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/penyatuan-kembali-impian-rakyat-korea/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=07&tx_ttnews%5Bdays%5D=3&cHash=18f33b996c

RI-Selandia Prihatin Nuklir Korut

ANTARA/Fanny Octavianus

Jakarta – Peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea akibat peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korea Utara (Korut) menimbulkan keprihatinan Indonesia dan Selandia Baru. Kedua negara berpandangan Korut harus kembali ke perundingan enam pihak.
“Kami berdua prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Hassan Wirajuda dalam jumpa pers bersama Menlu Selandia Baru Murray McCully di Jakarta, Kamis (25/6). “Kami berbagi pandangan soal pentingnya Korea Utara untuk kembali ke perundingan enam pihak. Forum yang didukung baik oleh Selandia Baru maupun Indonesia,” katanya.
Menlu Hassan menyampaikan dalam pertemuan para Menlu ASEAN di Hanoi, baru-baru ini, Indonesia menyatakan mengutuk peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korut yang mengakibatkan ketegangan di kawasan Asia Timur Laut. Tindakan Korut tersebut secara langsung juga memengaruhi keamanan di Asia Timur dan kawasan Asia Pasifik.
Selain masalah Korut, pada pertemuan tersebut Menlu Hassan juga menyampaikan diskusi internal di ASEAN untuk mengatasi kurangnya kemajuan demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM) di Myanmar. Khususnya soal keputusan pemerintah Myanmar untuk mengadili tokoh pro demokrasi Daw Aung San Suu Kyi. Negara-negara ASEAN akan terus meminta penjelasan dari Myanmar dan mengamati situasi dari dekat.
“Kami mengingatkan Myanmar akan kewajibannya dalam Piagam ASEAN yang telah mereka ratifikasi. Mereka secara hukum terikat untuk meningkatkan demokrasi dan HAM,” kata Menlu Hassan. Menlu McCully mengatakan, dirinya telah diberi tahu soal peran langsung Indonesia, khususnya Menlu Hassan, dalam masalah ini dan Selandia Baru akan mendukung inisiatif tersebut.
Dalam kunjungan resmi pertama ke Indonesia 24-26 Juni, Menlu McCully bertemu dengan Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu, pelaku bisnis di Indonesia, Institut Riset Ekonomi ASEAN dan Asia Timur, serta Sekjen ASEAN. Nilai kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru pada tahun 2008 meningkat dari US$ 860 juta menjadi US$ 1,25 miliar. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Selandia Baru-Australia yang telah ditandatangani diharapkan dapat meningkatkan hubungan perdagangan.
Pertemuan bilateral dengan Menlu RI membahas peningkatan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan, keimigrasian ekonomi dan perdagangan serta hubungan antarwarga. Kedua Menlu juga membahas penyelenggarakan Komisi Tingkat Menteri Bersama (JMC) RI-Selandia Baru kedua di Selandia Baru.
(nat)

dipublikasikan Sinar Harapan, 26 Juni 2009
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/ri-selandia-prihatin-nuklir-korut/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=06&tx_ttnews%5Bdays%5D=26&cHash=867287a78f

Taiwan Hibahkan ICT Center ke Universitas Syiah Kuala

Jakarta – Pemerintah Taiwan menghibahkan ICT Center (Information and Communication Technologiy Center) senilai US$ 2 juta kepada Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Aceh.

“Sumbangan tersebut adalah cinta dari rakyat Taiwan,” kata George T K Li, wakil kepala perwakilan TETO di Jakarta dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Selasa (29/9).
Li mengatakan dirinya mewakili Ketua TETO Timothy Yang, yang tidak dapat hadir karena telah diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Taiwan.
Rektor Unsyiah, Darni M Daud, menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas bantuan tersebut. Bantuan ICT Center menurutnya sesuai dengan falsafah universitas “berakar dalam dan berpucuk tinggi.”
“Suatu universitas harus berangkat dari masyarakat sekitarnya, tapi juga harus berpucuk setinggi-tingginya. Hubungan yang luas tidak akan maksimal tanpa duku­ngan teknologi dan informasi,” katanya. Unsyiah akan mengirim sejumlah stafnya ke Taiwan untuk belajar ICT dan menandatangani sejumlah kerja sama dengan 14 universitas di Taiwan.
Saat gempa dan tsunami melanda Aceh, lebih dari 100 mahasiswa Unsyiah dan 200 stafnya menjadi korban. Pemerintah Taiwan telah mengirim bantuan makanan, beras, pakaian serta sumbangan material yang mencapai 200 ton. Mereka juga mengirim tim penanggulangan bencana, sukarelawan, pengobatan, termasuk organisasi Buddhist Tsu-Chi dan palang merah Taiwan.
Proyek ICT Center yang akan dibangun Oktober 2009 dilaksanakan oleh RSEA Engineering Corporation Taipei Taiwan. Diperkirakan selesai Agustus 2010. Rencananya, bangunan ICT Center yang multifungsi terdiri atas tiga lantai, lima ruang kelas lengkap dengan fasilitas komputer.
Selain mempunyai center hall yang bisa menampung 150 orang, bangunan ini juga dilengkapi ruang perpustakaan, rurang rapat, ruang kelas kecil hingga menengah, katering dan ruang kantor. Bangunan juga dirancang dengan teknologi antigempa Taiwan.
(natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, Rabu 30 September 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/taiwan-hibahkan-ict-center-ke-universitas-syiah-kuala/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=09&tx_ttnews%5Bdays%5D=30&cHash=0a9c435887

Hubungan Indonesia-Meksiko Kian Erat

Jakarta - Hubungan Indo­nesia dan Meksiko kian erat di tahun-tahun terakhir.

Setelah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu, Presiden Meksiko Felipe Calderon akan mengadakan kunjungan balasan bulan November mendatang. Demikian diungkapkan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia Melba Pria dalam pidato sambutannya pada perayaan Hari Nasional Meksiko di Jakarta, Selasa (15/9).
Dalam rangkaian perayaan di Indonesia, Kedubes Meksiko mengadakan berbagai acara seperti festival makanan Meksiko, pemutaran film, dan pameran seniman Meksiko Xawery Wolski di Galeri Nasional.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Meksiko tahun 1995, Djunaidi Sutisnawinata mengatakan, masyarakat Meksiko adalah warga yang ramah dan terbuka. "Di sana kebebasan beragama dijunjung tinggi," ka­ta­nya saat dijumpai di sela-sela acara tersebut. Mayo­ritas warga Meksiko ber­agama Katolik. "Mereka memisahkan antara urusan negara dengan agama," kata­nya.
Dia mengungkapkan, sebelum ditempatkan di Meksiko dia sempat beranggapan seperti kebanyakan orang Barat atau Amerika Serikat. Secara stereotip, orang Meksiko dianggap pemalas dengan topi sombrero dan gitarnya, menyanyi sepanjang jalan. "Namun, yang saya temui itu hanya 20 persen saja," ujarnya.
Di Meksiko juga ada dua sekolah Indonesia. Pada masa dirinya menjabat sebagai duta besar, kedua kepala sekolah pernah diundang ke Jakarta, menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan RI, ungkap ayah jurnalis televisi Kania Sutisnawinata itu.
(natalia santi)

dipublikasikan di Sinar Harapan, 18 September 2009

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/back_to/indeks-lalu/read/hubungan-indonesia-meksiko-kian-erat/?tx_ttnews%5Byears%5D=2009&tx_ttnews%5Bmonths%5D=09&tx_ttnews%5Bdays%5D=18&cHash=6828987ce6